Warga Jakarta Kembali Akan Berunjuk Rasa Dalam Waktu Dekat Ini

Lay Cao Lay
Founder Indonesia Satu dan IDNEWS
Konten dari Pengguna
21 Januari 2018 13:25 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Tulisan dari Lay Cao Lay tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
ADVERTISEMENT
Beberapa hari menjelang 100 hari kerja Anies-Sandi, sejumlah masyarakat DKI Jakarta, khususnya warga Tanah Abang dan sopir mikrolet jurusan Tanah Abang akan berunjuk rasa pada tanggal 22 Januari 2018 di depan Balai Kota DKI Jakarta, lalu dilanjutkan ke DPRD JakartaRencana aksi unjuk rasa yang dikoordinir oleh Komunitas Bangsa Bersatu (KBB) tersebut telah tersebar di sejumlah WhatsApp Group dan berdasarkan info yang dikirimkan ke WhatsApp Founder Indonesia Satu dan IDNEWS, aksi unjuk rasa bertema “Keadilan Sosial bagi warga Jakarta” tersebut bertujuan untuk meminta keadilan sosial bagi masyarakat DKI Jakarta, khususnya warga Tanah Abangdan juga sopir angkot terkait kebijakan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengenai penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) Tanah Abang dan penutupan jalan di sekitar Stasiun Tanah Abang
ADVERTISEMENT
Lebih lanjut, info yang dikirimkan ke WhatsApp Founder Indonesia Satu dan IDNEWS tersebut juga menyebutkan bahwa dalam aksi unjuk rasa yang akan berlangsung dari pukul 13:00 WIB hingga selesai dan akan dihadiri oleh kurang lebih 1000 orang tersebut, Komunitas Bangsa Bersatu (KBB), sejumlah masyarakat DKI Jakarta, khususnya warga Tanah Abang, dan sopir mikrolet jurusan Tanah Abang ingin menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Pemprov DKI Jakarta, diantaranya:
1) Dengan alasan pengunjung ke pasar tanah abang sepi, jangan diselesaikan/dilempar dengan melegalkan PKL berjualan di jalan raya
2) Solusi yang dilakukan dengan kebijakan tersebut adalah sifatnya bukan permanen/sementara, dan itu akan menimbulkan masalah untuk pasar-pasar yang lain. Berakibat timbulnya keresahan
3) Akibat penutupan, pengguna jalan yang sudah membayar pajak tidak lagi bisa menggunakan trotoar dan ini sungguh tidak berkeadilan
ADVERTISEMENT
4) Segera membuka ruang dialog dengan Pemerintah Pusat, karena pengelolaan kereta api ada di BUMN, yaitu PT. Kereta Api Indonesia
5) Mencari solusi yang terbaik, bukan menggunakan badan jalan dan trotoar karena sudah melanggar UU Pengguna jalan No. 22 tahun 2009
6) Akibat penutupan jalan, mikrolet tidak dapat melintas ditrayek biasa mereka lewati sehingga mempengaruhi pendapatan mereka dan penumpang juga menjadi bingung. Cari solusi terbaik dan adakan sosialisasi dan rekayasa jalan sebelum melakukan kebijakan
Selain itu, Komunitas Bangsa Bersatu(KBB) juga mengecam Pemprov DKI Jakarta dikarenakan dana Kartu Jakarta Pintar(KJP) yang menghilang/raib tanpa pemberitahuan yang jelas, bahkan beberapa akun murid Kartu Jakarta Pintar(KJP) diblokir dengan alasan yang tidak masuk akal dan juga tidak disosialisasikan
ADVERTISEMENT
Komunitas Bangsa Bersatu (KBB) juga mengecam kebijakan Pemprov DKI Jakarta yang menyimpang dari modernisasi DKI Jakarta sebagai ibukota negara dengan melegalkan kembali becak untuk beroperasi yang akan berdampak kemacetan yang bertambah parah di ibukota negara
Komunitas Bangsa Bersatu (KBB ) juga mengecam kebijakan Pemprov yang menyimpang dari modernisasi DKI Jakarta sebagai ibukota negara dengan melegalkan kembali becak untuk beroperasi yang akan berdampak kemacetan yang bertambah parah di ibukota negara