Sengketa Pilkada Pesawaran Diputuskan Besok, Pengamat Ungkap Potensi Putusan MK

Pengamat hukum dari Universitas Lampung, Dr. Muhtadi | Foto : Ist

Lampung Geh, Bandar Lampung – Mahkamah Konstitusi (MK) dijadwalkan akan membacakan putusan terhadap 40 gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), termasuk sengketa Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran, pada Senin (24/2).

Salah satu perkara yang akan diputuskan adalah gugatan dengan nomor 20/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang diajukan oleh pasangan calon nomor urut 2, Nanda Indira B dan Antonius Muhammad Ali.

Pasangan ini mengajukan gugatan terhadap pasangan nomor urut 1, Aries Sandi Darma Putra dan Supriyanto, dengan mendalilkan bahwa pencalonan Aries Sandi tidak sah secara konstitusional.

Dalam gugatannya, pemohon menyebut Aries Sandi tidak memiliki ijazah SMA atau sederajat yang valid sebagai syarat pencalonan kepala daerah.

Selain itu, pemohon juga menyoroti adanya kewajiban finansial yang belum diselesaikan oleh Aries Sandi kepada Pemerintah Kabupaten Pesawaran.

Berdasarkan laporan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI), saat menjabat sebagai Bupati Pesawaran pada 2015, Aries Sandi masih memiliki kewajiban sebesar Rp457 juta, di mana hingga saat ini baru Rp70 juta yang telah dibayarkan.

Dalam petitumnya, pemohon meminta MK untuk membatalkan Keputusan KPU Nomor 1635 Tahun 2024 yang menetapkan pasangan Aries Sandi – Supriyanto sebagai peserta Pilkada Pesawaran serta mendiskualifikasi pasangan tersebut dari pencalonan.

Menanggapi hal tersebut, pengamat hukum dari Universitas Lampung, Dr. Muhtadi, menjelaskan bahwa terdapat beberapa kemungkinan putusan yang dapat diambil oleh MK dalam sengketa ini.

"Pertama, MK dapat menolak permohonan jika pemohon tidak mampu membuktikan dalil gugatannya dengan bukti yang kuat," ujar Muhtadi saat dikonfirmasi pada Minggu (23/2).

Namun, jika MK mengabulkan permohonan, terdapat beberapa kemungkinan keputusan yang dapat diambil.

Salah satunya adalah menggugurkan pasangan calon nomor urut satu dan menetapkan pasangan nomor urut dua sebagai pemenang Pilkada Pesawaran.

"Alternatif lain, MK dapat memerintahkan pemungutan suara ulang (PSU) dengan menggugurkan calon bupati Aries Sandi, tetapi tetap memberikan kesempatan bagi partai politik pengusung pasangan nomor urut satu untuk mengajukan calon pengganti," jelas Muhtadi.

Selain itu, MK juga memiliki opsi untuk tetap memenangkan pasangan nomor urut satu, namun dengan menetapkan calon wakil bupati Supriyanto sebagai bupati definitif.

Jika hal ini terjadi, posisi wakil bupati nantinya akan diisi melalui mekanisme pemilihan di DPRD.

Muhtadi juga menekankan bahwa jika MK menggugurkan pasangan calon nomor urut satu secara keseluruhan, hal ini dapat menimbulkan permasalahan hukum terkait hak calon wakil bupati.

"Dalam Pilkada, kemenangan bukan hanya milik calon bupati, tetapi juga pasangan calon secara keseluruhan. Oleh karena itu, jika yang terbukti tidak memenuhi syarat pencalonan hanya calon bupati, maka secara logis hanya calon tersebut yang digugurkan," jelasnya

Namun, menurutnya terlepas dari apapun putusan yang akan diambil oleh MK, semua pihak diharapkan dapat menghormati dan menjalankan keputusan tersebut sebagai bentuk penghormatan terhadap demokrasi dan supremasi hukum di Indonesia.

Diketahui pada sidang sebelumnya dengan agenda mendengarkan keterangan saksi/ahli serta pemeriksaan dan pengesahan alat bukti tambahan yang berlangsung pada Senin (17/2).

Pemohon, Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Pesawaran Nomor Urut 2, Nanda Indira B dan Antonius Muhammad Ali, menghadirkan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Lampung, Thomas Amirico, sebagai saksi.

Dalam keterangan, Kadisdikbud Lampung menyatakan bahwa pihaknya tidak menemukan data terkait keikutsertaan Aries Sandi Darma Putra dalam ujian persamaan pada tahun 1995. (Cha/Put)