Strategi Ambiguitas AS-Taiwan dan Implikasinya Terhadap Cina

Hubungan antara Cina dengan Taiwan yang memanas selama beberapa waktu belakangan menimbulkan berbagai reaksi dari negara-negara di dunia. AS mencoba menekan Cina dengan mengklaim dukungan terhadap Taiwan. Di sisi lain, dukungan ini hanya bersifat simbolis dan mengancam, daripada berkomitmen untuk benar-benar meningkatkan keamanan wilayah Taiwan. Hal ini berkontribusi pada keputusan Cina untuk semakin meningkatkan penjagaan patroli militer mereka di Laut Cina Selatan. Menurut penulis, ambiguitas strategis AS di era Joe Biden memasuki normal baru setelah terjadinya insiden penarikan pernyataan Biden oleh pejabat kabinetnya di Gedung Putih yang menyatakan bahwa AS akan tetap berpegang pada kebijakan Satu Cina dan berkomitmen menjaga hubungan informal dengan Taiwan.

AS berupaya untuk mempertahankan sikap ambiguitasnya untuk meredam eskalasi konflik terjadi. Untuk itu, tulisan ini akan memusatkan fokus pada tiga argumen. Pertama strategi ambiguitas AS terhadap Taiwan sebagai alat untuk mengontrol pengaruh kebangkitan Cina. Kedua, perbedaan kepentingan antara AS dengan Cina terkait Taiwan yang sulit untuk didamaikan. Ketiga, keputusan untuk membela Taiwan secara penuh akan mendorong AS-Cina terjebak dalam perang yang akan merusak stabilitas keamanan global.

Menanggapi konflik Cina-Taiwan yang meningkat, pemerintahan AS memprioritaskan penguatan hubungan dengan Taiwan sebagai respon dari ancaman invasi Cina terhadap Taiwan. Langkah kebijakan yang diambil Biden saat ini masih belum jelas. Dengan kebijakan ambiguitas strategis yang sudah berlangsung lama, Amerika seperti menahan diri untuk tidak menyatakan secara eksplisit bahwa ia akan mendukung Taiwan jika Cina memutuskan untuk menggunakan kekuatan militer. Prioritas AS seharusnya bisa memberikan kejelasan strategis, seperti melakukan pencegahan dengan mengurangi risiko perang. Hubungan antara AS dan Taiwan diatur oleh tiga komunike bersama yang disepakati dengan Cina, yaitu pada tahun 1972, 1979, dan 1982. Taiwan Relations Act yang disahkan oleh Kongres pada tahun 1979, bersamaan dengan ‘enam jaminan’ yang dirancang oleh Presiden Reagan untuk pemerintah di Taipei pada tahun 1980-an. Dokumen-dokumen ini merupakan titik awal kebijakan menyeluruh dari apa yang sering disebut sebagai ‘ambiguitas strategis’ terhadap Taiwan.

Ambiguitas strategis adalah kebijakan ketika AS mengakui kebijakan Satu Cina, meskipun secara aktif tidak mendukungnya. Selain itu, AS juga menyatakan keinginannya untuk membantu menemukan solusi damai antara Cina dan Taiwan. AS menentang penggunaan kekuatan untuk menyelesaikan konflik dan terus menjual senjata ke Taiwan, sebagaimana ditentukan dalam Taiwan Relations Act. Komitmen pertahanan AS di tahun 1990-an berkembang dari ambiguitas strategis menjadi bentuk ‘pencegahan ganda,’ di mana AS secara implisit memperingatkan Cina bahwa Amerika akan membela Taiwan jika terjadi serangan yang tidak beralasan dan memperingatkan Taiwan bahwa dukungan dari AS akan ditarik jika Taiwan mengambil tindakan apa pun untuk memprovokasi konflik dengan Cina. Strategi tersebut bertujuan untuk mencegah Taiwan mendeklarasikan kemerdekaan formal yang akan memicu Cina menggunakan kekuatan langsung terhadap Taiwan untuk mencapai reunifikasi.

Cina memahami bahwa strategi jangka panjang untuk memenangkan Taiwan dengan insentif politik dan ekonomi tidak lagi relevan, karena opini publik Taiwan telah bergerak tegas melawan identitas dan penyatuan Cina. Dalam keadaan ini, posisi resolusi damai dari AS menyiratkan pemisahan secara permanen Taiwan dari kendali pemerintahan Cina, sehingga opsi militer merupakan satu-satunya cara. Strategi Cina adalah untuk terus menekan keseimbangan militer di Selat Taiwan ke titik di mana intervensi AS dapat dihambat dan kemudian menekan Taiwan agar menyerah tanpa perlu menyerang. Klaim AS yang menyatakan dukungan terhadap Taiwan tidak cukup kuat untuk mencegah komitmen Cina terhadap Taiwan atau menjamin keamanan regional. dengan demikian, perlu langkah pencegahan yang dapat memelihara perdamaian bersenjata di Selat Taiwan.

