Target Padi Lampung 2025 Capai 1,03 Juta Hektare, Produksi Diproyeksikan Naik

Ilustrasi lahan tanam padi | Foto : pngtree

Lampung Geh, Bandar Lampung – Pemerintah Provinsi Lampung melalui Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan, dan Hortikultura (KPTPH) menargetkan luas lahan tanam padi mencapai 1.034.205 hektare pada tahun 2025.

Target ini mencakup 849.384 hektare pertanaman reguler serta 184.821 hektare optimalisasi lahan dan cetak sawah, sebagai upaya meningkatkan ketahanan pangan di provinsi tersebut.

Kepala Dinas KPTPH Provinsi Lampung, Bani Ispriyanto, menegaskan bahwa target ini merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam meningkatkan produksi padi secara nasional.

"Target tanam ini masih bisa bertambah. Kami akan menghitung luas panen berdasarkan realisasi tanamnya nanti. Faktor seperti serangan hama, penyakit, dan kondisi cuaca juga akan berpengaruh terhadap luas panen akhir," ujar Bani, Kamis (6/2).

Dalam empat tahun terakhir, luas tanam padi di Lampung terus mengalami peningkatan. Pada 2021, luas tanam mencapai 489.573 hektare, dan terus meningkat hingga 531.616 hektare pada 2024.

Untuk mendukung pencapaian target, pemerintah akan memberikan bantuan benih dan pupuk subsidi kepada petani.

"Kami telah mengidentifikasi kebutuhan petani melalui CPBL (Calon Petani dan Calon Lahan). Benih akan disuplai dari pemerintah pusat dan pupuk akan menggunakan mekanisme subsidi," tambah Bani.

Bani juga menyebutkan, pemanfaatan lahan pertanian juga akan dioptimalkan.

"Ada sekitar 140.000 hektare lahan pero dan 12.000 hektare lahan sisip yang akan ditanami dengan skema subsidi pupuk dan bantuan benih dari pemerintah pusat yang yang telah di identifikasi melalui CPBL," ujarnya.

Selain meningkatkan produksi, pemerintah juga memastikan stabilitas harga gabah di tingkat petani. Saat ini, harga Gabah Kering Panen (GKP) di Lampung telah naik dari Rp6.300 menjadi Rp6.500 per kg, sesuai dengan peraturan Kepala Badan.

"Penyerapan gabah telah dikoordinasikan dengan Bulog dan Perpadi. Kami memiliki visi yang sama, yakni menyelamatkan hasil panen terutama pada puncak panen raya Maret-April 2025," ungkapnya.

Bulog telah mulai menyerap hasil panen di tiga kabupaten, yaitu Pesawaran, Pringsewu, dan Tanggamus. Jika ditemukan wilayah dengan harga gabah di bawah Harga Pembelian Pemerintah (HPP), Bulog akan melakukan intervensi.

"Bulog dan Perpadi telah bekerja sama dengan Dinas Pertanian serta Aster Kodam untuk menyerap gabah petani. Jika ada swasta yang ingin membeli di atas Rp6.500 per kg, diperbolehkan, tetapi harga minimal harus tetap Rp6.500 tanpa rafaksi atau potongan kadar air," tegas Bani.

Dengan kebijakan ini, diharapkan petani di Lampung dapat memperoleh harga jual yang layak dan produksi padi tetap meningkat guna mendukung ketahanan pangan nasional. (Cha)