TPAKD Lampung Percepat Inklusi Keuangan Daerah, Target 97,2 Persen pada 2045

Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, saat membuka Rapat Koordinasi TPAKD se-Provinsi Lampung Tahun 2025 | Foto : Adpim

Lampung Geh, Bandar Lampung – Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Provinsi Lampung menetapkan langkah strategis untuk mempercepat inklusi keuangan dengan target capaian 97,2% pada tahun 2045.

Target ini tertuang dalam Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Lampung Tahun 2025–2045 dengan target peningkatan inklusi keuangan secara bertahap, dimulai dari baseline tahun 2025 sebesar 85,5% dan 97,2% pada tahun 2045.

Hal tersebut disampaikan Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela, saat membuka Rapat Koordinasi TPAKD se-Provinsi Lampung Tahun 2025 serta Bimbingan Teknis Pelatihan Web Pelaporan Sistem Informasi TPAKD (SITPAKD), pada Selasa (29/4).

“Transformasi ekonomi harus lebih cepat dan terarah. Tanpa arah yang jelas, upaya kita tidak akan mencapai sasaran,” tegas Jihan.

Wagub Jihan menjelaskan, TPAKD berperan strategis dalam mendukung delapan arah pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam Asta Cita.

Perencanaan program kerja TPAKD 2025 harus selaras dengan kebijakan pusat, prioritas daerah, dan kebutuhan spesifik masyarakat, termasuk penguatan infrastruktur keuangan dan pemberdayaan UMKM.

“Keberhasilan TPAKD harus tercermin dari program kerja yang berdampak nyata pada peningkatan kesejahteraan masyarakat,” ujar Jihan.

Beberapa program unggulan yang telah dijalankan antara lain: Program Satu Rekening Satu Pelajar (KEJAR), Optimalisasi Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR), Ekosistem Pesantren Inklusif Keuangan Syariah, serta sosialisasi bahaya investasi bodong dan pinjaman online ilegal, business matching literasi keuangan untuk petani, nelayan, BUMDes, dan BUMDesma.

Wakil Gubernur juga menyoroti pentingnya inklusi keuangan bagi sektor pertanian yang berkontribusi sebesar 27% terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Lampung, namun masih didominasi oleh pelaku usaha yang belum terakses layanan pembiayaan formal.

“Kita harus memastikan petani, nelayan, pelaku UMKM, serta kelompok rentan di pelosok desa di Provinsi Lampung memiliki akses pembiayaan yang mudah, adil, dan berkelanjutan,” tambahnya.

Sebagai bagian dari komitmen tersebut, Wagub mengajak industri perbankan dan lembaga jasa keuangan untuk memperluas kolaborasi dalam pembiayaan usaha produktif, termasuk penyediaan alat dan mesin pertanian (Alsintan). (Cha/Put)