Aplikasi SERAYA Fasilitasi Pantau Data Wajib LHKASN
UPT dibawah Kanwil Kemenkumham Jawa Tengah
·waktu baca 2 menit
Tulisan dari Lapas Magelang tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Pada hari ini, 06/01/2024 Lapas Magelang memastikan tertib administrasi dengan operator aplikasi SERAYA untuk memfasilitasi proses input data wajib lapor Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN). Pukul 09.00 pagi, para Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lapas Magelang mulai aktif menggunakan aplikasi SERAYA untuk melaporkan harta kekayaan mereka sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Operator aplikasi SERAYA di Lapas Magelang menjalankan proses input dengan cermat, memastikan bahwa setiap data yang dimasukkan oleh para ASN tercatat dengan akurat dan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Tertib administrasi ini menjadi prioritas utama guna menjaga kedisiplinan dan kepatuhan terhadap aturan pelaporan LHKASN. Pihak Lapas Magelang secara proaktif memberikan informasi dan arahan kepada para ASN terkait proses input data wajib lapor LHKASN. Kepala Lapas Magelang menyampaikan bahwa pihaknya telah mempersiapkan petugas khusus yang siap membantu dan memberikan panduan kepada ASN yang mungkin membutuhkan bantuan dalam menggunakan aplikasi SERAYA. Sementara itu, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) memberikan dukungan penuh terhadap upaya Lapas Magelang dalam menjaga tertib administrasi. Mereka menegaskan pentingnya ketaatan ASN terhadap kewajiban pelaporan harta kekayaan untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas di lingkungan ASN. Pada pukul 12.00 siang, operator aplikasi SERAYA Lapas Magelang memberikan pembaruan bahwa proses input data berjalan lancar dan sejumlah ASN telah berhasil menyelesaikan pelaporan harta kekayaan mereka. Namun, untuk memastikan kelancaran penuh, pihak Lapas Magelang masih terus memantau sistem dan memastikan setiap ASN dapat melaporkan dengan tanpa hambatan. Pada akhirnya, keberhasilan dalam menjaga tertib administrasi dan kedisiplinan pelaporan LHKASN di Lapas Magelang memperkuat komitmen pemerintah dalam meningkatkan efisiensi dan transparansi di lingkungan birokrasi. Tindakan ini diharapkan dapat menjadi contoh bagi instansi pemerintah lainnya dalam melaksanakan kewajiban administratif dengan akurat dan efektif.