Warga Bandar Lampung Tuntut Solusi Konkret atas Banjir yang Terus Berulang

Sejumlah warga Bandar Lampung menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Wali Kota menuntut Pemerintah memberikan solusi konkret atas persoalan banjir | Foto : Ist

Lampung Geh, Bandar Lampung— Sejumlah warga Bandar Lampung menggelar aksi demonstrasi di depan Kantor Wali Kota menuntut Pemerintah Kota memberikan solusi konkret atas persoalan banjir yang dinilai terus berulang dan semakin parah, pada Rabu (23/4). Massa aksi membawa poster dan spanduk berisi protes terhadap penanganan banjir yang dinilai tidak memadai. Demonstran juga menyuarakan tuntutan agar Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana segera mengambil langkah nyata menyelesaikan persoalan tersebut. “Wali Kota secara struktural merupakan orang yang paling bertanggung jawab atas kekacauan ini,” ujar Wahyu, salah satu perwakilan warga dalam aksi tersebut. Wahyu menjelaskan, banjir di Bandar Lampung bukan lagi semata-mata bencana alam, melainkan telah menjadi bencana struktural yang disebabkan oleh berbagai faktor yang tidak ditangani secara serius oleh pemerintah kota. Menurutnya, faktor-faktor tersebut antara lain adalah penghilangan ruang terbuka hijau (RTH), perusakan bukit, dan buruknya pengelolaan sampah, sungai, serta drainase kota. “Ruang terbuka hijau tinggal tersisa 4,5 persen. Dari 33 bukit, hampir semuanya rusak karena penambangan dan alih fungsi lahan. Semua sungai mengalami pendangkalan. Sampah dari berbagai penjuru kota tidak dikelola dengan baik, dan sistem drainase pun buruk,” kata Wahyu. Data dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mencatat, pada 2019 terdapat 2.528 unit rumah yang terendam banjir di Bandar Lampung. Dalam data terbaru, setidaknya 14.000 rumah dan 11.000 jiwa terdampak akibat banjir yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Wahyu juga menyebutkan, pemerintah kota sejauh ini hanya merespons dengan kegiatan simbolik seperti peninjauan lokasi dan pemberian bantuan makanan, tanpa ada solusi jangka panjang yang menyentuh akar persoalan. “Yang dilakukan hanya meninjau dan membagikan nasi. Tidak ada kebijakan konkret yang benar-benar menyelesaikan persoalan,” katanya. Ia menambahkan, aksi ini akan dilakukan secara berkelanjutan hingga pemerintah menunjukkan keseriusan menangani banjir. Wahyu juga meminta Wali Kota untuk mempertimbangkan mundur dari jabatannya apabila tidak mampu menyelesaikan persoalan tersebut. “Bila merasa tidak punya kompetensi, silakan mundur dari jabatan Walikota,” ujar Wahyu. Selain menyampaikan tuntutan terkait banjir, massa aksi juga mengecam tindakan represif dan penghalangan yang mereka alami saat melakukan unjuk rasa. Mereka menyatakan, tindakan aparat tersebut bertentangan dengan prinsip-prinsip demokrasi. “Kebebasan berekspresi dan berpendapat dijamin oleh konstitusi. Pemerintah wajib menghormati, menjamin, dan melindungi hak-hak warga negara,” pungkasnya. Diketahui, dalam aksi ini, tidak ada perwakilan dari Pemerintah Kota yang menemui massa aksi. Namun, sebelumnya pada Senin (21/4), Wali Kota Bandar Lampung, Eva Dwiana, telah meninjau rumah warga terdampak banjir di Jalan Bahari, Kelurahan Panjang Utara, Kecamatan Panjang. Dalam tinjauan tersebut, Eva mengungkapkan bahwa sejumlah rumah warga dibangun di atas gorong-gorong, yang menyebabkan aliran air tersumbat. “Ini sudah kita evaluasi. Banyak gorong-gorong dan selokan yang di atasnya terdapat rumah warga. Ini akan kita rapikan dan koordinasikan dengan Pelindo, karena aliran air juga terhambat oleh fasilitas Pelindo,” kata Eva. Ia menyebutkan, pemerintah kota akan meminta kerja sama dari Pelindo untuk menangani persoalan banjir, mengingat perusahaan tersebut merupakan bagian dari BUMN. “Kita akan berkolaborasi, mudah-mudahan penanganan ini bisa berjalan baik. Beberapa saluran air sudah mulai diperbaiki, dan rumah warga yang roboh juga akan ditangani,” ujarnya. Selain itu, Eva menyebutkan rencana pembangunan bendungan di wilayah Pesawaran dan Lampung Selatan sebagai bagian dari upaya jangka panjang dalam mengurangi risiko banjir. (Cha/Ansa)