Temui Massa Aksi, Gubernur Lampung Tegaskan Berpihak pada Petani Singkong

Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal saat menemui langsung massa aksi yang berunjuk rasa terkait harga singkong | Foto : Eka Febriani / Lampung Geh

Lampung Geh, Bandar Lampung – Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, menegaskan komitmennya untuk berpihak kepada petani singkong saat menemui langsung massa aksi yang berunjuk rasa di depan gerbang Komplek Kantor Pemerintah Provinsi Lampung, pada Senin (5/5).

Aksi ini digelar oleh Aliansi Masyarakat Peduli Petani Singkong Indonesia, yang terdiri dari petani, mahasiswa, OKP Cipayung Plus, dan elemen masyarakat sipil.

Mereka menyuarakan tuntutan atas harga singkong yang dianggap tidak sebanding dengan biaya produksi.

Situasi sempat memanas ketika sekelompok orang tak dikenal memicu kericuhan dengan melempar batu ke arah aparat.

Ratusan massa aksi yang terdiri dari petani, mahasiswa dan sejumlah OKP menggelar unjuk rasa di depan gerbang Komplek Kantor Pemerintah Provinsi Lampung. | Foto: Eka Febriani/Lampung Geh

Namun, kondisi segera dikendalikan dan sebagian perwakilan massa akhirnya bersedia berdialog dengan Gubernur di Balai Keratun.

“Saya hadir di sini bersama Ketua DPRD Provinsi Lampung untuk mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menyuarakan aspirasi petani. Percayalah, saya dan pemerintah daerah berada di pihak petani,” ujar Gubernur Mirza di hadapan massa aksi.

Ia menegaskan, penyelesaian persoalan harus dilakukan secara damai dan tidak anarkis.

“Saya siap mendengarkan aspirasi masyarakat, tapi semua harus dilakukan dengan tertib,” tegasnya.

Gubernur Mirza juga menegaskan, dirinya sejak awal menjadi gubernur telah berjuang keras membela kepentingan petani.

“Saya setengah mati memperjuangkan petani. Jangan bilang saya tidak bisa membela rakyat,” tegasnya.

Ia mengungkapkan, salah satu langkah nyatanya adalah memulangkan 23 ribu ijazah siswa, mayoritas anak petani, yang tertahan akibat tunggakan biaya pendidikan.

“Saya bebaskan mereka supaya bisa lanjut sekolah dan bekerja. Itu nilainya sampai 3-6 juta rupiah per anak,” jelasnya.

Selain itu, Gubernur juga mengupayakan tambahan kuota serapan gabah oleh Bulog agar hasil panen petani tidak terbuang sia-sia.

“Awalnya hanya 20 persen, saya minta tambahan agar 100 ribu hektare lahan dan 40 ribu petani bisa diserap hasilnya, apalagi saat pengusaha tidak mau beli dengan harga Rp6.500/kg,” katanya.

Ia juga menyoroti program pemutihan tunggakan untuk 2 juta warga termasuk petani, meskipun kewenangan tersebut sebagian besar sudah berada di tangan pemerintah pusat.

“Jangan bilang saya tidak dukung petani singkong. Keluarga saya juga terdampak. Saya sangat memahami,” ujarnya.

Terkait tuntutan kenaikan harga singkong, Gubernur menegaskan, pemerintah akan mencari titik tengah yang adil.

“Harga harus dibentuk dengan keikhlasan kedua belah pihak. Kalau tidak, itu dzalim. Pemerintah tidak akan memaksakan, tapi akan mencari solusi yang baik untuk semua pihak dengan mempertimbangkan kondisi nasional dan internasional,” katanya.

“Kalau pabrik tutup, siapa yang akan beli singkong petani? Maka semua harus dijalankan dengan seimbang. Saya tetap membuka ruang dialog. Mari kita jaga Lampung bersama,” pungkasnya. (Cha/Put)