Tokoh Masyarakat Mentawai Menolak Sumbar Jadi DIM, Ini Penjelasannya

Para Sikerei atau tabib asli suku Mentawai, Sumatera Barat. Foto: SukuMentawai

Tokoh masyarakat Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, Juniator Tulius, menolak wacana menjadikan Sumatera Barat sebagai Daerah Istimewa Minangkabau (DIM).

Juniator melihat Mentawai yang merupakan salah satu kabupaten yang berbeda etnis dengan suku Minangkabau yang lainnya, akan membuat Mentawai jadi suku sulit menjadi bagian dari DIM.

"Bagi kami di Mentawai, bila DIM terwujud, kasarnya bisa dikatakan peniadaan suku bangsa Mentawai di Sumbar ini,” tegasnya, Sabtu 13 Maret 2021.

Menurutnya, kalau wilayah Provinsi Sumatera Barat daerah daratannya yang menjadi daerah Istimewa Minangkabau, memang selama ini sudah begitu, karena tidak ada yang mendominasi wilayah daratan selain orang Minangkabau.

Artinya, kalau tetap ingin dipaksakan wilayah pemerintahan provinsi dijadikan privilege sebuah suku bangsa, sementara ada lebih suku bangsa hidup dalam wilayah itu, maka ke-Bhinneka Tunggal Ika-an di Indonesia dikemanakan.

“Kalau memaksakan juga, maka Mentawai harus dilepas dulu dari Sumbar dan menjadi provinsi sendiri, karena kita tidak mau terjajah dalam keistimewaan Minangkabau di Sumatera Barat,” sebutnya.

Selain itu, Juniator menyampaikan, dasar membentuk DIM ini masih wacana, artinya belum menjadi keputusan apalagi undang-undang yang mengaturnya belum disahkan.

"Kalau meletakkan perspektif keminangkabauan, tentu rencana itu sebuah hal yang baik," ujarnya.

Akan tetapi dengan adanya gagasan politisi Minangkabau dari Sumatera Barat di DPR RI, tentu akan menjadi pemicu bagi daerah lain di Indonesia untuk menjadi daerah atau provinsi istimewa.

Mungkin dapat saja beberapa provinsi di Sulawesi menyatakan istimewa sebagai orang Bugis, di Kalimantan akan muncul Daerah Istimewa Dayak dan lain sebagainya.

Ia mengungkapkan, wacana pembentukan DIM ini tentu menuai pro dan kontra dari berbagai kalangan. Sumatera Barat itu adalah sistem pemerintahan dalam konteks NKRI.

Dia bersyukur hal ini baru wacana dan masih banyak kemungkinan yang terjadi. Ia meminta semua pihak mengedepankan Sumatera Barat sebagai provinsi yang mengakomodasi keanekaragaman seperti pada saat ini.

“Masih banyak yang dapat dikembangkan di Sumatera Barat yang dapat diangkat menjadi ikon-ikon keminangkabauannya yang tak harus dipersempit dengan konsep eksklusivitas,” ujarnya.