Konten Media Partner

Pemerintah Negeri Passo Bantah Terima Dana 1 M dari Joko Widodo

Lentera Maluku

comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-circle
more-vertical
Kantor Desa Passo (30/1). Dok. ST
zoom-in-whitePerbesar
Kantor Desa Passo (30/1). Dok. ST

Lentera Maluku. Pemerintah Negeri Passo Kecamatan Baguala, Kota Ambon, dengan tegas membantah isu hoax yang beredar di tengah masyarakat, bahwa Presiden Joko Widodo telah menggelontorkan dana sebesar Rp.1 Milyar, untuk korban gempa.

Isu tersebut dibuat oleh oknum tertentu yang salah persepsi, terhadap kinerja Pemerintah Negeri Passo dalam menangani korban gemba yang terjadi pada Kamis (26/9) lalu.

Padahal sejauh ini Pemerintah Negeri Passo terus memberi dukungan kepada warganya yang terkena dampak gempa. Menyikapi hal ini, Pejabat Raja Negeri Passo, J. Lallo, S. STP., dengan tegas mengklarifikasi bahwa bantuan tersebut tidak ada.

“Ada yang mengatakan kalau kami mendapat bantuan dari Jokowi sebesar Rp 1 Milyar, padahal tidak ada”, ujar Lallo.

Pejabat Raja Negeri Passo, J. Lallo, S. STP.,(30/9). Dok : Lentera Maluku

Saat ditemui Lentera Maluku diruang kerjanya (30/9), J. Lallo memaparkan, bahwa Dana Desa yang diterima oleh Pemerintah Negeri Passo sudah dialokasikan untuk hal lain, yang memang telah menjadi agenda negeri. Kata dia, Itupun sudah direncanakan jauh hari sebelum musibah gempa bumi terjadi.

Namun, bukan berarti bahwa pihaknya tidak memberikan bantuan sama sekali kepada warga Passo yang kesulitan.

Selama empat hari pascagempa, Pemerintah dan Saniri Negeri Passo, Bhabinkamtibmas dan Bhabinsa telah mengambil inisiatif untuk memberikan bantuan kepada warga korban gempa, berupa 400 karton air mineral kemasan, 315 karton mie instan, dan 10 tenda. Meskipun alokasi dana yang diperuntukkan dalam kondisi bencana alam belum diberikan oleh Pemerintah Kota Ambon.

Tidak hanya itu, Puskesmas Passo juga telah memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat dibeberapa titik pengungsian di Negeri Passo.

Kepada wartawan, Sekretaris Negeri Passo, Simona Tomaluweng , memaparkan bahwa Alokasi Dana Desa untuk bencana alam adalah sebesar 5% dari total ADD yang diterima oleh negeri. Namun sampai saat ini, kata dia, dana tersebut belum dicairkan, sehingga untuk mengatasi bencana gempa yang menimpa warganya, Pemerintah Desa memakai pihak ketiga, dengan harapan pemkot segera mencairkan ADD untuk disalurkan ke rekening desa.

“Dana tersebut belum masuk di rekening desa", ujar Tomaluweng.

Pemerintah Negeri Passo, Saniri, Bhabinsa dan Bhabinkamtibmas (30/9). Dok : Lentera Maluku

Untuk itu, Sekretaris Negeri Passo berharap agar Pemkot bisa mengucurkan dana tersebut dalam waktu dekat.

Selain diterpa hoax terkait dana 1 M dari Presiden RI, Pemerintah Negeri Passo juga dikatakan tidak menolong beberapa warga yang terkena dampak gempa, hal tersebut langsung diklarifikasi oleh Ketua Saniri Negeri Passo, Chaky Pasera.

“Mereka adalah pemuda berjumlah 15--20 orang yang berasal dari Pulau Buru, yang tengah mengikuti pelatihan di Balai Latihan Kerja, pada saat kejadian pemuda-pemuda itu menyelamatkan diri ke daerah Benteng Karang”, kata Pasera.

Diakuinya bahwa bantuan yang diberikan agak terlambat, karena semua pegawai Kantor Negeri Passo juga mengalami musibah yang sama.

Pascagempa menimbulkan isu hoaks dan beredar dengan cepat ke masyarakat, sehingga menimbulkan salah paham antara warga dan Pemerintah Negeri. Untuk itu para pemangku kepentingan di jajaran Pemerintahan Negeri Passo mengimbau kepada warga, agar dapat melakukan komunikasi dua arah, sehingga salah persepsi yang menjurus pada perpecahan dapat diatasi dengan cepat dan tidak menimbulkan konflik.

“Kami terbuka pada pertanyaan apapun dari masyarakat terkait informasi yang ingin didapat. Silakan bertanya, kami akan menjawab sebagaimana adanya”, papar Ketua Saniri.

Pada kesempatan yang sama, Bhabinsa dan Bhabinkamtibmas juga berpesan agar masyarakat lebih kritis dalam menerima informasi. Biasakan untuk selalu mencari informasi terkait berita yang didengar.

“Kami mengharapkan masyarakat tidak percaya isu hoaks yang menyesatkan, tidak meninggalkan rumah dalam keadaan kosong, sehingga tidak menjadi korban perampokan”, papar Hans Monaten selaku Bhabinsa Negeri Passo.

Karena dikhawatirkan ada oknum-oknum yang memanfaatkan keadaan ini untuk menggasak rumah yang ditinggal pemiliknya mengungsi.

Untuk diketahui, bahwa jumlah rumah yang mengalami kerusakan berat akibat gempa berkisar 8--10 rumah, sementara yang mengalami rusak ringan sebanyak 200--250 rumah.

Hingga berita ini diturunkan Pemerinta Negeri Passo masih melakukan pendataan. “kami sementara merampungkan pendataan”, papar Lallo Pejabat Raja Negeri Passo.

Adapun korban yang meninggal pada saat gempa di wilayah Passo sebanyak 3 orang. Satu diantaranya adalah anak usia 1 tahun, bernama Joe Christophel Nanlohy, yang merupakan warga Rt 063 Rw 13 Passo. Joe meninggal akibat terkena reruntuhan bangunan. Korban lainnya yakni Robert Kawilarang (71 tahun) yang merupakan warga Nusalaut, ia datang ke Ambon dengan tujuan untuk melakukan pengobatan. Jasad Robert sudah dibawa pulang ke Nusalaut dengan mendapat fasilitas mobil jenazah dari Pemerintah Kota Ambon dan suntikan formalin dari Puskesmas Passo. (LM3)