Menelaah Marhaenisme dalam Ekosistem Ekonomi Pancasila Masa Depan
Tulisan dari Lanjar Triyono tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarDalam perspektif ekonomi, perubahan zaman turut mengubah cara manusia bekerja dan memperoleh penghasilan. Kehadiran gig economy, pekerjaan lepas (freelance), dan otomatisasi berbasis kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) menawarkan adaptabilitas dan kemudahan dalam mengakses pekerjaan. Di era globalisasi modern, konsep Marhaenisme mengalami reaktualisasi nyata.
Fenomena tersebut tercermin dari maraknya kebebasan pekerja lepas atau pergeseran alat produksi yang dahulu berwujud tanah, cangkul, perahu, atau alat pertukangan. Saat ini, alat produksi dapat hadir dalam bentuk kendaraan, perangkat digital (handphone), akun platform, keterampilan dan teknologi. Perubahan alat produksi tersebut tidak selalu berbanding lurus dengan kesejahteraan. Realitasnya pendapatannya kerap kali hanya cukup bertahan hidup.
Namun, di balik fleksibilitas kerja di era modern ini, muncul tantangan baru, seperti kerentanan ekonomi, ketiadaan jaminan sosial yang stabil, dan ketimpangan pendapatan akibat konsentrasi modal pada platform raksasa. Di tengah ketidakpastian struktur ekonomi global, muncul pertanyaan kritis: Apakah ideologi Marhaenisme masih relevan? International Lobour Organization (ILO) mencatat bahwa ekonomi digital dan gig economy membuka peluang ekonomi, tapi pada realitasnya juga menghadirkan tantangan terkait pekerjaan layak, persaingan yang sehat, pendapatan yang stabil, dan perlindungan sosial.
Jika dipelajari secara mendalam ideologi Marhaenisme tidak dapat dilepaskan dari pemikiran Soekarno mengenai masyarakat kecil yang memiliki alat produksi, tapi belum sejahtera. Dalam sejarahnya pemikiran Marhaenisme lahir ketika Soekarno muda bertemu dengan Pak Marhean seorang petani di Bandung yang bekerja keras, memiliki tanah dan alat produksi sendiri.
Memahami Marhaenisme dalam Realitas Digital Hari ini
Secara kronologis, Marhaenisme berawal dari kegelisahan Soekarno melihat kehidupan masyarakat kecil yang tidak pernah mencapai kesejahteraan yang stabil. Oleh karena itu, Soekarno tergerak untuk memperjuangkan harkat dan martabat petani Indonesia. Melalui pemikirannya, Marhaenisme berbeda dari gagasan Marxisme klasik tentang kaum proletar. Kaum Proletar murni tidak memiliki sumber atau alat produksi melainkan seorang buruh pabrik yang menggantungkan hidupnya pada hasil gaji. Sementara itu, Marhaenisme lahir untuk melawan sistem kolonialisme, imperialisme, dan kapitalisme.
Dalam konteks sekarang, siapa yang dapat disebut sebagai Marhaen? Dalam tulisan ini, Marhaen adalah kelompok pekerja dan pelaku usaha kecil, seperti tukang ojek online, kreator konten, pekerja lepas (freelance), rental kendaraan dan pemilik UMKM dengan platform digital. Mereka memiliki sumber daya, alat, atau modal (terbatas). Namun kepemilikan tersebut tidak otomatis terbebas dari kerentanan ekonomi.
Kondisi tersebut membutuhkan atensi khusus melalui pembentukan jaminan keamanan sosial ekonomi, menciptakan iklim pasar digital yang sehat, dan jaminan perlindungan kerja yang adil. Melalui pemahaman Marhaenisme hal ini bukan agenda besar politik masa lalu. Melainkan sebuah ideologi pemikiran tentang perjuangan hak dan keberpihakan nyata. Dimana saat ini Marhaen sedang mengalami ketimpangan yang begitu melebar.
Ideologi Marhaenisme merupakan pilar utama Trisila (tiga sila) yang menghubungkan: Sosio-Nasionalisme (persatuan dan kebangsaan yang memanusiakan), Sosio-Demokrasi (Demokrasi politik yang berkeadilan sosial), dan Ketuhanan (kehidupan beragama yang saling menghormati, dan jauh dari sifat egois). Dalam pidatonya 1 Juni 1945 yang menjelaskan Trisila dan Ekasila (gotong-royong) sebagai sumber pemikiran Soekarno dari peleburan Marhaenisme.
Saat ini, perkembangan teknologi dan rekayasa kecerdasan buatan memberi kita ruang kebebasan yang sangat luar biasa. Pekerjaan terasa mudah dan praktis. Namun, terbesit dalam kepala: bagaimana kesejahteraan untuk para pekerja? Pengalaman empiris menunjukkan bahwa masih banyak pekerja modern di era digital yang belum mendapatkan hak kerja yang layak.
Marhaenisme sebagai Ruh Ekonomi Pancasila
Dalam artikel Didik Suhariyanto (2022), “Tata Indonesia bagi Marhaen,” yang diterbitkan dalam Jurnal Pembumian Pancasila, Marhaen ditempatkan dalam gagasan mengenai tata negara yang diarahkan untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Suhariyanto juga menempatkan Marhaenisme sebagai akar historis Pancasila dalam kerangka perjuangan melawan penindasan dan penghisapan.
