Produk Kopi dan Udang di Lampung Jadi Fokus Pengawasan BPKP Tahun Ini

Kepala BPKP Perwakilan Provinsi Lampung, Suyarsih Fifi Herawati dan Sekda Provinsi Lampung Fahrizal Darminto. | Foto : Galih Prihantoro/ Lampung Geh

Lampung Geh, Bandar Lampung - Badan Pengawasan dan Keuangan (BPKP) Perwakilan Provinsi Lampung pada tahun 2023 ini akan fokus mengawasi dua program Pemerintah Provinsi Lampung, yakni terkait peningkatan daya saing kopi dan revitalisasi tambak udang.

"BPKP Lampung di tahun 2023 akan difokuskan melakukan pengawasan terhadap dua program unggulan Pemprov Lampung yakni meningkatkan daya saing kopi dan juga revitalisasi tambak udang, karena kedua program tersebut masuk peringkat lima besar semua," kata Kepala BPKP Perwakilan Lampung, Suyarsih Fifi Herawati, Senin (9/1).

Ilustrasi kopi. | Foto: Pixabay

Dengan adanya fokus pengawasan dua program tersebut, kata Suyarsih, diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas program serta mendorong pendapatan daerah.

"Harapannya dari hasil pengawasan BPKP ini bisa membantu pemerintah daerah bisa meningkatkan kualitas dari programnya yang bisa mendorong pendapatan dan juga pertumbuhan ekonomi," ujarnya.

Ilustrasi udang. | Foto: Pixabay

Selain dua program yang difokuskan tersebut, pihaknya juga akan melakukan evaluasi beberapa program dari Pemerintah Provinsi Lampung lainnya.

"Kedepan kita akan lebih banyak lagi membantu pemda, terutama mewujudkan apa yang dijanjikan oleh gubernur, kita memberikan masukan," jelasnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Fahrizal Darminto mengatakan, pengawasan terhadap daya saing kopi dan juga revitalisasi tambak udang yang dilakukan BPKP Lampung karena dua program itu mempunyai nilai ekonomi yang cukup baik di Lampung.

"Dua komoditas ini punya nilai ekonomi yang cukup baik, ini juga komoditas ekspor sehingga kita perlu tata, mulai dari hulu sampai ke hilirnya. Hulu bagaimana produksinya, ke petani dan nelayannya, hilir sampai ke marketnya," kata Fahrizal.

Dari pengawasan itu, BPKP Perwakilan Provinsi Lampung nantinya akan memberikan rekomendasi untuk perbaikan kebijakan dan tata kelola.

"BPKP akan melakukan review nanti hasilnya berupa rekomendasi untuk perbaikan kebijakan dan tata kelolanya serta kemanfaatnya," jelasnya.

Di tahun 2022, BPKP Lampung juga melakukan pengawasan untuk program Kartu Petani Berjaya (KPB), kemudian Smart Village dan pembangunan kawasan pariwisata di Bakauheni Harbour City. (*)