Konten Media Partner

Ratusan Petani di Lampung Demo, Tuntut Konflik Agraria Segera Diselesaikan

27 September 2022 13:01 WIB
ยท
waktu baca 1 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Ratusan petani dari berbagai daerah di Lampung melakukan aksi unjuk rasa di Tugu Adipura, Bandar Lampung. | Foto: Sinta Yuliana/Lampung Geh
zoom-in-whitePerbesar
Ratusan petani dari berbagai daerah di Lampung melakukan aksi unjuk rasa di Tugu Adipura, Bandar Lampung. | Foto: Sinta Yuliana/Lampung Geh
ADVERTISEMENT
Lampung Geh, Bandar Lampung - Ratusan petani dari berbagai daerah di Lampung melakukan aksi unjuk rasa di Tugu Adipura, Bandar Lampung, Selasa (27/9).
ADVERTISEMENT
Aksi ini dilakukan untuk menyuarakan hak-haknya sekaligus memperingati Hari Tani Nasional yang jatuh pada 24 September 2022 lalu.
Adapun tuntutan-tuntutan yang mereka bawa yaitu menuntut harga-harga pupuk yang semakin mahal dan susah didapatkan, semua akomodasi menjadi mahal, sedangkan hasil pertanian semakin murah.
Ratusan petani dari berbagai daerah di Lampung melakukan aksi unjuk rasa di Tugu Adipura, Bandar Lampung. | Foto: Sinta Yuliana/Lampung Geh
Ratusan petani dari berbagai daerah di Lampung melakukan aksi unjuk rasa di Tugu Adipura, Bandar Lampung. | Foto: Sinta Yuliana/Lampung Geh
Selain itu, mereka juga menuntut konflik agraria yang hingga kini belum menemukan kejelasan.
Direktur LBH Bandar Lampung, Sumaindra Jarwadi mengatakan, aksi ini dilakukan untuk menyuarakan kesejahteraan petani di dalam konflik agraria khususnya di Provinsi Lampung.
"Mereka menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah dan menuntut untuk segera menyelesaikan persoalan-persoalan yang dihadapi mereka karena konflik ini akan berdampak ketimpangan terhadap mereka," katanya, Selasa (27/9).
Direktur LBH Bandar Lampung Sumaindra Jarwadi. | Foto: Sinta Yuliana/Lampung Geh
Sumaindra menambahkan, para petani tersebut mengalami konflik agraria sudah sejak lama dan hingga kini belum menemukan kesimpulan.
ADVERTISEMENT
"Kami minta persoalan segera diselesaikan, karena adanya kebijakan secara faktual timbul konflik luas termasuk agraria," pungkasnya. (*)