Sistem ekonomi Pancasila merupakan antitesis dari sistem kapitalisme liberal dan sosialisme. Pekonomian Pancasila (yang diruhi oleh Marheanisme) bagian utama dalam kesejahteraan. Dalam sistem ini, pemerintah dan masyarakat bergotong-royong memprioritaskan kepentingan ekonomi masyarakat. Karena ekonomi Pancasila ditempatkan sebagai landasan ideal dalam UUD 1945 sebagai landasan konstitusional kebijakan ekonomi.
Sebagaimana ditegaskan dalam pidato kenegaraan pada Peringatan Hari Lahir Pancasila pada 1 Juni 2026, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa Ekonomi Pancasila bagian dari mazhab ekonomi khas Indonesia. Langkah konkretnya diwujudkan melalui akselerasi program Koperasi Merah Putih (KMP) di berbagai desa dan kecamatan guna memperkuat rantai perputaran ekonomi kerakyatan.
Dalam ekosistem Ekonomi Pancasila, tujuan pembangunan ekonomi pada akhirnya tidak dapat dilepaskan dari upaya menciptakan kesejahteraan secara adil. Keadilan sosial tidak boleh berhenti sekadar sebagai wacana atau jargon yang dikuasai oleh oknum. Oleh sebab itu, ada tiga pilar utama yang wajib diintegrasikan ke dalam ekosistem ekonomi digital, saat ini:
Sikap Berdikari (berdiri di atas kaki sendiri) dapat dimaknai sebagai kemampuan pekerja dapat membangun kemandirian ekonomi melalui keterampilan, pekerjaan, usaha, dan pemanfaatan teknologi. Kemandirian bukan berarti berjalan sendiri, sebaliknya memiliki kemampuan untuk mengembangkan potensi tanpa kehilangan akses dukungan dari pemerintah.
Prinsip Gotong Royong dalam perwujudan ini, persaingan bisnis harus sehat. Persaingan bisnis seharusnya menghilangkan gotong-royong yang meliputi pelaku usaha, pemerintah, dan penyedia platform saling membangun prinsip transparansi, integritas, dan tanggung jawab.
Perlindungan Hak Dasar Pekerja pada dasarnya pekerja membutuhkan perlindungan atas hak dasar, meliputi jaminan sosial, perlindungan kesehatan, keselamatan kerja, dan perlindungan hukum.
Implementasi ruh Marhaenisme pada akhirnya berkaitan dengan kemandirian dan kemerdekaan ekonomi. Ruh ini harus menyatu dalam kehidupan berbangsa dan bermasyarakat. Indonesia sudah terlalu lama tertekan oleh sistem ekonomi kapitalistik dan praktik monopoli yang merugikan masyarakat luas.
Reorientasi Cita-Cita Ekonomi Indonesia
Menelaah kembali Marhaenisme di era globalisasi modern bukan berarti memutar waktu ke masa lalu. Sebaliknya langkah ini untuk membaca kembali nilai perjuangan dalam menghadapi persoalan ekonomi yang terus berubah. Genarasi muda Indonesia membutuhkan fondasi nilai yang kuat agar tidak mudah terobang-abingkan arus globalisasi. Ekonomi Pancasila yang dijiwai oleh Marhaenisme menawarkan jalan tengah yang rasional.
Mengintegrasikan nilai Marhaenisme ke dalam ekosistem ekonomi masa depan berarti menciptakan lingkungan usaha yang ramah bagi pelaku usaha kecil dan UMKM. Pemerintah hadir untuk memastikan penyediaan infrastruktur digital yang merata, akses permodalan yang inklusif, dan edukasi literasi keuangan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Dengan menjadikan nilai-nilai Marhaenisme sebagai salah satu inspirasi dalam pembentukan kebijakan ekonomi.
Dalam perkembangan teknologi dan globalisasi modern, masyarakat tidak boleh ditempatkan sekadar objek pasar atau komoditas algoritma. Teknologi seharusnya menjadi alat untuk memperluas kesempatan, meningkatkan produktivitas, dan memberdayakan, bukan sekadar menjadi sarana pemusatan modal dan keuntungan pada segelintir kelompok. Kesejahteraan di masa depan bukan hanya tentang seberapa tinggi teknologi yang berhasil diciptakan, kecuali teknologi dapat berpadu pada nilai kemanusiaan.
Teruslah berkarya!
Berpikir kritis dan rasional. Sebab gagasan yang baik tidak berhenti sebagai pemikiran, melainkan menjadi benih perubahan dan memberikan manfaat bagi masa depan. Peradaban besar tidak dibangun oleh mereka yang mengikuti zaman, melainkan oleh generasi yang berani membaca perubahan, menjadi nilai, dan membangun sejarah bangsanya untuk masa depan.
Amrtya Sen (penerima nobel, 1998) pembangunan ekonomi wajib dipahami bukan hanya sebagai peningkatan pendapatan nasional, sebaliknya sebagai proses perluasan kebebasan sejati yang dimiliki manusia. Tanpa kebebasan politik dan nilai-nilai demokrasi, pertumbuhan ekonomi hanya akan memenjarakan martabat manusia.