Konten dari Pengguna

Konflik Segitiga Timur Tengah melalui Lensa Agenda Politik Internasional

comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical

Tulisan dari Lanjar Triyono tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan

Sumber : Buatan Artificial Asisten Gemini Menceritakan Konflik Segitiga di Kawasan Timur Tengah
zoom-in-whitePerbesar
Sumber : Buatan Artificial Asisten Gemini Menceritakan Konflik Segitiga di Kawasan Timur Tengah

Poros Ketegangan Global

Konflik yang terjadi di Timur Tengah antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran merupakan poros utama dalam agenda politik internasional. Ketiga negara ini adalah aktor yang menentukan arah kebijakan politik dunia melalui pertarungan kepentingan ideologi. Dinamika konflik tersebut bertujuan untuk mendominasi kekuasaan geopolitik global. Hal ini, sejalan dengan tulisan Lynn H. Miller, mengenai sistem Westphalia yang menempatkan negara sebagai aktor utama dalam menjaga kepentingan dan stabilitasnya di arena global.

Nilai dan Kekuasaan

Untuk memahami konflik segitaga ini tidak cukup hanya sebatas lensa geopolitik semata. Melainkan perlu menggunakan analisis Lynn H. Miller dalam karya buku berjudul “Global Order: Values and Power in International Politics” untuk meninjau kajian esai artikel yang objektif. Menurut Lynn H. Miller sebenarnya tatanan internasional berdiri karena adanya interaksi anatara kekuasaan, nilai, dan kepentingan global. Setiap agenda nasional mereka membawa kepentingan bagi negaranya yang telah melalui kesepakatan.

Dalam konteks konflik Timur Tengah, konflik ini dilihat sebagai teori perdamaian agar Washington, Tel Aviv, dan Teheran dapat terurai. Sedikit mengulas kembali, apa itu Westphalia? tatanan dunia baru menuju perdamaian pada tahun 1648 mencakup pengakuan kedaulatan wilayah, kebebasan, dan prinsip kesetaraan. Negara dunia memiliki otoritas kedaulatan; oleh karena itu, Iran mengambil langkah ini untuk membela diri. Hal ini melihat tindakan yang dilakukan oleh militer Amerika Serikat dan Israel dalam satuan penyerangan di Teheran, Iran.

Akar Sejarah dan Eskalasi Geopolitik

Manifestasi nyata dari benturan kekuasaan dan nilai ini dapat ditarik jauh kebelakang pada akar sejarah, kudeta 1953. Sejarah panjang perseteruan ini memuncak pada ketidakstabilan nilai ekonomi dunia. Konflik ini berawal dari kudeta 1953 yang dilakukan oleh CIA (Central Intelligence Agency) bersama MI6 (Military Intelligence, Section 6) dengan tujuan untuk menggulingkan Perdana Menteri Iran, Mohammad Mosaddegh. Hal ini memperkuat pro-Barat mengakusisi kekuatannya untuk mengambil alih dominasi minyak. Revolusi Iran 1979 merupakan perjuangan rakyat Iran untuk menggulingkan kepemimpinan monarki Shah Mohammad Reza Pahlavi di bawah perjuangan revolusi Ayatollah Khomeini. Hal ini mengubah secara drastis peta politik Timur Tengah.

Setelah terjadinya kemenangan yang dimenangkan oleh revolusi rakyat Iran 1979, Ayatollah Khomeini menyatakan dirinya secara ideologis anti terhadap barat imperialisme Barat dan anti-Zionisme Israel. Faktor konflik ini mengacu pada perebutan kendali sumber daya energi di Teluk Persia dan jalur Selat Hormuz. Konflik ini tidak sekadar pertarungan ekonomi, melainkan juga pertarungan keyakinan (agama), hegemoni regional, dan agenda politik internasional. Sebagaimana yang dijelaskan dalam buku Lynn H. Miller yang berjudul “Agenda Politik Internasional”, sistem internasional dibangun atas interaksi antara kekuasaan, nilai, dan kepentingan global.

Ketegangan yang tertanam sejak revolusi tersebut mengalami fase stagnasi yang panjang sebelumnya berakhirnya meledak kembali dalam eskalasi ekstrim. Pemicu terjadinya eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah dari tahun 2020 hingga 2026. Pada tahun 2020, Amerika Serikat membunuh Jenderal Qasem Soleimani melalui serangan drone tentara Amerika Serikat. Konflik terus memanas melalui serangan Israel terhadap pemimpin Hamas, Ismail Haniyeh di Teheran pada tahun 2024. Sebelum terjadinya eskalasi konflik kawasan Timur Tengah 2025, sempat ada diplomasi negosiasi di Oman. Akan tetapi, negosiasi tersebut tidak menemukan titik temu di antara kedua belah pihak (Amerika Serikat dan Iran).

