Wagub Lampung Jamin Kesehatan dan Pendidikan Tetap Prioritas di Tengah Efisiensi

Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela usai melakukan kunjungan kerja di Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek (RSUDAM) | Foto : Eka Febriani / Lampung Geh

Lampung Geh, Bandar Lampung – Wakil Gubernur Lampung, Jihan Nurlela menjamin anggaran untuk kesehatan dan pendidikan tetap menjadi prioritas di tengah efisiensi anggaran.

Meskipun terjadi pemangkasan anggaran di berbagai sektor, Wakil Gubernur Lampung Jihan Nurlela menegaskan, kebijakan ini tidak akan berdampak pada pelayanan publik, terutama di sektor kesehatan dan pendidikan.

"Kami memastikan efisiensi anggaran yang dilakukan tidak akan mempengaruhi pelayanan bagi masyarakat, terutama yang bersifat langsung seperti kesehatan dan pendidikan," ujar Jihan usai melakukan kunjungan kerja di Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Moeloek (RSUDAM) pada Senin (23/2) kemarin.

Ia juga menekankan, masyarakat tidak perlu khawatir mengenai dampak dari efisiensi ini terhadap layanan dasar yang diberikan pemerintah.

"Untuk data yang pasti bisa berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah terkait. Namun, dipastikan bahwa pelayanan publik tetap menjadi prioritas utama," tambahnya.

Berdasarkan Surat Menteri Keuangan Nomor S-37/MK.02/2025 tertanggal 24 Januari 2025, efisiensi anggaran akan diterapkan pada berbagai jenis belanja daerah, di antaranya pemangkasan belanja alat tulis kantor (ATK) hingga 90%, belanja makan dan minum rapat serta tamu hingga 80%, belanja cetak, cover, dan penggandaan hingga 70%, serta belanja perjalanan dinas hingga 60%.

Selain itu, belanja pemeliharaan dikurangi hingga 75%, belanja modal peralatan dan perlengkapan kantor hingga 95%, serta belanja sewa gedung, hotel, dan ruang pertemuan hingga 95%.

Pemangkasan juga dilakukan pada belanja honorarium dan konsultan masing-masing sebesar 50%, sementara belanja kursus, pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis, dan pendidikan dikurangi hingga 75%.

Pemprov Lampung memastikan, efisiensi ini akan diterapkan secara merata di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) guna meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran. (Cha/Put)