Tekan Laju Inflasi, Pemprov Sumbar Dorong Distribusi Dana KUR

Konten Media Partner
31 Agustus 2022 21:32 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Gubernur Sumbar Mahyeldi memimpin rapat TPID di kantor BI Sumbar, Padang, Rabu (31/8/2022). Sumber: Diskominfotik Sumbar
zoom-in-whitePerbesar
Gubernur Sumbar Mahyeldi memimpin rapat TPID di kantor BI Sumbar, Padang, Rabu (31/8/2022). Sumber: Diskominfotik Sumbar
ADVERTISEMENT
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mendorong Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia untuk mengoptimalkan distribusi dana kredit usaha rakyat atau KUR dalam upaya pengendalian inflasi di provinsi ini.
ADVERTISEMENT
Gubernur Sumbar Mahyeldi, Rabu (31/8), meminta kepada OJK dan BI untuk memberdayakan dana desa agar terkelola secara baik. Ia juga meminta pengecekan dana KUR di bank sehingga bisa dimanfaatkan untuk menahan kenaikan harga barang dan jasa.
“Terdapat sumber-sumber dana yang dapat dipakai untuk memberdayakan masyarakat. Apalagi program KUR, harus kita keluarkan guna mempercepat produksi komoditas terutama pangan agar mencegah dampak inflasi dan menjaga daya beli masyarakat,” kata Mahyeldi dalam rapat Tim Pengendali Inflasi Daerah di Padang.
Dalam Rapat Koordinasi Nasional Pengendalian Inflasi 2022, Kamis (18/8), Presiden Joko Widodo mengatakan, Sumbar termasuk lima provinsi dengan tingkat inflasi di atas rata-rata nasional sebesar 4,94 persen.
Inflasi Sumbar secara tahunan 8,01 persen berada di peringkat kedua setelah Jambi sebesar 8,55 persen. Posisi ketiga dan selanjutnya, yaitu Bangka Belitung 7,77 persen, Riau 7,04 persen, dan Aceh 6,97 persen.
ADVERTISEMENT
Mahyeldi juga mendorong kepala daerah di Sumbar memaksimalkan dana Badan Amil Zakat (BAZ) dalam meningkatkan produksi pangan untuk menekan laju inflasi.
“Dana BAZ dapat dialokasikan ke masyarakat yang tidak mampu serta membantu para petani untuk menyediakan bibit hingga pupuk yang saat ini sedang langka,” katanya.
Dalam situasi mendesak, kata Mahyeldi, kepala daerah juga bisa menggunakan anggaran dari belanja tidak terduga (BTT).
Selain itu, pada 14 September mendatang, Pemprov Sumbar akan mengadakan bazar murah dalam rangka program Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di halaman kantor gubernur.
“Saya harap bazar murah ini nantinya diadakan serentak di seluruh kabupaten/kota se-Sumbar. Kita harus serius dalam menekan inflasi dan bersinergi serta berkolaborasi dalam meningkatkan potensi-potensi pangan di Sumbar,” tegasnya.
ADVERTISEMENT