Melalui kebijakan ambiguitas strategis, AS selama beberapa dekade berusaha menjaga keseimbangan antara mendukung Taiwan dan mencegah perang dengan Cina. Berbeda dengan respon dari Biden yang tampaknya tidak satu pemikiran terhadap komitmen tersebut. Peristiwa penarikan pernyataan terhadap Taiwan oleh penasihat presiden ini bukan sekali terjadi. Pada Agustus 2021, Biden juga menyatakan bahwa Taiwan akan dimasukkan dalam komunitas negara-negara yang akan dipertahankan AS dari potensi provokasi. AS perlu merancang kembali kebijakan luar negeri yang lebih pasti terkait Taiwan di tengah meningkatnya perubahan kondisi geopolitik. Kesan yang terlihat dari sikap Biden seperti AS tidak siap dengan perubahan dramatis pada tahun pertama kebijakan luar negeri pemerintahannya di kawasan Asia Timur.

Ilustrasi dari Shutterstock

AS memiliki kepentingan yang signifikan dalam mempromosikan dan melindungi nilai-nilai kebebasan dan demokrasi di seluruh dunia. Mengabaikan komitmennya ke Taiwan akan membahayakan nilai-nilai ini. Jika Cina ingin menguasai Taiwan, pemerintahannya yang otoriter mungkin akan mencoba merubah institusi politik dan kebebasan yang diperoleh penduduk Taiwan akan semakin terancam. Negara yang beraliansi dengan AS mendukung pemikiran ini. Dukungan AS terhadap Taiwan ini krusial dalam meningkatkan kepercayaan dan memperoleh dukungan dari negara-negara yang menganut sistem yang sama dengan AS bahwa mereka akan menjaga komitmennya terhadap nilai-nilai yang dijunjung tinggi AS. Di sisi lain, negara seharusnya tetap menekankan prioritas mereka pada kepentingan nasional. AS terlebih dahulu, perlu untuk memastikan tidak membahayakan keamanan nasionalnya sebelum mengejar kepentingan politik dan ideologis. Memilih untuk menerapkan strategi membela secara penuh akan membahayakan keamanan nasional AS.

Berdasarkan argumen yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis berpandangan bahwa AS akan tetap mengambil sikap ambiguitas strategis terhadap Taiwan, untuk menghindari segala bentuk tindakan yang akan memicu perang dengan Cina. Mengubah komitmen dengan membela Taiwan secara penuh juga akan melibatkan negara-negara yang beraliansi dengan Cina dan AS. Mereka akan terjebak dalam konflik bersenjata yang akan merugikan negara mereka sendiri. Selain itu, kehadiran AS berperan penting dalam mengambil langkah yang efektif dan bersifat mengimbangi. Meskipun kebijakan ambiguitas strategis memicu berbagai perdebatan di kalangan peneliti, kebijakan ini dikatakan efektif dalam menjaga potensi meningkatnya konflik, dengan menunjukkan komitmen AS terhadap Cina adalah untuk menjaga stabilitas keamanan regional dan internasional.

Jika Cina memutuskan untuk menginvasi Taiwan maka akan memicu respon dari negara-negara seperti Jepang dan Korea Selatan yang juga akan mengantisipasi aktivitas militer Cina yang akan membahayakan keamanan wilayah mereka. Namun, klaim yang dinyatakan oleh Cina bahwa masalah Taiwan merupakan masalah kedaulatan semakin menghambat upaya-upaya konstruktif untuk menemukan titik tengah dari masalah ini. Cina sebagai negara dengan pengaruh ekonomi yang besar, juga menimbulkan kekhawatiran pada negara-negara yang menjalin aliansi dengan Cina. Mereka yang tidak ingin terlibat untuk membela Cina atau Taiwan akan berada pada posisi sulit. Perlu upaya bersama untuk mewujudkan keamanan di kawasan dengan mempertemukan Cina-Taiwan pada titik tengah penyelesaian.

Referensi

Blanchard Ben, ‘China carried out 'combat readiness patrol' as U.S. lawmakers visited Taipei,’ Reuters (daring), 26 Noveber 2021, https://www.reuters.com/world/asia-pacific/taiwan-is-force-good-senior-us-lawmaker-says-trip-taipei-2021-11-26/, diakses 16 Juni.

Curtis John, ‘Taiwan: Relations with the United States,’ House of Common Library, no. 9265, June 2021, pp. 5-22.

Glaser L. Charles, ‘A U.S.-China Grand Bargain? The Hard Choice between Military Competition and Accommodation,’ International Security, vol. 39, no. 4, April 2015, pp. 49-90.

McDonell Stephen, ‘Biden says US will defend Taiwan if China attacks,’ BBC News (daring), 22 Oktober 2021, https://www.bbc.com/news/world-asia-59005300, diakses 16 Juni 2022.

Nathan Andrew, J. ‘Biden’s China Policy: Old Wine in New Bottles?,’ Institute of Chinese Studies, vol. 4, n0. 57, April 2021, pp. 387-397.

‘US-China Relations in the Biden-Era: A Timeline,’ China Briefing Team (daring), 14 June 2022, https://www.china-briefing.com/news/us-china-relations-in-the-biden-era-a-timeline/, diakses 16 Juni 2022.