Menkeu Purbaya: Mazhab Keynesianisme dan Arah Baru Fiskal Indonesia

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa

In a few years, people will be doing what they always do when the economy tanks. They will be blaming immigrants and poor people.”

Kalimat getir tersebut diungkapkan oleh tokoh Mark Braum dalam film The Big Short (2015) yang merupakan ungkapan rasa frustrasinya melihat bagaimana krisis keuangan sering kali diakhiri dengan kambing hitam politik, alih-alih refleksi mendalam pada sistem ekonomi itu sendiri.

Pernyataan itu terasa relevan dengan situasi Indonesia hari ini. Dunia tengah menghadapi turbulensi panjang: perang dagang AS–China yang belum reda, harga bahan energi yang fluktuatif akibat konflik geopolitik, hingga transisi teknologi yang mengguncang rantai produksi global.

Di tengah gejolak tersebut, alih-alih melakukan evaluasi kebijakan agar dapat memastikan bahtera ekonomi nasional masih berlayar ke arah kesejahteraan kolektif, negara seolah disibukkan dengan pencarian kambing hitam atas rentetan dinamika sosial politik yang belakangan bergejolak.

Proses Sertijab dari Sri Mulyani Indrawati ke Purbaya Yudhi Sadewa

Sri Mulyani ke Purbaya: Legacy dan Intervensi

Setelah lebih dari satu dekade dikawal Sri Mulyani Indrawati dengan disiplin fiskal ketat, tongkat estafet kini berpindah ke tangan Purbaya Yudhi Sadewa. Nama yang sebelumnya lebih dikenal di lingkar penasihat kebijakan strategis, kini menduduki kursi Menteri Keuangan pada momen paling kritis, disaat rakyat mulai jengah dengan ketimpangan yang kian menganga.

Selama 14 tahun, Sri Mulyani berjibaku membangun kredibilitas fiskal Indonesia: defisit dijaga di bawah 3% PDB, rasio hutang terhadap PDB tidak menyentuh 60%, dan pasar global menaruh hormat. Stabilitas ini menjadi pondasi reputasi Indonesia di mata investor.

Namun, stabilitas ternyata menyimpan paradoks. Data makro memang stabil, tetapi realitas mikro bercerita lain. Jurang ketimpangan semakin lebar, industrialisasi berjalan lambat, dan daya tahan sektor riil kian rapuh. Kapal memang selamat dari badai, tetapi ia berputar-putar di laut lepas tanpa benar-benar sampai ke tujuan.

Di sinilah Purbaya masuk, membawa nuansa Keynesian yang ambisius. Sejalan dengan misi Presiden Prabowo yang memasang target pertumbuhan delapan persen, Purbaya menekankan pentingnya belanja negara, intervensi fiskal, dan penciptaan lapangan kerja sebagai mesin penggerak ekonomi akar rumput. Doktrin Keynesian memang lahir dari keyakinan bahwa ketika pasar gagal menghidupkan permintaan, negara harus hadir.

Apa itu Keynesian? Secara sederhana, ia adalah sebuah konsep ekonomi yang lahir dari pemikiran John Maynard Keynes di era Great Depression tahun 1930-an. Paham ini menekankan pentingnya intervensi otoritas negara ketika pasar tidak mampu menggerakkan roda ekonomi: meningkatkan belanja, menciptakan lapangan kerja, dan mendorong permintaan agar ekonomi kembali hidup.

Di Indonesia, paham Keynesianisme bukan barang baru. Mulai dari subsidi energi untuk menjaga daya beli, program padat karya untuk mengurai pengangguran, hingga stimulus saat pandemi COVID-19 yang menyelamatkan konsumsi rumah tangga. Semuanya merupakan wujud penerapan falsafah Keynesianisme yang bertujuan untuk menyelamatkan perekonomian agar tetap berdenyut.

Menjawab Keraguan Pasar dan Aspirasi Rakyat

Reaksi pasar terhadap penunjukan Purbaya tidak menunggu waktu lama. Rupiah melemah, IHSG sempat anjlok, investor asing yang selama ini nyaman dengan pendekatan ala Sri Mulyani kini diliputi keraguan. Gelombang ini menjadi ujian awal bagi Purbaya. Publik menanti, apakah mampu atau tidak ia menyeimbangkan ambisi ekspansi dengan keyakinan pasar yang menuntut kepastian.

