*Lapas Perempuan Palembang Ikuti _Entry Meeting_ Pemeriksaan BPK*

Palembang,INFO_PAS - Dalam melakukan pemeriksaan, _entry meeting_ adalah salah satu tahap penting dalam pemeriksaan, yang dapat mempengaruhi keberhasilan dan kelancaran pemeriksaan. Kegiatan ini merupakan langkah awal dalam proses pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Tahun 2024 untuk menyamakan persepsi dan memastikan kelancaran proses pemeriksaan yang transparan dan akuntabel. Kegiatan tersebut berlangsung di Graha Pengayoman, Jumat (31/01).

Lapas Perempuan Palembang yang dalam hal ini diikuti oleh Hefri Redius selaku Plh. Kalapas, Herlina Firdaus selaku Kaur Umum, Pengelola Keuangan dan Operator BMN mengikuti secara virtual kegiatan _entry meeting_ pemeriksaan BPK ini di aula Lapas Perempuan Palembang.

Kegiatan diawali kata sambutan dari Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas yang secara garis besarnya menekankan pentingnya kolaborasi antar instansi ditengah masa transisi dalam mendukung pemeriksaan keuangan. Supratman menyatakan bahwa proses ini bukan hanya tentang kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga upaya untuk meningkatkan kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara.

“Pemeriksaan BPK RI memiliki peran yang sangat strategis dalam memastikan bahwa pengelolaan keuangan negara telah dilakukan dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi yang baik, efektif dan efisien, serta sesuai dengan peraturan yang berlaku,” ungkap Supratman.

Pimpinan Pemeriksa Keuangan Negara I BPK RI, Nyoman Adhi Suryadnyana juga memberikan sambutan yang menegaskan komitmen kementerian/lembaga dalam menjalankan tugas pengawasan keuangan negara. Ia menekankan bahwa pemeriksaan ini akan dilakukan berdasarkan prinsip tata kelola yang baik, dengan fokus pada akurasi, transparansi, dan akuntabilitas. Hal ini sejalan dengan misi BPK RI untuk memastikan penggunaan anggaran negara yang efektif dan efisien sesuai dengan Asta Cita Presiden RI.

Dalam rangkaian acara, Anggota I BPK RI menyerahkan Surat Tugas Pemeriksaan kepada Menteri Hukum. Penyerahan ini menandakan dimulainya proses audit secara resmi terhadap Laporan Keuangan Kemenkumham Tahun 2024. Surat tugas tersebut menjadi dasar hukum bagi tim auditor BPK RI untuk melakukan pemeriksaan mendetail.

“Kami Lapas Perempuan Palembang mendukung penuh dalam kegiatan pemeriksaan BPK RI agar tercapai pengelolaan keuangan negara yang transparansi dan akuntabilitas. Proses audit ini berguna untuk pengawasan dan juga sarana untuk memperbaiki sistem dan kinerja keuangan tepatnya di Lapas Perempuan Palembang” ujar Hefri.

@lpp_palembang

@lpp_palembang

#LapasPerempuanPalembang

#lpp_palembang