Tingkatkan Pengawasan Pemilu, Bawaslu Bandar Lampung Bentuk Kampung Pengawas

Peresmian Kelurahan Karang Maritim, Kecamatan Panjang, sebagai kampung pengawasan partisipatif Kota Bandar Lampung untuk Pilkada 2024 | Foto : Ist

Lampung Geh, Bandar Lampung – Dalam upaya meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu, Bawaslu Kota Bandar Lampung meresmikan Kelurahan Karang Maritim, Kecamatan Panjang, sebagai kampung pengawasan partisipatif untuk Pilkada 2024, pada Minggu (7/7).

Langkah ini diambil sebagai respons terhadap kerentanan wilayah tersebut terhadap berbagai bentuk pelanggaran pemilu seperti politik uang, isu SARA, dan penyebaran hoaks.

Ketua Bawaslu Kota Bandar Lampung, Apriliwanda, menyatakan pembentukan kampung pengawasan partisipatif ini diharapkan dapat meminimalisir potensi pelanggaran di daerah tersebut.

"Keputusan menentukan kelurahan ini sebagai kampung pengawasan partisipatif karena wilayah ini rentan money politik, isu sara, hoaks dan sejumlah kerawanan lainnya," ujarnya, pada Minggu (7/7).

Selain mendeklarasikan Kelurahan Karang Maritim, Bawaslu juga membentuk 100-120 pengawas partisipatif yang akan menjadi perpanjangan tangan Bawaslu Bandar Lampung.

Dia mengajak seluruh stakeholder untuk bersama-sama mendorong sukseskan Pilkada guna menghasilkan pemimpin yang baik.

"Kami tidak bisa bekerja sendiri, kami butuh bantuan stakeholder terkait agar pemilu berjalan sukses dan menghasilkan pemimpin yang baik dalam Pilkada," jelasnya.

Sementara, Anggota Bawaslu Lampung, Imam Bukhari, menambahkan kampung pengawasan partisipatif ini juga tersebar di lima belas kabupaten/kota se-Lampung.

"Di Lampung total masing-masing tiap kabupaten/kota satu lokasi, jadi total lima belas lokasi," ujarnya

Menurutnya, tujuan dari kampung pengawasan partisipatif ini adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dalam mengawasi tahapan pilkada, terutama karena keterbatasan sumber daya manusia (SDM) Bawaslu.

Ia menekankan pentingnya edukasi dan kesadaran masyarakat dalam menjaga demokrasi.

"Kita menyadari betul SDM secara kuantitas tidak ideal untuk mengawasi semua tahapan, sehingga kita mencoba membentuk locus untuk dijadikan wilayah pengawasan partisipatif. Outputnya yang kita harapkan akan menularkan ke wilayah masing-masing," tambahnya.

Ia berharap melalui kampung partisipatif ini, masyarakat akan lebih memahami bahwa Pilkada adalah tanggung jawab bersama.

Selain itu, Walikota Bandar Lampung, Eva Dwiana, yang hadir dalam acara deklarasi tersebut, berharap Kota Bandar Lampung bisa menjadi contoh bagi daerah lain dalam menjaga integritas pemilu.

"Harapan kita masyarakat mengawasi dan dapat berpartisipasi dalam Pilkada serentak ini. Yang bisa jaga daerah adalah kita semua, dan Bandar Lampung bisa menjadi contoh daerah lainya," pungkasnya. (Cha)