Kawal Putusan MK Upaya Mengatasi kembalinya Isu Dinasti Politik

Ilustrasi Gambar : https://www.shutterstock.com/id/search/pemilu-2024?image_type=photo ( Sumber : Shutterstock )

"Kawal Putusan MK" adalah sebuah gerakan atau inisiatif yang Baru-baru ini beredar guna bertujuan untuk memantau dan mengawasi keputusan-keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK) di Indonesia. Sebagai Salah satu bentuk partisipasi warga Indonesia membela hak guna mendapatkan keadilan dari penguasa.

Warga Indonesia yang mulai sadar akan banyak nya tindakan pemerintah yang merugikan akan tetapi banyak menguntungkan pemerintah. Salah satu isu yang terkait dengan ini adalah kembalinya dinasti politik, yaitu praktik di mana kekuasaan politik dikuasai oleh keluarga tertentu secara turun-temurun.

Dinasti politik telah menjadi isu yang kontroversial di Indonesia, terutama karena dianggap bertentangan dengan prinsip demokrasi yang mengedepankan kesetaraan kesempatan bagi semua warga negara untuk berpartisipasi dalam politik. Munculnya kembali isu dinasti politik seringkali dipandang sebagai ancaman terhadap sistem politik yang sehat, karena dapat memperkuat oligarki dan menghambat munculnya kepemimpinan baru yang lebih representatif.

Dalam konteks ini, peran Mahkamah Konstitusi sangat penting. MK memiliki wewenang untuk mengkaji konstitusionalitas undang-undang dan peraturan yang terkait dengan politik, termasuk yang berpotensi mendukung atau menghambat dinasti politik. Oleh karena itu, keputusan-keputusan MK bisa menjadi instrumen penting dalam mengatasi atau setidaknya membatasi pengaruh dinasti politik dalam pemerintahan.

Gerakan "Kawal Putusan MK" berfungsi untuk memastikan bahwa keputusan-keputusan MK diawasi dengan ketat oleh masyarakat sipil, agar tidak ada penyalahgunaan atau manipulasi yang bisa memperkuat kembali dinasti politik. Dengan memantau dan mengawasi proses ini, masyarakat dapat berperan aktif dalam menjaga agar sistem politik tetap adil dan terbuka bagi semua orang.

Penulis : Lasyohana Situmorang

Mahasiswa Universitas Pamulang

Fakultas Hukum