Sambangi Lapas Kendari, Ombudsman Awasi Tata Kelola Pemasyarakatan
Tulisan dari Lapas Kendari tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
PerbesarOmbudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Tenggara sambangi Lapas Kelas IIA Kendari pada Senin (26/10/2026) dalam rangka Pengawasan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemasyarakatan.
Giat tersebut dipimpin langsung oleh Kepala Perwakilan Ombudsman Sulawesi Tenggara, Mastri Susilo bersama Tim Pengawas Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
Kehadiran Ombudsman disambut langsung oleh Kepala Lapas Kelas IIA Kendari, Mukhtar bersama jajaran pejabat struktural dan staf pelaksana tugas penyelengara pelayanan publik.
Dalam kunjungan tersebut, pihak Ombudsman melaksanakan pengawasan dengan tujuan memastikan program kerja Pemasyarakatan berjalan sesuai dengan ketentuan.
Pengawasan Ombudsman juga bertujuan sebagai langkah deteksi dini untuk mengidentifikasi potensi terjadinya penyimpangan dalam penyelenggaraan pelayanan publik sehingga dapat dilakukan mitigasi risiko untuk mencegah sebelum terjadi.
Selama berada di Lapas Kelas IIA Kendari, Tim Pegawasan Ombudsman melaksanakan pengumpulan informasi melalui wawancara kepada petugas pelayanan maupun masyarakat pengguna layanan serta warga binaan terkait dengan pemenuhan kewajiban dalam pelayanan publik.
Selain wawancara sampling, Tim Pengawasan Ombudsman juga mengunjungi langsung titik-titik penyelenggaraan pelayanan publik salah satunya adalah lokasi kegiatan pembinaan kemandirian warga binaan yang hasilnya menjadi produk unggulan di Lapas Kelas IIA Kendari yaitu Roti Berkah Ibu Pas Corner.
Rangkaian kunjungan kemudian dilanjutkan Tim Pengawasan Ombudsman untuk mencermati alur proses dalam pelayanan publik sesuai dengan data dukung yang diunggah sebelumnya oleh Lapas Kelas IIA Kendari.
Melalui kunjungan ini, Mastri Susilo selaku Kepala Perwakilan Ombudsman Sulawesi Tenggara menyampaikan apresiasi atas kesiapan data dukung Lapas Kelas IIA Kendari, pihaknya akan terus mengawal tata kelola penyelenggaraan pemasyarakatan di wilayah dan mencegah terjadinya penyimpangan dalam pelayanan publik.