LPP Palembang Ikuti Entry Meeting Pemeriksaan BPK RI

Lapas Perempuan Kelas IIA Palembang
Lapas Perempuan Palembang Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sumatera Selatan
Konten dari Pengguna
25 Januari 2024 10:03 WIB
·
waktu baca 2 menit
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Tulisan dari Lapas Perempuan Kelas IIA Palembang tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
LPP Palembang Ikuti Entry Meeting Pemeriksaan BPK RI
zoom-in-whitePerbesar
ADVERTISEMENT
sosmed-whatsapp-green
kumparan Hadir di WhatsApp Channel
Follow
Palembang, INFO_PAS - Dalam rangka Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kemenkumham Tahun 2023, Lapas Perempuan Kelas IIa Palembang ikuti kegiatan Entry Meeting secara virtual melalui zoom meeting. Kegiatan yang terpusat di Graha Pengayoman ini diikuti oleh Kepala Lapas Perempuan Kelas IIA Palembang, Ike Rahmawati; beserta Pejabat Pengemban Keuangan dan BMN, Rabu (24/01/2024). Hadir secara langsung dalam kegiatan yaitu Anggota I BPK RI, Menteri Hukum dan HAM RI, Pimpinan Tinggi Madya Unit Utama, Staf Ahli/Staf Khusus Menteri Hukum dan HAM, Kepala Biro/Kapusdatin, Sekretaris Unit Utama, Inspektur Wilayah dan Tim Pemeriksa BPK RI. Sedangkan undangan hadir secara virtual yaitu Kepala Kantor Wilayah & Pimti Pratama, Kepala Unit Pelaksana Teknis, dan Pengelola Keuangan dan BMN Unit Pusat, Kanwil dan UPT. Kegiatan diawali dengan sambutan oleh Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna Laoly. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan bahwa Entry Meeting BPK merupakan komunikasi awal untuk menyamakan persepsi terkait rencana pemeriksaan yang akan dilakukan BPK kepada Kementerian Hukum dan HAM. "Sebelumnya saya menyampaikan terimakasih atas kinerja teman-teman semua yang telah menindaklanjuti beberapa hal yang menjadi catatan dalam Hasil Pemeriksaan BPK RI, semoga tahun ini pengelolaan keuangan Kemenkumham semakin transparan dan akuntabel yang dibuktikan dengan keseimbangan dalam penyerapan dan pelaksanaan kinerja," Ujar Yasonna. Selanjutnya, Nyoman Adhi Suryadnyana, Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I, BPK RI menyampaikan bahwa Opini WTP memberikan arti untuk meningkatkan kepercayaan publik, meningkatkan rating dan citra positif, pertimbangan pemberian insentif serta cerminan tata kelola keuangan yang baik. “Entry Meeting merupakan pintu awal pemeriksaan keuangan negara sebagai komunikasi awal untuk memastikan antara pemeriksa dan entitas pemeriksaan saling memahami,” Jelas Nyoman. Dalam kegiatan ini dilaksanakan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI PDTT Pelaksanaan Anggaran Pendapatan, Belanja Barang/Modal TA 2022 dan 2023, Manajemen Aset TA 2022 s.d Semester I 2023 dan Kinerja Manajemen Pemasyarakatan Tahun 2020 s.d Semester I 2023. Dilanjutkan dengan penyerahan Surat Tugas Pemeriksaan BPK RI atas Laporan Keuangan Kemenkumham Tahun 2023 dari Anggota I BPK RI kepada Menteri Hukum dan HAM. Menyikapi sambutan dari Menteri Hukum dan HAM RI, Kepala Lapas Perempuan Kelas IIa Palembang, Ike Rahmawati menyampaikan kesiapannya dalam mendukung tata kelola keuangan di Lingkungan Kemenkumham. "Dalam pengelolaan keuangan di Lapas Perempuan Palembang nantinya, kami akan selalu berkoordinasi agar pengelolaan keuangan dapat terlaksana dengan baik dan akuntabel," tutur Ike. @Kemenkumham_RI @Kumhamsumsel @lpp_palembang @lpp_palembang #KumhamSumsel #Ilham Djaya #LapasPerempuanPalembang #lpp_palembang
ADVERTISEMENT