Workshop Hima HAN dan Bawaslu Lampung Bahas Penanganan Pelanggaran Pilkada 2024

Workshop HIMA HAN & Bawaslu Lampung Bahas Penanganan Pelanggaran Pilkada 2024 | foto: Eva nurdiah/lampung geh

Lampung Geh, Bandar Lampung – Himpunan Mahasiswa Hukum Administrasi Negara (Hima HAN) Fakultas Hukum Universitas Lampung, bekerja sama dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Lampung, menggelar workshop bertema "Penanganan Pelanggaran dan Sengketa kepada Stakeholders pada Pelaksanaan Pengawasan Pemilihan Serentak Tahun 2024" di Hotel Radisson pada Rabu (25/9/24).

Workshop tersebut dihadiri oleh enam narasumber berpengalaman di bidang hukum dan pemilihan umum, yaitu:

1. Erwin Prima Rinaldo, S.IP., M.H. (Kepala Bagian Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Provinsi Lampung),

2. Dr. Yusdiyanto, S.H., M.H. (Tim Pemeriksa Daerah DKPP RI),

3. Nurmalina Hadjar, S.H., M.H. (Koordinator Kejaksaan Tinggi Lampung),

4. Dr. Satria Prayoga, S.H., M.H.

5. Dr. Budiyono, S.H., M.H. dan

6. Dr. Hieronymus Soerjatisnanta, S.H., M.H.

Workshop HIMA HAN & Bawaslu Lampung Bahas Penanganan Pelanggaran Pilkada 2024 | foto: Eva nurdiah/lampung geh

Dalam wawancara dengan Angelina Misyel Wijaya, ketua pelaksana workshop, beliau menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk menyatukan persepsi di antara para stakeholders terkait tahapan pendaftaran calon kepala daerah.

"Tujuan utama kami adalah mencegah dan meminimalisir potensi pelanggaran yang dapat terjadi selama proses pendaftaran, verifikasi, dan penetapan calon kepala daerah pada Pemilihan Serentak 2024," jelas Angelina.

Dia juga menambahkan kegiatan ini merupakan langkah awal untuk mengantisipasi kerawanan dalam tahapan pemilihan yang seringkali menimbulkan sengketa.

"Dengan adanya diskusi ini, kami berharap semua pihak memiliki pemahaman yang sama mengenai mekanisme yang benar sehingga pelaksanaan Pemilihan Serentak 2024 dapat berjalan dengan lebih efektif dan efisien," tuturnya.

Hasil yang diharapkan dari workshop ini meliputi:

1. Pelaksanaan Pemilihan Serentak 2024 yang berjalan efektif sesuai dengan peraturan yang berlaku.

2. Partisipasi aktif dari seluruh stakeholders dalam pengawasan pemilihan.

3. Pemahaman yang lebih baik dari stakeholders terkait mekanisme dan prosedur pelaksanaan pemilihan.

4. Terbitnya prosiding ilmiah yang dapat dijadikan referensi akademis dan praktis dalam proses pengawasan Pemilihan Serentak 2024. (Eva/Put)