Pemkot Bandar Lampung vs Manajemen Bakso Sony Masih Alot Soal Pakta Integritas

Kepala BPPRD Bandar Lampung, Yanwardi saat diwawancarai awak media, Selasa (28/9) | Foto : Ist

Lampung Geh, Bandar Lampung - Polemik antara Manajemen Bakso Son Haji Sony (Bakso Sony) dan Pemerintah Kota Bandar Lampung tak juga menemui kesepakatan. Manajemen Bakso Sony masih alot untuk tandatangani Pakta Integritas, Selasa (28/9).

Hal tersebut diungkapkan oleh Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kota Bandar Lampung, Yanwardi saat ditemui awak media. Dia bersama TP4D menunggu kedatangan manajemen Bakso Sony untuk penandatanganan pakta integritas, yang telah disepakati sebelumnya saat pertemuan pada hari Senin 27 September 2021. "Mereka tidak bisa datang, seharusnya hari ini pukul 10.00 WIB," katanya.

Menurut Yanwardi, ketidakhadiran pihak Bakso Sony masih membahas atau pun kompromi untuk penandatanganan pakta integritas. "Lagi mau kompromi dulu masalah isi pakta integritas. Memang itu terus alasannya, sampai sekarang masih nunggu," tandas Yanwardi.

Pertemuan antara manajemen Bakso Sony dengan TP4D telah berlangsung sebelumnya, namun belum berujung pada kesepakatan penandatanganan pakta integritas. Menurut Yanwardi, pihak Bakso Sony tetap kekeh agar diperbolehkan memakai dua alat perekam pembayaran, salah satunya yakni cash register miliknya sendiri. Dimana ketentuannya hanya memperbolehkan satu alat perekam pembayaran, yakni Tapping Box saja.

"Karena belum ada kata sepakat untuk tandatangan pakta integritas. Rupanya ada kalimat yang harus pakai cash register mereka, ini masih dikompromikan mereka," katanya.

Dia menambahkan, jika pihak manajemen Bakso Sony bersedia menandatangani Pakta Integritas, Pemkot Bandar Lampung juga akan memberikan fasilitas vaksinasi COVID-19 bagi karyawan. "Kalau sepakat tanda tangan pakta integritas, ya kita juga akan sekalian vaksin karyawan Bakso Sony, itu rencananya," lanjutnya.

Sementara itu, proses audit atau pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh BPPRD Bandar Lampung tetap berjalan sebagaimana mestinya. "Persoalan ini (pakta integritas) dengan TP4D, kalau kita (BPPRD) tetap melakukan pemeriksaan," tambahnya.

"Dengan BPPRD masalah audit biasa, karena ketakutan begitu akhirnya meluas, padahal biasa saja," sebutnya.

Kemudian terkait aduan Manajemen Bakso Sony ke Kantor Staf Presiden (KSP) beberapa waktu yang lalu, Yanwardi menilai, hal tersebut justru membesar-besarkan masalah. "Alangkah lucunya ketika mereka ke KSP, cuma ya itu hak mereka, silakan. Rupanya mereka membesarkan masalah karena kita dianggap sewenang-wenang," tutupnya. (*)