Tidak berhenti di situ saja terkait konflik segitiga di kawasan Timur Tengah. Amerika Serikat dan Israel menuduh Iran mengembangkan program senjata nuklir (uranium sekitar 60%). Eskalasi konflik perang besar mulai memicu titik tertinggi melalui operasi lion’s roar di Teheran yang menewaskan Pemimpin Tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei dan penjabat lainnya. Perdamaian semacam apa yang dapat meredam konflik segitiga di kawasan Timur Tengah?

Kerangka ini kemudian menjadi pondasi kepenulisan untuk membaca konflik di kawasan Timur Tengah. Karena melalui kerangka berpikir alur sejarah dan pemicu, memungkinkan adanya agenda politik internasional di balik konflik ini. Hal ini didukung oleh skema pelumpuhan sektor energi di jalur Selat Hormuz pada 30 maret 2026. Konflik ini membuktikan bahwa tatanan dunia bukanlah sebuah skema yang statis, melainkan dinamis sesuai hasil dari kompromi.

Hegemoni Politik dan Perubahan Tatanan di Timur Tengah

Dalam dinamika politik internasional, Amerika Serikat memposisikan dirinya sebagai kekuatan hegemoni yang berupaya menjaga stabilitas di kawasan Timur Tengah tempat negara sekutunya. Posisi ini diambil terutama untuk melindungi Israel sebagai sekutu strategis sekaligus menekan pengaruh Iran. Namun, di balik retorika penegakan demokrasi, terdapat agenda ekonomi untuk mengamankan aliran minyak di teluk Persia dan mempertahankan dominasi transaksi dolar.

Hal ini merefleksikan kembali saat Amerika Serikat mengembargo Iran melalui kepentingan ekonomi internasional. Iran menentang adanya penjajahan di Palestina yang dilakukan oleh Zionisme, belum lagi kedekatan Iran dengan negara sahabat seperti, Rusia dan Cina. Perubahan tatanan terlihat sangat jelas pada bagaimana intervensi politik (Donald Trump dan Benjamin Netanyahu) terhadap kedaulatan Iran. Melalui penyerangan dan provokasi yang terjadi, hal ini bukan sekadar masalah pengembangan program nuklir, melainkan sistem untuk menjatuhkan rezim yang dianggap merugikan dan mengancam bagi kepentingan blok Barat.

Berdasarkan sumber pemerintah luar negeri, Amerika Serikat mengusung nilai demokrasi dan keamanan global sebagai landasan intervensinya. Sedangkan Israel mengusung eksistensi nasional dari ancaman kelompok proksi Iran. Amerika Serikat berusaha melakukan langkah diplomatik melalui negosiasi proposal 15 poin menuju jalur perdamaian. Akan tetapi, posisi Iran sendiri masih melihat ada celah ketidaktulusan Donald Trump (Amerika Serikat). Maka, Iran juga mengajukan 5 poin penting kepada Amerika Serikat. Sampai saat ini, belum ada resolusi kesepakatan yang baik antara kedua belah pihak yang berkonflik.

Kita kesampingkan dulu peran Israel, karena menurut penulis, dalam konflik ini Israel cenderung bergantung pada kebijakan Donald Trump. Di lansir dalam berita Institut Studi Keamanan Nasional Israel, mereka secara konsisten berupaya menghacurkan tentara proksi Iran. Tujuannya sangat sederhana yaitu, mengupayakan rakyat Iran dapat menggulingkan kepemimpinan yang sekarang. Akan tetapi, melihat gejola yang terjadi, rakyat Iran tidak semudah itu percaya kepada Benjamin Netanyahu. Hal ini dikarenakan loyalitas yang besar pada pemimpin Iran saat ini. Fenomena ini membawa dampak mengejutkan pada rakyat sipil secara global melalui tingkat kecemasan sosial-ekonomi dan ketidakpastian dunia.

