PMII Bandar Lampung Gelar Diskusi Publik Perdana, Soroti Krisis Pemilu 2024

Diskusi publik perdana PC PMII Bandar Lampung. | Eka Febriani / Lampung Geh

Lampung Geh, Bandar Lampung - Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Bandar Lampung gelar Diskusi Publik perdana dengan tema "Dekadensi Demokrasi: Pemuda Dalam Kubangan Krisis Pemilu 2024" di Gedung DPD KNPI Provinsi Lampung, pada Sabtu (9/3).

Ketua PC PMII Bandar Lampung, Alandra Pratama menyampaikan, agenda diskusi ini dalam rangka mencerdaskan mahasiswa dalam melihat situasi demokrasi.

"Perjuangan demokrasi tidak lepas dari peran aktivis dan mahasiswa. Proses demokratisasi sangat panjang dan gerbang awal proses mencita-citakan sistem demokrasi di Indonesia diawali dengan peristiwa Reformasi 1998 silam. Maka dari itu PC PMII Bandar Lampung menggelar diskusi publik ini dalam rangka mencerdaskan mahasiswa dalam melihat situasi demokrasi," ungkapnya.

Ketua PC PMII Bandar Lampung Alandra Pratama. | Eka Febriani / Lampung Geh

Dalam diskusi ini menghadirkan narasumber aktivis perempuan Lampung Anna Yunita Pratiwi, Ketua Aji Bandar Lampung Dian Wahyu Kusuma, dan di hadiri oleh OKP se-Bandar Lampung serta Kader PC PMII Bandar Lampung.

Aktivis perempuan Lampung Anna Yunita menyampaikan, sebagai anak muda harus bisa lebih kritis serta merefleksikan bahwa Indonesia akan menghadapi bonus demografi.

"Kita harus merefleksikan bahwa Indonesia sebentar lagi akan mengahadapi bonus demografi, namun kita lihat berapa persen anak muda yang kritis, " ucapnya.

"Kalau kita lihat di hari Internasional Women's Day kemarin tanggal 8, berapa persen dari jumlah anak muda yang katanya bonus demografi yang artinya usia produtif lebih banyak, namun seberapa kritis mereka mau terlibat dalam persoalan demokrasi ini, " tambahnya.

Ana juga menyoroti berapa banyak mahasiswa yang kritis terhadap gerakan-gerakannya.

"Ini juga harus menjadi kritik kita, mengkritik top and down, ada apa dengan gerakan mahasiswa hari ini, " tutupnya

Sementara Ketua Aji Bandar Lampung, Dian Wahyu Kusuma menyampaikan, berdasarkan indeks demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Lampung masih lemah terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat antar masyarakat.

"Secara media dan jurnlis demokrasi di Indonesia khususnya Lampung ada poin-poin indikator yang kurang bagus seperti terjaminnya kebebasan berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat antar masyarakat," tuturnya.

Dian yang juga Pimpinan Redaksi Lampung Geh ini mengingatkan, masih banyak yang perlu diperjuangkan dalam berdemokrasi, termasuk dalam proses Pemilu hingga Pilkada 2024 di Lampung. (Cha/Put)