Pj Gubernur Tekankan Percepatan Reforma Agraria Berkeadilan dan Berkelanjutan

Pj Gubernur Lampung, Samsudin, dalam pembukaan Rapat Koordinasi Akhir Penyelenggaraan Reforma Agraria Tahun 2024 | Foto : Adpim

Lampung Geh, Bandar Lampung - Pj Gubernur Lampung Samsudin menegaskan komitmennya untuk mempercepat implementasi reforma agraria yang berkeadilan dan berkelanjutan di Provinsi Lampung.

Hal ini disampaikan dalam pembukaan Rapat Koordinasi Akhir Penyelenggaraan Reforma Agraria Tahun 2024 yang digelar di Hotel Novotel, Bandar Lampung, pada Rabu (6/11).

Samsudin menekankan bahwa reforma agraria harus menjadi langkah nyata dalam menciptakan pemerataan hak kepemilikan lahan bagi seluruh masyarakat.

"Kita tidak hanya berbicara tentang redistribusi tanah, tetapi tentang pemerataan yang membawa dampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat. Reforma agraria adalah harapan dan masa depan bagi masyarakat Lampung,” ujar Samsudin.

Ia mengajak seluruh pihak yang terlibat, khususnya insan pertanahan dan tata ruang, untuk bersama-sama memastikan agar reforma agraria berjalan sesuai aturan dan berdampak positif bagi masyarakat.

“Komitmen kita adalah menjalankan program ini secara efektif dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat Lampung. Kita harus memastikan agar setiap proses berjalan sesuai dengan aturan, termasuk penetapan objek reforma agraria yang sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018,” tegasnya.

Samsudin juga menambahkan pentingnya peran Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (Kanwil BPN) Provinsi Lampung dalam menyelesaikan persoalan pertanahan di daerah.

"Saya meminta kepada BPN agar dapat berkolaborasi erat dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) demi mempercepat pemenuhan hak-hak masyarakat terhadap tanah," tambahnya.

Selain itu, Samsudin juga mengungkapkan konsep Reforming dan Dreaming sebagai landasan filosofi reforma agraria.

"Reforming ini bertujuan untuk memperbaiki dan mengatasi berbagai kendala yang selama ini membekukan proses reforma agraria, sementara Dreaming mencerminkan harapan masyarakat akan kepemilikan tanah yang adil dan merata," ungkapnya.

Samsudin berharap bahwa setiap tahapan reforma agraria bisa tuntas tepat waktu setiap tahun, sehingga cita-cita tersebut dapat terwujud menjadi kenyataan.

Sementara itu, Kepala Kanwil BPN Provinsi Lampung, Kalvyn Andar Sembiring, mengungkapkan bahwa Gugus Tugas Reforma Agraria Provinsi Lampung telah dibentuk untuk mengkoordinasikan penyediaan Tanah Objek Reforma Agraria (TORA).

Tim ini juga bertugas mengkoordinasikan integrasi penataan aset dan akses di tingkat provinsi, serta menyusun laporan akhir pelaksanaan reforma agraria kepada tim pelaksana percepatan.

"Dengan langkah ini, kami berharap pelaksanaan reforma agraria di Lampung bisa lebih cepat dan tepat sasaran, membawa manfaat langsung bagi masyarakat yang selama ini menantikan kepastian hukum atas kepemilikan lahan mereka," ungkap Kalvyn.

Rapat koordinasi ini diharapkan dapat merumuskan solusi konkrit untuk mengatasi berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan reforma agraria, sehingga kesejahteraan dan keadilan sosial bagi masyarakat Lampung dapat semakin terwujud. (Cha/Put)