Menolak Lupa pada Westphalian: Akar Kedaulatan di Tengah Badai Geopolitik

Sering kali kita lupa dengan berita-berita ledakan dan angka inflasi, hingga lupa bahwa ada “hukum tua” yang sedang dikhianati oleh mereka dalam konflik segitiga di kawasan Timur Tengah. Penulis mengajak kembali pada tahun 1648, saat sistem Westphalian dilahirkan sebagai janji suci tatanan dunia baru menuju perdamaian. Esensinya yaitu setiap negara adalah tuan rumahnya sendiri dan tidak boleh ada tetangga yang ikut campur tanpa izin. Namun, melihat hal yang telah terjadi, mereka melupakan sistem Westphalian dalam mewujudkan cita-cita luhur tersebut.

Menurut Lynn H. Miller dalam teorinya, sistem Westphalian menempatkan negara sebagai aktor utama yang memegang mandat tunggal untuk menjaga stabilitas. Ironinya, mereka terus berkonflik dengan mengatasnamakan demokrasi dan eksistensi negara. Penulis melihat adanya egosentrisme yang akut, di mana kedaulatan hanya sebagai pelindung dan pembenaran hukum.

Secara logis, terdapat benturan mendasar antara narasi intervensi atas nama demokrasi yang diusung Amerika Serikat dengan prinsip kedaulatan mutlak dalam sistem Westphalian. Di satu sisi, Westphalian memberikan hak kepada setiap negara untuk menentukan nasibnya sendiri tanpa campur tangan asing. Namun seringkali Amerika Serikat menggunakan nilai demokrasi sebagai instrumen politik untuk melampaui batas-batas kedaulatan Iran.

Inilah yang penulis sebut sebagai egosentrisme akut ganda untuk menghegemoni kepentingan. Dalam batasan ini penulis melihat kepentingan negara adidaya sangatlah mengerikan dalam intervensi negara lawannya. Konflik ini dijadikan sebagai kepentingan lawan politik. Amerika Serikat dan Israel, misalnya dalam konflik di kawasan Timur Tengah kerap masuk ke wilayah domestik Iran dengan narasi intervensi politik.

Intervensi politik seperti apa? Kepentingan egosektoral dalam hal ekonomi energi dan menghancurkan kelompok proksi Iran. Sementara itu, Iran bertahan dengan klaim narasi pembelaan diri. Maka, Iran menyerang kembali Tel Aviv, Israel dan pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan Timur Tengah. Saat ini dunia sedang berada di persimpangan jalan, melupakan sejarah dan menggantikannya dengan sistem hukum rimba yang menyisakan kekhawatiran sosial.

Apakah Perdamaian Mungkin?

Apakah konflik di kawasan Timur Tengah antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran bisa berakhir? Lynn H. Miller memberi jawaban bahwa hal itu bisa terjadi melalui tawaran yang rasional yaitu, kesepakatan dunia baru. Yang berarti dunia yang berkonflik harus berhenti dan menundukkan egonya. Walaupun pihak pemerintahan Amerika Serikat, Israel, dan Iran selalu mencari pembenaran atas konflik ini. Dalam kebijakan just security menujukkan bahwa intervensi yang dilakukan Amerika Serikar sudah melampaui sistem hukum dalam Piagam PBB.

Saat ini, ketiga belah pihak saling berargumen atau "perang" dalam dialog di ruang publik global. Mereka mencari legitimasi pengakuan atas pembenaran konflik yang terjadi saat ini di kawasan Timur Tengah. Jalur menuju masa depan yang lebih baik menuntut:

  1. Gencatan senjata diplomatik.

  2. Kesetaraan berdaulat.

  3. Rekonstruksi harga global.

  4. Menurunkan egosentrime dan dominasi intervensi politik yang merugikan.

Melihat hal ini, situasi mengarahkan kita pada kondisi daunting, disordered, dan fragmented yang mengakibatkan dunia menuju keretanan ekonomi dan meningkatnya kekhawatiran sosial-politik.

Mengutip pernyataan Rocky Gerung, konflik tersebut sangat kompleks mereka melibatkan perang teknologi militer tingkat tinggi dan kepentingan adidaya, bukan konflik yang normatif yang mudah untuk didamaikan.

Penulis dalam hal ini merefleksikan masalah yang dirasakan pada Perang Dunia Kedua dan terjadinya benturan pandangan ideologi agama. Hal tersebut bisa untuk bersatu dalam hal berdamai. Walaupun ini bisa jadi terpecah belah terkait Westphalian. Jalur yang disesuaikan adalah mereka harus tunduk pada perikemanusiaan yang sangat luas cakupannya dalam tatanan dunia baru. Penulis sependapat dengan Rocky Gerung bahwa konflik ini tidak mudah, tetapi penulis juga yakin akan ada titik damai dari segitiga konflik di kawasan Timur Tengah .