2 Polemik Gubernur Sumbar: Mobil Dinas hingga Surat Minta Uang ke Pengusaha

Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi. Foto: dok Humas

Polemik yang dihadapi oleh Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi akhir-akhir ini cukup mengejutkan masyarakat. Mulai dari beli mobil dinas baru, hingga adanya persoalan surat minta uang yang ditandatangani oleh gubernur.

Langkah membeli mobil dinas baru dinilai kurang tepat dilakukan, disaat banyak anggaran yang digunakan untuk penanganan COVID-19.

Mobil yang dibeli oleh Mahyeldi melalui anggaran daerah yakni Mitsubishi Pajero. Sementara Wagub Sumatera Barat membeli mobil Hyundai Palisade yang harganya Rp 1 miliar.

Kritikan demi kritikan pun datang dari berbagai pihak kepada Mahyeldi selaku kepala daerah. Hingga akhirnya, gubernur dan wagub Sumatera Barat sepakat untuk menyudahi kegaduhan itu, dengan cara menyerahkan dua mobil dinas baru itu kepada Satgas COVID-19.

Baca Juga: Gubernur dan Wagub Sumbar Serahkan Mobnas Pajero dan Palisade ke Satgas COVID-19

"Saya meminta maaf atas kegaduhan yang dimunculkan akibat adanya kami membeli mobil dinas baru. Sebenarnya anggaran telah ada sejak tahun 2020. Kini kami menyerahkan mobil itu ke Satgas COVID-19," kata Mahyeldi.

Kendati persoalan mobil dinas yang telah selesai, ternyata Mahyeldi belum lepas dari perbincangan banyak pihak, yakni soal kop surat dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumatera Barat yang ditandatangani oleh Gubernur Sumatera Barat.

Surat itu digunakan untuk meminta uang kepada sejumlah pengusaha hingga ke pihak kampus di Sumatera Barat. Ada 5 orang yang telah dimintai keterangan oleh Polresta Padang, dan kini 5 orang itu telah dibebaskan kembali.

Baca Juga: Terungkap, Surat Minta Uang yang Ditandatangani Gubernur Sumbar Ternyata Asli

Terkait persoalan ini, Wakil Gubernur Sumatera Barat, Audy Joinaldy mengatakan, saat ini soal surat itu masih berproses di pihak kepolisian.

Ketika ditanyakan apakah surat diterbitkan sudah sesuai aturan atau tidak, Wagub juga belum dapat memastikan. Masih ada pihak-pihak terkait dalam proses pemanggilan.

"Surat itu benar (asli). Cuma untuk keabsahan tanda tangannya, belum diketahui lagi, karena masih diproses oleh polisi,” ujarnya.

Dia meminta terkait kejelasan surat itu agar menunggu penjelasan dari kepolisian, karena pasti ada penjelasan lewat pers rilis.

Sebagaimana diketahui surat dengan tanda tangan Gubernur Sumatera Barat digunakan oleh sejumlah oknum non pegawai untuk meminta uang ke sejumlah pihak. Uang itu disebutkan untuk penerbitan buku.

Dari pengakuan 5 orang oknum nonpegawai itu, nilai uang yang sudah terkumpul sebesar Rp 170 juta.