PMI Lampung Terbesar Kelima di Indonesia, Pemprov Perkuat Perlindungan

Pj Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Fredy, dalam Kunjungan Kerja (Kunker) Badan Legislasi (Baleg) DPR RI | Foto : Adpim

Lampung Geh, Bandar Lampung – Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Provinsi Lampung tercatat sebagai yang terbesar kelima di Indonesia dengan jumlah mencapai 24.375 orang pada tahun 2024.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 9.093 orang merupakan PMI formal, sementara 15.172 lainnya bekerja di sektor informal.

Gubernur Lampung Rahmat Mirzani Djausal menegaskan pentingnya peningkatan koordinasi dan kerja sama antara pemerintah daerah, kementerian, serta lembaga terkait dalam upaya perlindungan dan kesejahteraan PMI.

Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Fredy, dalam Kunjungan Kerja (Kunker) Badan Legislasi (Baleg) DPR RI | Foto : Adpim

Hal ini disampaikan oleh Pj. Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Fredy, dalam Kunjungan Kerja (Kunker) Badan Legislasi (Baleg) DPR RI di Ruang Rapat Utama, Kantor Gubernur Lampung, Kamis (27/2).

"Koordinasi antar lembaga sangat penting, sehingga pelaksanaan penempatan dapat sesuai dengan harapan demi terwujudnya kesejahteraan PMI," ujar Fredy.

Dalam pertemuan ini, juga dibahas masukan untuk Penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.

Fredy menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung telah berupaya memberikan pelayanan optimal bagi PMI, termasuk dalam pencegahan penempatan tenaga kerja secara non-prosedural.

Selain itu, Pemprov Lampung juga telah menerapkan kebijakan perlindungan tenaga kerja sejak sebelum keberangkatan, selama bekerja di luar negeri, hingga setelah kembali ke daerah asal.

"Pemerintah Provinsi Lampung telah menetapkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Tujuan perlindungan PMI adalah menjamin pemenuhan dan penegakan hak asasi manusia sebagai warga negara serta memberikan perlindungan hukum, ekonomi, dan sosial bagi PMI serta keluarganya," jelasnya.

Fredy menambahkan bahwa jumlah PMI yang besar juga menimbulkan berbagai tantangan dalam proses pra-penempatan, penempatan, hingga purna-penempatan.

Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya koordinasi lintas lembaga guna memastikan penempatan PMI berjalan sesuai prosedur.

Sementara itu, Wakil Ketua Tim Baleg DPR RI, Ahmad Iman Sukri, menyampaikan bahwa RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 18 Tahun 2017 telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2025 dengan nomor urut 21.

"Negara berkewajiban untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945, termasuk bagi PMI dengan melakukan perlindungan baik pra-penempatan, saat bekerja, maupun purna-penempatan," ujarnya.

Menurutnya, secara sosiologis, tata kelola perlindungan PMI masih perlu dioptimalkan, terutama dalam aspek hukum, ekonomi, dan sosial.

Selain itu, diperlukan penguatan sistem informasi tata kelola pekerja migran Indonesia agar lebih efektif.

"Optimalisasi layanan administrasi calon PMI sangat penting agar mereka melalui prosedur yang benar," tambahnya.

Direktur Jenderal Penempatan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Ahnas, menambahkan bahwa tujuan dari penyusunan RUU ini adalah memperkuat perlindungan PMI melalui penguatan peran kementerian, peningkatan perlindungan pekerja migran, penguatan SDM pelaksana perlindungan, serta penguatan sistem informasi.

Dalam pertemuan tersebut, juga terungkap data ketenagakerjaan di Provinsi Lampung.

Berdasarkan hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) per Agustus 2024, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Lampung mencapai 4,19 persen.

Sektor pertanian masih menjadi sektor dengan tingkat penyerapan tenaga kerja tertinggi, sementara proporsi penduduk yang bekerja di sektor formal terus meningkat.

Dari total angkatan kerja sebanyak 4.996.750 orang, sebanyak 4.787.590 orang tercatat bekerja, sedangkan 209.160 orang masih menganggur.

TPT sendiri merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur jumlah tenaga kerja yang tidak terserap oleh pasar kerja dan menggambarkan tingkat pengangguran di suatu daerah.

Dengan jumlah PMI yang besar dan tantangan yang dihadapi, koordinasi antara pemerintah daerah dan pusat diharapkan dapat meningkatkan perlindungan serta kesejahteraan para pekerja migran asal Lampung. (Cha/Put)