Bersinarnya Politik Luar Negeri Indonesia

Sumber: Humas Sekretariat Kabinet RI/Rahmat (https://setkab.go.id/duo-srikandi-di-ktt-g20-indonesia-kisah-43-tahun-pertemanan-sri-mulyani-retno-marsudi/)

Politik luar negeri Indonesia tampaknya sedang mengalami perkembangan yang baik di tahun ini. Pada Oktober 2021 dalam KTT Roma, Indonesia telah menerima tongkat presidensi G20. Hal inilah yang membuat Indonesia menjadi penyelenggara salah satu forum ekonomi besar dunia tersebut.

Dalam presidensi G20 kali ini, Indonesia dihadapkan pada masalah recovery dunia dari pandemi hingga konflik antar negara yang menjalar pada permasalahan dunia lainnya. Bahkan Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, dalam konferensi pers usai KTT G20 mengungkapkan bahwa pada awal presidensi G20 Indonesia, banyak yang memandang pesimis Indonesia bisa menghasilkan deklarasi mengingat situasi dunia yang masih bergejolak.

Pergejolakan ini dimulai dari adanya pandemi Covid-19 yang saat ini masih belum selesai sehingga membuat banyak negara tengah berjuang mengembalikan perekonomiannya. Kemudian di awal tahun 2022 adanya konflik perang antara Rusia dan Ukraina semakin menjadi tantangan Indonesia sebagai presiden G20 2022, dimana Rusia merupakan negara anggota G20. Permasalahan konflik perang tersebut juga mengakibatkan permasalahan lainnya, seperti krisis energi, pangan, hingga krisis keuangan global.

Kendati demikian, Indonesia tidak menyerah begitu saja. Walaupun dengan proses negosiasi yang panjang, Indonesia menunjukkan kemampuannya dengan berhasil disepakatinya Deklarasi Bali atau Bali Leaders Declaration. Dengan ini, berarti dunia telah menaruh kepercayaanya kepada Indonesia dan menunjukkan kemampuan kepemimpinan Indonesia di tengah situasi dunia yang tidak sedang baik-baik saja serta perbedaan yang tajam dan melebar.

Dalam deklarasi tersebut berbicara mengenai pengecaman atas perang Rusia-Ukraina. Di mana hal ini yang menjadi perdebatan di antara negara G20. Namun pada akhirnya semua negara menyepakati pengecaman tersebut. Dari sinilah politik luar negeri bebas aktif Indonesia digunakan. Bebas aktif dalam hal ini berarti Indonesia bebas menentukan keputusan dalam berpendapat serta aktif berarti Indonesia aktif berperan dalam mewujudkan perdamaian dunia.

Tidak hanya itu saja, di dalam deklarasi tersebut juga membahas mengenai upaya pemulihan inklusif serta proyek kerja sama di bawah mekanisme G20. Upaya tersebut merupakan pemenuhan janji Indonesia selama menjadi presiden G20 untuk memperkuat kerja sama konkret. Penguatan kerja sama juga dilakukan dalam konteks bilateral dengan negara G20. Dalam deklarasi tersebut memuat 52 paragraf yang menyebutkan 361 kerjasama serta 140 program kerja sama.

Tidak berhenti di situ saja, di tanggal 8 Desember kemarin, Indonesia kembali menyelenggarakan forum setingkat menteri yakni Bali Democracy Forum (BDF). Forum ini telah dilaksanakan sebanyak 15 kali. Forum ini merupakan forum tahunan yang mempromosikan dan mendorong kerja sama regional maupun internasional di bidang perdamaian dan demokrasi di kawasan Asia-Pasifik.

Pada forum kali ini Indonesia mengangkat tema "Democracy in a Changing World: Leadership and Solidarity". Tema ini diambil sesuai dengan situasi dunia saat ini yang tengah dihadapi berbagai tantangan yang luar biasa. Untuk menghadapinya diperlukan collective leadership dan solidarity yang kuat. Nilai-nilai demokratis bisa menjadi pegangan dalam menjalankan suatu negara, tetapi kenyataannya demokrasi belum tentu mudah diterapkan di setiap negara. Sekjen PBB, Antonio Gutteres, dalam video sambutannya menyatakan bahwa saat ini demokrasi tengah mengalami kemunduran. Diharapkan dengan diselenggarakannya event ini akan meningkatkan negara lain untuk menerapkan dan mengembangkan demokrasi.

Memang perlu diakui bahwa penerapan demokrasi tidak mudah di setiap negara, tetapi Indonesia dapat memberikan contoh. Dalam menjalankan presidensi G20, nilai-nilai demokratis seperti inklusivitas dan dialog menjadi pegangan Indonesia sehingga dalam kepemimpinan tersebut dapat berjalan dengan baik di tengah pandangan pesimis dari beberapa negara.

Untuk itu, di situasi saat ini yang penuh tantangan dibutuhkan prinsip solidaritas untuk mendorong pemulihan yang inklusif. Dalam pemulihan ekonomi, tidak boleh ada negara yang tertinggal, seluruh negara di dunia harus diikutsertakan. Dengan demokrasi pula akan ada kebebasan berekspresi dan berpendapat menyampaikan aspirasi serta adanya ruang dialog yang memungkinkan pembuatan keputusan yang efektif karena adanya check and balances.

Demokrasi menjadi hal yang penting bagi Indonesia mengingat dalam nilai Pancasila, demokrasi menjadi falsafah bangsa Indonesia dan menjadi bagian integral dari kebijakan luar negeri Indonesia. Dari tahun ke tahun BDF telah menjadi forum bagi para pemimpin negara untuk berbagi pandangan dan pengalaman terbaik dalam pelaksanaan demokrasi.

Kemudian, setelah berhasil menjadi presiden G20 2022 dan telah diselenggarakannya Bali Democracy Forum yang membuat citra positif Indonesia meningkat. Indonesia akan kembali menunjukkan sayapnya. Per-Januari 2023, Indonesia akan kembali memegang posisi Ketua ASEAN 2023, setelah terakhir pada tahun 2011. Penyerahan keketuaan tersebut telah dilakukan pada upacara penutupan KTT ASEAN ke-40 dan 41 oleh Kamboja kepada Indonesia. Mengangkat tema "ASEAN Matters: Epicentrum of Growth" diharapkan ASEAN akan menjadi kawasan yang stabil dan damai. Dalam tema tersebut, Indonesia akan berupaya menciptakan ASEAN yang lebih maju dengan menyediakan penyelesaian bagi berbagai isu di kawasan.