Buka Workshop Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS), Karo Hukerma

WONOSOBO- Kepala Biro Humas, Hukum dan kerjasama Kementrian Hukum dan HASM Situmorangmembuka works shop kerjasama Internasional yang bertajuk "Potensi Peran Kementrian Hukum dan HAM dalam Kerja Sama Selatan-Selatan yang berkelanjutan dan Inklusif", Kamis (20/08) secara virtual disela-sela kunjungan kerjanya di Kanim Wonosobo sebagai Plt. Kakanwil Jateng.

Hantor mengatakan Kemenkumham telah mengesahkan berbagai kebijakan salah satunya adalah kebijakan luar negeri Indonesia yang memiliki 2 (dua) fungsi uatama yakni :

Dalam mendukung kedua fungsi tersebut, ia menilai Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS) merupakan langkah yang tepat.

"KSS sebagai sarana implementasi yang akan tepat menyasar common development challengs darai sebagian besar negara berkembang," katanya.

"Indonesia telah lama menjadi pendukung kuat dan pelaku kerja sama teknis di antara negara-negara berkembang dimana Kerja Sama Selatan-Selatan (KSS) dan Kerja Sama menjadi komponen fundamental," imbuhannya.

KSS ini sendiri memiliki tujuan untuk mewujudkan pembangunan ekonomi global yang setara dan berkeadilan, yang mana sejalan dengan adenda pembangunan global (Millenium Development Goals (MDGs) ) dan Sustainable Development Goals (SDGs) ).

Kemenkumham menyambut dengan baik adanya peluang KSS untuk menjembatani kepentingan Indonesia dimata global, dan meningkatkan perannya dalam KSS sebagai negara-negara yang memiliki program bantuan yang relatif baru (New Emerging Donors)"

Yang dapat melaksanakan peran ganda, sebagai penerima dan sekaligus sebagai pemberi bantuan," ujar Hontor.

Terakhir, sebagai kementrian yang memilikii tugas di lingkupp Hukum dan HAM, Hantor mengatakan workshop ini digelar sebagai upaya untuk membuat skema kerja sama ini lebih dikenal secara luas.

Sehingga jajaran di Kemenkumham dapat mengetahui desain dan pelaksanaan KSST yang lebih efektif untuk mencapai prioritas kepentimgan nasional Indonesia.