Ratusan Massa Tuntut Upah Layak Nasional dalam Aksi May Day di Lampung

Ratusan buruh di Lampung menggelar aksi unjuk rasa dalam memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day 2025 | Foto : Eka Febriani / Lampung Geh

Lampung Geh, Bandar Lampung - Ratusan massa yang tergabung dalam Aliansi Pusat Perjuangan Rakyat Lampung (PPRL) menggelar aksi demonstrasi memperingati Hari Buruh Internasional (May Day) di Bundaran Tugu Adipura, Bandar Lampung, Kamis (1/5).

Dalam aksinya tersebut, massa aksi menuntut diberlakukannya upah layak nasional dan enam poin tuntutan lainnya terkait ketenagakerjaan dan keadilan sosial.

Koordinator aksi, Basirudin mengatakan, momentum Hari Buruh masih belum sepenuhnya mengakomodasi kepentingan dan kesejahteraan para pekerja.

"Hari buruh yang selama ini kita peringati ternyata belum mengakomodir kesejahteraan buruh. Belum juga didapat oleh para pekerja. Artinya ini menjadi PR bahwa setiap May Day atau momentum apapun, kita akan tetap konsisten melakukan perlawanan terhadap ketidakadilan dalam sistem ketenagakerjaan," ujar Basirudin saat diwawancarai, pada Kamis (1/5).

Ratusan buruh di Lampung menggelar aksi unjuk rasa dalam memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day 2025 | Foto : Eka Febriani / Lampung Geh

Dalam aksi tersebut, PPRL mengusung tujuh tuntutan utama, yaitu:

1. Wujudkan upah layak nasional.

2. Hapuskan sistem kerja kontrak dan outsourcing.

3. Cabut Undang-Undang TNI dan tolak RUU Polri.

4. Tolak pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak.

5. Tolak Omnibus Law.

6. Wujudkan perlindungan sosial yang transformatif.

7. Wujudkan reforma agraria sejati.

Basirudin menegaskan, tuntutan utama massa aksi adalah soal upah layak yang berlaku secara nasional.

Ia menyebut, buruh di Lampung mengusulkan standar upah minimum nasional sebesar Rp4 juta lebih.

"Kami ingin pemerintah membuat regulasi yang berpihak kepada rakyat. Dengan diterapkannya upah minimum nasional, saya yakin akan meningkatkan ekonomi para buruh," katanya.

Ia juga menambahkan, perjuangan kaum buruh akan terus dilakukan melalui aksi massa.

"Kita tidak akan pernah bersama pemerintah. Kita akan terus turun ke jalan. Karena memang gerakan jalanan inilah yang harus kita lakukan untuk menuntut keadilan," pungkasnya.

Massa aksi ini berasal dari berbagai elemen, termasuk buruh, mahasiswa, barisan perempuan, dan petani.

Mereka membawa berbagai spanduk, baliho, dan banner bertuliskan tuntutan, seperti "Terapkan Upah Layak Nasional Rp4 Juta", "Hapus Sistem Kerja Kontrak dan Outsourcing", serta "Tolak Omnibus Law dan PHK Sepihak". (Cha)