Pengalaman Mahasiswa Magang Mengikuti Proses Legislasi tentang PAPBD TA 2024

Laylutfi Damayanti (Mahasiswa Magang) dan Staff Bidang Anggaran Kabuapten Sleman (9/9/2024). Foto :Laylutfi Damayanti

Mahasiswa Program Studi Ekonomi Universitas Amikom Yogyakarta, Laylutfi Damayanti mendapatkan kesempatan untuk melaksanakan program magang di Bidang Anggaran, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sleman. BKAD adalah lembaga teknis yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua kebijakan dan pengelolaan anggaran daerah berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang baik. Oleh karena itu, BKAD menjadi penyusun utama Pengantar Nota Keuangan dan jawaban Bupati atas pandangan umum fraksi, karena dokumen-dokumen ini memerlukan analisis yang detail, perumusan kebijakan yang matang, serta pemahaman mendalam tentang kondisi keuangan daerah.

Laylutfi Damayanti, juga berkesempatan mengikuti rangkaian kegiatan Rapat Paripurna DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman tentang PAPBD TA 2024. Rangkaian kegiatan tersebut meliputi penyampaian Pengantar Nota Keuangan Raperda tentang APBD TA 2025, Penyampaian Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda tentang PAPBD TA 2024, dan Penyampaian Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi terhadap Raperda PAPBD TA 2024 yang bertempat di Ruang Paripurna DPRD Kabupaten Sleman. Rangkaian rapat paripurna dipimpin oleh Y. Gustan Ganda, S.T. selaku Ketua Sementara DPRD Kabuapten Sleman dan dihadiri oleh bupati, wakil bupati, tujuh fraksi DPRD, serta tamu undangan lainnya.

Bupati Sleman Menyerahkan Pengantar Nota Keuangan APBD TA 2025 (9/9/2024). Foto: Laylutfi Damayanti

Pengantar Nota Keuangan yang telah disampaikan pada hari Selasa 9 September 2024, dalam pemaparannya Bupati Sleman, Hj Kustini Sri Purnomo menekankan agar penyusunan APBD TA 2025 disusun dengan memperhatikan perkembangan ekonomi daerah serta mencerminkan prioritas pembangunan daerah yang fokus pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penyampaian ini merupakan bagian penting dari tahapan proses penyusunan APBD yang nantinya akan menjadi dasar pelaksanaan program pembangunan daerah.

Perubahan APBD merupakan momentum penting dalam upaya penyempurnaan dan penyesuaian anggaran agar lebih efektif dan efisien dalam menjawab kebutuhan masyarakat dan mendukung pencapaian target pembangunan. Setelah penyampaian Pengantar Nota Keuangan oleh Bupati, agenda rapat paripurna dilanjutkan dengan penyampaian pandangan umum dari masing-masing fraksi DPRD Kabupaten Sleman. Dalam rapat pandangan umum fraksi ini merupakan kesempatan bagi fraksi-fraksi untuk mengemukakan pendapat, kritik, dan saran terhadap Raperda tentang PAPBD TA 2024 yang telah dilaksanakan pada hari Jumat 13 September 2024.

Dalam pandangan umum tersebut, terdapat 7 fraksi DPRD yang menyampaikan pandangan fraksinya yaitu PAN, Gerindra, PDIP, PKB,PKS, Golkar, dan PPP-NASDEM. Fraksi-fraksi tersebut menyoroti beberapa aspek penting yang perlu mendapatkan perhatian, diantaranya tentang kemandirian fiskal dan optimalisasi PAD, penanganan sampah, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, penanganan stunting, pertanian dan ketahanan pangan, penurunan belanja bantuan sosial dan retribusi, upaya Pemda Sleman dalam menurunkan angka kemiskinan dll.

Penyampaian Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi di Ruang Paripurna DPRD (20/9/2024). Foto: Laylutfi Damayanti

Setelah seluruh pandangan dari fraksi-fraksi disampaikan, Bupati Sleman kembali memberikan jawaban atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sleman pada hari Jumat, 20 September 2024. Dalam tanggapannya, Bupati mengucapkan terima kasih atas perhatian dan masukan dari seluruh anggota DPRD. Beliau juga menegaskan bahwa setiap masukan yang disampaikan akan menjadi pertimbangan dalam penyempurnaan rancangan APBD TA 2025.

Menanggapi kritik terkait sektor pendidikan, Bupati menjelaskan bahwa peningkatan sarana dan prasaranan pendidikan akan diupayakan meningkat setiap tahunnya serta pengalokasian beasiswa bagi siswa dari keluarga tidak mampu termasuk siswa berkebutuhan khusus dari keluarga tidak mampu. Selain itu, Bupati juga menyampaikan bahwa anggaran untuk kesehatan akan diperkuat khususnya untuk anggaran penurunan stunting.

Terkait pengelolaan sampah, Bupati menanggapi bahwa Pemda Sleman terus berupaya memaksimalkan kapasitas TPST, TPS 3R, dan peran serta swasta dan masyarakat secara optimal dalam pengelolaan sampah. Selain itu, Pemda Sleman telah melakukan penambahan anggaran untuk program pengelolaan sampah dan limbah.

Terkait penurunan belanja bantuan sosial dan upaya Pemda Sleman dalam menurunkan angka kemisinan. Bupati menyampaikan bahwa penurunan bantuan sosial dikarenakan jumlah sasaran penerima berkurang serta upaya yang dilakukan Pemda Sleman dalam menurunkan kemiskinan melalui 3 strategi yaitu meningkatan perlindungan dan jaminan bagi warga miskin, meningkatan pendapatan warga miskin, dan mengupayakan anak dari keluarga miskin mendapatkan pekerjaan formal.

Rangkaian rapat paripurna ini menunjukkan betapa pentingnya koordinasi dan dialog yang konstruktif antara eksekutif dan legislatif dalam merumuskan kebijakan anggaran yang tepat sasaran. Pandangan umum dari fraksi-fraksi memberikan masukan yang berharga bagi penyempurnaan Rancangan APBD TA 2025, dengan adanya komunikasi yang baik antara kedua lembaga ini diharapkan penyusunan APBD TA 2025 dapat berlangsung lancar dan menghasilkan kebijakan keuangan yang benar-benar sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.