Di dalam negeri, tantangannya tak kalah pelik. Purbaya sempat blunder dengan pernyataan terkait tuntutan “17+8” sebagai suara minoritas yang akan hilang seiring dengan pertumbuhan. Pernyataan ini dinilai terlalu simplistis. Padahal iklim negara demokratis tidak pernah sunyi. Demonstrasi mahasiswa, aspirasi kaum buruh, hingga keluhan kelas menengah adalah bagian dari denyut landskap sosial politik yang sehat.

Seperti dikatakan ekonom Chatib Basri, kelas menengah adalah professional complainer—bukan karena suka mengeluh, tetapi karena mereka cukup berpendidikan dan cukup mapan untuk sadar bahwa setiap kebijakan punya dampak langsung bagi hidup mereka. Hadirnya kritik dalam kehidupan bernegara layaknya memiliki sebuah alarm, berfungsi sebagai kompas moral agar pemerintah tidak kehilangan arah dalam merumuskan kebijakan.

Postur APBN dan Reformasi Kebijakan Ekonomi

APBN 2025 sebenarnya memberi ruang manuver cukup besar dengan jumlah pendapatan Rp 2.781,3 triliun dan belanja Rp 3.485,8 triliun. Meski mengalami defisit 2,29 persen, PDB kita masih relatif aman. Alokasi anggaran pun tampak progresif: pendidikan, kesehatan, infrastruktur, perlindungan sosial, hingga transisi energi.

Tetapi semua data dan proyeksi tadi akan menguap jika pada tahapan eksekusi tidak menyentuh kehidupan rakyat kecil. Di sinilah ujian sesungguhnya, memastikan setiap rupiah dalam APBN tidak berhenti pada tembok birokrasi atau proyek elitis, melainkan benar-benar hadir sampai ke meja makan kelompok rentan.

Untuk mengejar pertumbuhan delapan persen, Purbaya tidak cukup hanya dengan menambah belanja. Ia membutuhkan reformasi struktural yang berani. Pajak progresif harus dioptimalkan, termasuk dari sektor digital yang selama ini kerap luput. Industrialisasi harus bergerak dari sekadar hilirisasi mentah menuju produksi bernilai tambah tinggi. Belanja negara harus diarahkan ke sektor produktif seperti pendidikan vokasi, kesehatan, dan infrastruktur digital.

Dan di atas semuanya, kebijakan fiskal harus komunikatif, transparan, dan kredibel, agar pasar percaya bahwa ekspansi yang digalakkan tidak mengandung unsur kecerobohan apalagi terdapat potensi kecurangan.

Keynesian: Sebuah Modal dan Harapan

Indonesia kini berada di persimpangan. Stabilitas ala Sri Mulyani telah memberi kita reputasi, tetapi reputasi saja tidak mengenyangkan perut rakyat. Semangat Keynesian ala Purbaya bisa menjadi bahan bakar sekaligus harapan baru.

Bagi pemerintah, konsep ekonomi bukan hanya soal angka, ia kerap menjelma jadi dilema moral dan politik. Apakah fiskal hanya akan menjadi penjaga disiplin yang membuat investor nyaman, ataukah digunakan sebagai katalisator untuk menutup jurang ketimpangan dan memperkuat sektor riil?

Keynes pernah menulis: “The difficulty lies not so much in developing new ideas as in escaping from old ones.” Itulah tantangan terbesar bagi Purbaya Yudhi Sadewa. Jika ia hanya melanjutkan status quo, maka pertumbuhan delapan persen akan menjadi jargon kampanye yang hampa. Tetapi bila ia berani menata ulang struktur, mendisiplinkan belanja agar produktif, memperluas basis pajak yang berkeadilan, dan memastikan setiap rupiah menyentuh rakyat kecil, maka target delapan persen akan menjadi jalan nyata menuju kesejahteraan yang lebih merata.

Di masa sulit, tugas Menteri Keuangan lebih dari sekedar pengelola kas negara. Indonesia butuh seorang pengampu kebijakan yang berani mengambil risiko terukur, menjaga kepercayaan pasar sekaligus memastikan keberpihakan fiskal hadir di sendi kehidupan rakyat.

Penutup artikel ini membawa kita pada sebuah pertanyaan klasik: apakah Purbaya—seorang ekonom dengan mazhab Keynesianisme mampu menjawab panggilan sejarah itu?

Pada akhirnya, tanggung jawab menjaga arah fiskal bukan hanya ada di pundak seorang Menteri Keuangan, melainkan juga di tangan seluruh warga negara. Masyarakat perlu mengawal, mengkritisi, dan memastikan setiap kebijakan benar-benar berpihak pada rakyat, agar pertumbuhan delapan persen mampu mengantarkan kita menuju Indonesia yang lebih sejahtera.