Lapas Muara Enim Ikuti Penguatan Tugas dan Fungsi Pembinaan Narapidana dan Anak

doc lapas muara enim

Muara Enim – Dalam rangka meningkatkan keberhasilan peran output pemasyarakatan, Lapas Muara Enim ikuti kegiatan penguatan tugas pokok dan fungsi pembinaan narapidana dan anak binaan secara virtual yang di laksanakan oleh Direktur Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan Yulius Sahruzah pada senin (10/03/2025).

Kegiatan ini turut diikuti Kasibinadik Giatja, Julianto Silalahi, Kasubsi Regbimkemas, Angger Purwito, Kasubsi Giatja, Zulaiwan Fajri dan Staff Register Lapas Muara Enim.

Penguatan tugas dan fungsi Pembinaan Narapidana dan Anak Binaan membahas untuk meningkatkan efektivitas pembinaan, pengelolaan hak integrasi dan remisi, serta sistem keamanan di lingkungan pemasyarakatan.

Evaluasi Administrasi dan Penguatan Keamanan Salah satu topik utama yang dibahas adalah peningkatan keamanan serta sistem administrasi berbasis digital. Evaluasi fitur instrument assessment pada platform SDP menjadi sorotan, mengingat masih terdapat kendala dalam fitur edit yang dapat memengaruhi akurasi data narapidana.

Selain itu, optimalisasi sistem verifikasi dokumen di ASDP diharapkan mampu mempercepat validasi narapidana guna memastikan administrasi yang lebih akurat.

Selain itu, rapat ini juga menekankan pentingnya penguatan sistem keamanan guna mencegah penyalahgunaan dokumen pemasyarakatan. Implementasi QR Code dalam dokumen pembebasan narapidana menjadi salah satu langkah inovatif yang akan segera diterapkan untuk meminimalisir risiko pemalsuan.

Menghadapi tantangan overkapasitas di Lapas, rapat ini juga membahas rencana pemberian amnesti pasca-Lebaran bagi empat kategori narapidana, yaitu perempuan, politik, disabilitas, dan lansia. Program APNES-B (Akselerasi Pemasyarakatan Nasional untuk Efisiensi dan Standarisasi Berbasis Bukti) turut menjadi bagian dari strategi untuk menyesuaikan standar penanganan kasus tertentu, termasuk narkotika, makar tanpa senjata api, dan penghinaan kepala negara.

Kasibinadik Giatja, Julianto menegaskan dengan penguatan sistem keamanan berbasis digital, diharapkan potensi penyalahgunaan administrasi dapat ditekan seminimal mungkin, sekaligus memastikan hak-hak narapidana tetap terpenuhi dengan transparan dan akurat," pungkas Julianto