Senator Ahmad Bastian Desak Pemerintah Segera Bentuk Kabupaten Bandar Negara

Anggota DPD RI asal Lampung, Ahmad Bastian dalam Sidang Paripurna Ke-10 DPD RI | Foto : Ist

Lampung Geh, Jakarta – Dalam Sidang Paripurna ke-10 DPD RI di Anggota DPD RI asal Lampung, Ahmad Bastian mendesak pemerintah untuk mencabut moratorium pemekaran daerah.

Hal ini dilakukan guna mempercepat pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) Kabupaten Bandar Negara, yang telah mendapatkan persetujuan dari Kabupaten Lampung Selatan sebagai daerah induk.

"Berdasarkan hasil reses Komite I DPD RI, terdapat satu daerah otonomi baru yang telah disetujui untuk dilepaskan, yaitu DOB Bandar Negara," ujar Bastian dalam sidang tersebut, pada Selasa (14/1).

Bastian menegaskan pentingnya peran DPD RI dalam menyuarakan pembukaan moratorium pemekaran daerah kepada pemerintah.

Menurutnya, DOB ini tidak hanya menjadi kebutuhan mendesak, tetapi juga upaya untuk mewujudkan pemerataan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.

"Kami meminta agar DPD memiliki pandangan yang sama untuk mendesak pemerintah mencabut moratorium pemekaran DOB. Ini adalah langkah penting untuk memastikan keadilan bagi setiap provinsi, termasuk Lampung," katanya.

Bastian menyampaikan, masyarakat di wilayah Kabupaten Lampung Selatan sangat berharap realisasi DOB Bandar Negara dapat segera terwujud.

"Daerah Otonomi Baru Bandar Negara ini merupakan harapan besar masyarakat. Kami optimistis pemekaran ini akan membawa perubahan signifikan dalam pembangunan daerah," pungkasnya.

Sebelumnya, persetujuan resmi terhadap nama Kabupaten Bandar Negara sebagai calon DOB baru telah diberikan oleh DPRD Lampung Selatan pada Rabu (8/1) melalui rapat paripurna.

Pemekaran ini melibatkan lima kecamatan, yakni Natar, Jati Agung, Tanjung Sari, Tanjung Bintang, dan Merbau Mataram.

Penjabat Sekretaris Daerah Lampung Selatan, Intji Indriati menyampaikan, rapat paripurna juga menetapkan Kecamatan Jati Agung sebagai calon ibu kota kabupaten baru tersebut.

"Pemilihan nama Bandar Negara mencerminkan semangat pelayanan publik yang lebih baik dan pembangunan yang lebih merata," kata Intji.

Sementara, DPRD Lampung Selatan telah membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk mempercepat proses administrasi dan tata tertib pemekaran. (Cha/Ansa)