Program Makan Bergizi Gratis di Bandar Lampung Ditaksir Habiskan Rp54 Miliar

Anggota DPRD Kota Bandar Lampung dari Fraksi Gerindra, Asroni Paslah | Foto : Eka Febriani/ Lampung Geh

Lampung Geh, Bandar Lampung – Pemerintah Pusat tengah mempersiapkan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dijadwalkan mulai berjalan pada Maret 2025.

Program ini akan melibatkan pembangunan 60 dapur umum dengan total anggaran yang diperkirakan mencapai Rp54 miliar.

Anggota DPRD Kota Bandar Lampung dari Fraksi Gerindra, Asroni Paslah, menyatakan bahwa saat ini Badan Gizi Nasional (BGN) sedang melakukan tahapan verifikasi terhadap pihak-pihak yang akan mengelola dapur umum serta proses rekrutmen Aparatur Sipil Negara (ASN) dan relawan yang akan terlibat dalam program tersebut.

“Hari ini BGN sedang dalam tahapan memverifikasi para pihak yang mendaftar untuk menyediakan dapur umum. Selain itu, sedang dalam tahap rekrutmen ASN dan relawan makan bergizi gratis,” ujar Asroni pada , Senin (10/02).

Menurut Asroni, BGN memiliki standar khusus dalam menetapkan lokasi dapur umum, termasuk persyaratan ketersediaan ruangan dan gudang logistik.

Ia menjelaskan bahwa setiap dapur umum nantinya akan melayani antara 2.500 hingga 3.000 siswa di tingkat TK, SD, dan SMP.

“Jadi, berdasarkan jumlah siswa di Bandar Lampung, satu dapur umum akan menyediakan makan bergizi gratis untuk 2.500-3.000 siswa. Terkait dapur umum ini juga tidak bisa sembarangan dan harus sesuai dengan jumlah siswa yang akan dilayani,” jelasnya.

Asroni juga mengungkapkan bahwa biaya pembangunan satu dapur umum diperkirakan mencapai Rp800-900 juta.

Jika dikalikan dengan total kebutuhan 60 dapur umum, maka total anggaran yang diperlukan mencapai Rp54 miliar.

“Nanti pihak yayasan atau perusahaan yang mengelola dapur umum akan menyediakan terlebih dahulu, dan selanjutnya biayanya akan digantikan oleh pemerintah,” katanya.

Ia menambahkan bahwa anggaran tersebut masih terbatas untuk siswa TK, SD, dan SMP.

Sementara itu, anggaran untuk penyediaan makan bergizi gratis bagi siswa SMA, SMK, dan Pondok Pesantren belum termasuk dalam perhitungan ini. (Cha/Put)