Nelayang Pulau Liran di MBD, Semakin Pesimis Jual Ikan ke Timor Leste

Ugi Sugiarto. Dok Pribadi US

Lentera Maluku. Kondisi kian memprihatinkan dialami para nelayan Pulau Liran, Kabupaten Maluku Barat Daya (MBD). Bukan karena hasil ikan yang diperoleh menurun atau kondisi laut yang tak bersahabat, tetapi semakin 'dipersulit' memasarkan hasil tangkapan. Diketahui bahwa sudah sejak dulu nelayan-nelayan pulau Liran yang seringnya, jika cuaca buruk dua minggu sekali, jika cuaca baik empat hari sekali menjual hasil tangkapannya ke negera tetangga, yakni Timor Leste.

Mengingat keberadaan pulau ini, sebagai wilayah yang berbatasan dengan perairan Timor Leste, dan hanya menempuh satu jam perjalanan laut, untuk bisa menyebrang ke pulau Kambing yang termasuk wilayah negara tersebut.

Tugu Tapal Batas RI-Timor Leste di Pulau Liran. Dok Ugi Sugiarto

Yonatan Mapetung, salah seorang nelayan Pulau Liran mengungkapkan kegelisahannya. Seiring waktu semakin sulit memasarkan hasil tangkapannya ke Atauro, Timor Leste yang dikenal Pulau Kambing sebelum melepas diri dari RI.

"Dulu, ke Atauro cuma bawa ikan tanpa harus bawa surat-surat apapun, dan belanja sembako ke dalam kota atau sekedar jalan keluar dari pelabuhan cari warung makan, kemudian petugas KP3 (Kesatuan Pelaksanaan Pengamanan Pelabuhan), Polair, dan AL disana (Atauro, red), kami diharuskan membawa surat jalan dari Desa, kemudian setelah adanya kesyahbandaran di Liran, kami disuruh membawa surat jalan yang dikeluarkan Syahbandar Liran, bulan-bulan depannya mereka minta kami harus bawa Surat Kelayakan Mutu dari Kecamatan," ungkapnya saat diwawancarai tim EPBN saat singgah di Liran, titik ke-41 Ekspedisi Pinisi Bakti Nusa Minggu, 7 April 2019.

Belum sampai disitu saja, Yonatan melanjutkan bahwa, sebelumnya nelayan tanpa paspor bisa turun ke kota Atauro, setelah itu yang ingin turun ke Kota hanya bisa untuk nelayan yang punya paspor, yang tidak punya paspor hanya menunggu di body perahu saja.

Tidak hanya itu, himbauan terbaru dari aparat di sana, memberi tahu jika bulan Mei nanti akan ada aturan baru, bahwa semua anak buah kapal dari Liran harus mempunyai paspor.

Tentu keadaan seperti ini sangat tidak menguntungkan untuk nelayan Pulau Liran, karena tidak ada lagi tempat pemasaran hasil tangkapan selain ke Timor Leste.

"Siapa yang butuh ikan jumlah banyak disini? Kita semua mencari ikan, pulau lain juga mencari ikan, masa harus jual ke Kupang atau ke Ambon, terlalu jauh pak, butuh ongkos banyak. Jika nanti aturan paspor ini diterapkan untuk semua ABK sekitaran 5 orang, kita tidak tau lagi. Kantor imigrasi juga ada di Kupang, terlalu jauh lagi harus urus-urus itu," ungkapnya.

Sementara itu, Pelaksana Harian Camat Kecamatan Wetar Barat, Daud Katipana mengatakan bahwa hubungan pulau Lirang dengan Atauro, Timor Leste sangatlah baik sejak dulu, mengingat adanya hubungan kekeluargaan yang terjalin sebelum Timor Leste memisahkan diri dari Indonesia.

"Kita punya muka yang sama, bahasa lokal yang sama karena memang dulunya orang-orang tua kita satu keluarga. Kita yang tetap ikut NKRI, mereka (Atauro, red) memisah. Sehingga sudah berapa kali ini memang pemerintah Timor Leste sering memudahkan nelayan Liran dalam menjual Ikan, atau masyarakat Liran yang sakit dan dirujuk kesana dengan tanpa biaya. Namun tidak tahu terkait himbauan yang sekarang bahwa semua ABK harus menggunakan paspor semua," pengakuannya (6/4/2019).

Pulau Liran, Maluku Barat Daya. Dok: Ugi Sugiarto

Nelayan di Pulau Liran sendiri berjumlah lebih dari 70 orang, dengan produksi ikan unggulannya adalah Ikan Kerapu. Menjual ikan ke Timor Leste menjadi solusi terbaik bagi mereka lantaran jarak yang cukup dekat, sepulang dari sana membawa cukup sembako untuk kebutuhan sendiri dan dijual kembali di Liran.

Sehingga dengan nanti adanya aturan-aturan tersebut akan membuat ketimpangan dua pulau berdekatan ini. Atauro dengan Timor Leste yang semakin membaik, Liran dengan Indonesia yang kalah sejahtera.

"Harapan saya, Pulau Liran sebagai yang terdepan berbatasan dengan negara tetangga, mohon lebih diperhatikan lagi kondisi untuk para nelayan. Kemarin kita berterima kasih karna sekarang sudah ada puskesmas dan tenaga kesehatan dari Nusantara Sehat, kemudian bantuan telekomunikasi yang sekarang sudah sangat baik," kata Yonatan.

Dalam kesempatan yang berbeda, ketua umum Ikatan Sarjana Kelautan (ISKINDO), Muh Zulficar Mochtar, mengatakan bahwa aktivitas perikanan diperbatasan antara Indonesia dan Timor Leste perlu ditata dengan baik, karena kedua negara tersebut memliki hubungan sejarah dan kultural yang panjang. "Hubungan sejarah masa lalu dan kedekatan geografi masa kini, mestinya tidak menghambat aktivitas perdagangan perikanan sepanjang dilakukan secara legal" kata Zulficar.

Penulis : Ugi Sugiarto || Editor : Redaksi