Forum Mahasiswa Mentawai Minta Pasal di UU Provinsi Sumbar Ditambah soal Etnis

Para Sikerei atau tabib asli suku Mentawai, Sumatera Barat. Foto: SukuMentawai

Forum Mahasiswa Mentawai meminta kepada pemerintah untuk menambah pasal tentang Undang-undang Provinsi Sumatera Barat yang baru disahkan tersebut.

Mereka menyatakan UU Provinsi Sumatera Barat saat ini seperti menanggapi Mentawai adalah bagian dari Sumatera Barat. Karena nilai adat dan budaya di Mentawai tidak mendapat tempat dari UU tersebut.

"Kami meminta ada penambahan pasal yang khusus membahas Kabupaten Mentawai di UU Provinsi Sumatera Barat itu. Barulah terlihat bahwa Mentawai adalah bagian dari Sumatera Barat," tegas Ketua Formma, Heronimus Eko Pintalius Zebua, Kamis 21 Juli 2022.

Dia menilai kebijakan UU tersebut tidak masalah apabila dikhususkan bagi etnis Minangkabau di Sumbar. Namun, dalam UU tersebut menjelaskan adat dan kebudayaan di Sumbar.

Hal ini dikarenakan, Mentawai memiliki etnis tersendiri dan menjadi bagian dari Sumbar. "Sumbar kan juga ada Mentawai yang memiliki etnis yang berbeda, yaitu etnis Mentawai,” katanya.

Dia menjelaskan, UU Provinsi Sumbar sebenarnya tidak menjadi masalah jika pasal di dalam undang-undang tersebut ada pasal yang mengakomodir kekhasan Kabupaten Kepulauan Mentawai.

Maka dari itu, kata Heronimus, seharusnya undang-undang tersebut dapat mengakomodir etnis Mentawai yang merupakan salah satu etnis yang ada di Sumbar.

Supaya keinginan itu terwujud, mereka akan melakukan konsolidasi kepada seluruh elemen masyarakat.

Dia akan diskusi dengan masyarakat, terutama tokoh adat agar keinginan penambahan pasal terakomodir.

"Jika tidak ada pasal pengecualian untuk Mentawai, hal itu akan berdampak terhadap pembangunan pemerintah provinsi dengan kabupaten maupun hubungan masyarakat yang berbeda etnis," sebut dia.

Dikatakannya disaat ini memang belum terlihat dampaknya, namun setelah berjalan nantinya, akan ada masalah antara masyarakat di Sumbar yang berbeda etnis.