Pussbik Lampung Desak Pemerintah Segera Berlakukan Cukai Minuman Berpemanis

Direktur Eksekutif Pussbik Lampung, Aryanto Yusuf dalam konferensi pers urgensi pemberlakuan segera Peraturan Pemerintah (PP) mengenai pengenaan cukai terhadap Minuman Berpemanis Dalam Kemasan | Foto : Eka Febriani / Lampung Geh

Lampung Geh, Bandar Lampung – Pusat Studi Strategi dan Kebijakan (Pussbik) Wilayah Lampung mendesak pemerintah pusat untuk segera memberlakukan Peraturan Pemerintah (PP) mengenai pengenaan cukai terhadap Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK).

Hal ini disampaikan sebagai respons terhadap meningkatnya prevalensi penyakit tidak menular akibat konsumsi gula berlebihan di Indonesia.

Direktur Eksekutif Pussbik Lampung, Aryanto Yusuf, menyatakan bahwa advokasi kebijakan cukai MBDK telah berjalan selama beberapa tahun.

Pada tahun 2023, regulasi ini bahkan telah dirancang dalam bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP). Namun, hingga saat ini aturan tersebut belum juga disahkan oleh pemerintah.

“Kami mempertanyakan lambatnya pemberlakuan aturan ini. Apakah ada tarik ulur antara kepentingan industri, konsumen, dan penerimaan negara? Padahal, sebagai konsumen, kita ingin agar MBDK dapat dikontrol dan diatur distribusinya, terutama agar tidak mudah diakses oleh anak-anak,” ujar Aryanto dalam konferensi pers yang diselenggarakan, pada Selasa (25/2).

Pussbik Lampung menyoroti berbagai data yang menunjukkan dampak negatif konsumsi gula berlebihan.

Berdasarkan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018, prevalensi remaja dengan obesitas di Indonesia terus meningkat. Usia 13-15 tahun, angka obesitas mencapai 20%, sementara untuk usia 16-18 tahun, prevalensi obesitas tercatat 13,6%.

Obesitas berisiko meningkatkan kemungkinan terkena diabetes hingga 2,7 kali lipat, sebagaimana ditunjukkan dalam penelitian Trisnawati & Soedijono (2013).

Data dari International Diabetes Federation (IDF) 2021 juga menunjukkan bahwa 63,3% kematian akibat diabetes di Indonesia terjadi akibat komplikasi penyakit yang disebabkan oleh konsumsi gula berlebihan.

“Konsumsi gula yang tidak terkontrol telah berkontribusi pada meningkatnya kasus diabetes, obesitas, dan penyakit jantung, yang membebani sistem kesehatan nasional,” lanjut Aryanto.

Sebagai gambaran, satu kemasan teh rasa buah dengan takaran saji 350 ml mengandung 42 gram gula, sementara Kementerian Kesehatan RI merekomendasikan konsumsi gula harian tidak lebih dari 50 gram atau sekitar 4 sendok makan per hari.

Selain dampak kesehatan, Pussbik Lampung juga menyoroti beban finansial negara dalam menangani penyakit tidak menular akibat konsumsi gula berlebihan.

Pada 2022, BPJS Kesehatan mengeluarkan anggaran sebesar Rp24,1 triliun untuk menangani penyakit tidak menular, dengan diabetes menjadi salah satu penyakit yang menyerap anggaran terbesar.

Penyakit tidak menular tidak hanya menyerang orang dewasa, tetapi juga anak-anak. Sebanyak 60% penderita diabetes anak adalah perempuan, yang berisiko melahirkan bayi dengan kecenderungan diabetes di masa depan.

Menurut kajian Pussbik Lampung, pengenaan cukai terhadap MBDK dapat menghasilkan pendapatan negara sebesar Rp6-7 triliun per tahun.

Dana ini diharapkan dapat digunakan untuk mendukung program kesehatan, edukasi, dan subsidi pangan sehat guna meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Pussbik Lampung, bersama Gerakan Nasional Pengendalian MBDK (Koalisi Genap), menyampaikan empat tuntutan utama kepada pemerintah pusat:

1. Segera mengesahkan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Barang Kena Cukai untuk Minuman Berpemanis Dalam Kemasan (MBDK).

2. Menetapkan cukai sebesar 20% dari nilai jual rata-rata produk MBDK yang dijual di pasaran.

3. Mengalokasikan 100% pendapatan dari cukai MBDK untuk program kesehatan dan pendidikan, dengan melibatkan pemerintah daerah sebagai pelaksana program.

4. Mewajibkan pemerintah daerah yang menerima dana cukai MBDK untuk menyusun petunjuk teknis (juknis) dan proposal penggunaan dana secara transparan dan partisipatif, dengan melibatkan perwakilan masyarakat sipil dan akademisi.

“Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan konsumsi MBDK dapat berkurang, penerimaan negara meningkat, dan kualitas hidup masyarakat menjadi lebih baik,” pungkasnya. (Cha/Put)