Distorsi Pesan Terjadi pada Informasi yang Disampaikan Pemerintah

Sedang melihat informasi yang ada di internet melalui gawai atau tablet (Sumber:https://www.pexels.com/id-id/@kaboompics)

Seperti yang kita tahu pemerintah merupakan organisasi yang berwenang dalam sebuah negara dan sudah seharusnya untuk melakukan pelayanan terbaik kepada rakyatnya. Dengan memberikan kebijakan atau sarana edukasi kepada masyarakat yang harus tepat sasaran.

Namun jika dilihat, pemerintah Indonesia masih terbilang cukup kaku dalam memberi pesan atau informasi. Terlebih lagi secara eksplisit selalu menggunakan pendekatan politikal seperti argumen dari corong pemerintah yaitu presiden. Ya memang tak ada yang salah, namun hal itu sudah terlihat kaku sekali.

Hal itulah yang menjadi kedudukan pemerintah dinilai masih berjarak dengan masyarakat. Ditambah setiap elemen pemerintah yang berbicara kadang silang pendapat antara satu orang dengan lainnya.

Menggunakan tata bahasa yang baku dan penyampaian yang serius serta kaku tak menjadikan itu satu-satunya jalan dalam penyampaian informasi kepada masyarakat. Melihat contoh negara tetangga kita yaitu Singapura membuat iklan layanan masyarakat tentang vaksinasi yang terbilang lebih soft touch. Karena informasi yang mereka sampaikan tak cukup hanya sampai ke masyarakat, tetapi juga mudah diingat.

Dapat dilihat pada laman Instagram @gov.sg, mereka membuat informasi tersebut dengan koreografi yang ciamik seolah-olah lebih friendly. Tak lupa juga tetap memberikan sarat nilai informasi serta edukasi supaya tidak mengurangi esensinya. Hal itu dapat hubungan vertikal antara pemerintah dengan rakyatnya. Terlebih lagi, iklan tersebut juga menyisipkan elemen-elemen wisata yang ada Singapura. Seperti latar belakang kotanya yang bersih dan tertata, serta kulinernya.

Secara tidak langsung selain memberi edukasi tentang vaksinasi, pemerintah Singapura memamerkan objek wisata serta kultur yang ada. Cukup efisien menggabungkan antara iklan layanan masyarakat yang guna untuk mengedukasi dengan iklan pariwisata.

Jika pemerintah Indonesia ingin mencontohkan seperti itu tak menjadi sebuah masalah kalau memang demi masyarakatnya. Indonesia juga memiliki elemen pendukung lainnya untuk penunjang hal seperti itu, banyak influencer dan konten kreator yang bisa diikutsertakan kolaborasi dengan pemerintah. Ditambah dengan wisata yang dimiliki oleh Indonesia jauh lebih beragam dibandingkan Singapura. Ajaklah mereka untuk ikut andil dalam menyukseskan program pemerintah, tak masalah kan?

Setiap influencer dan konten kreator pasti juga mempunyai pengikut setianya masing-masing. Hal itu pastinya akan mendapatkan ketertarikan lebih kepada masyarakat dari informasi yang diberikan oleh pemerintah. Jadi tak melulu harus menggunakan aturan yang beranak pinak atau bahkan ancaman yang malah menyusahkan rakyat.

Komunikasi massa satu arah seperti itu sangatlah sensitif karena jika ada kesalahan dalam penyampaian pesan untuk mengurangi distorsi pesan maka harus melakukan klarifikasi ulang. Hal tersebut dinilai kecolongan dalam gate keeper pesan yang disampaikan. Terlebih lagi akan membuat citra yang memberikan pesan akan dinilai jelek dimata khalayaknya.

Dalam marketing saja ada istilah ATM (Amati, Tiru dan Modifikasi) jadi ya sah-sah saja jika ingin meniru ide yang sudah ada walaupun tak semata-mata meniru seratus persen. Menurut saya hal tersebut tidak menjadi beban bagi pemerintah untuk lebih soft touch kepada masyarakatnya. Lagi pula jika memang akan membuat iklan semacam itu masih terbilang murah dibandingkan iklan saat kampanye tahun 2019 kemarin kan?