Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah Provinsi Jambi

Tahukah anda berapa Total Aset yang dimiliki Pemerintah baik Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Republik Indonesia? Pernahkah anda mendengar tentang Government Finance Statistics (GFS)?

Ya, anda dapat mengetahui berapa total nilai aset yang dimiliki pemerintah pusat dan pemerintah daerah, dan begitu juga data statistik keuangan pemerintahan lainnya, dalam sebuah Laporan berjudul Laporan Statistik Keuangan Pemerintah (LSKP) atau Government Finance Statistics (GFS). GFS disusun berdasarkan standar yang diterima secara internasional yaitu berdasarkan Manual GFS yang diterbitkan oleh International Monetary Fund (IMF).

Laporan Statistik Keuangan Pemerintah (LSKP) disusun untuk memenuhi kebutuhan analisis kebijakan fiskal dan analisis kegiatan pemerintahan. Mengingat akan kebutuhan analisis fiskal pemerintah pusat dan pemerintah daerah di tingkat regional, Kanwil Ditjen Perbendaharaan menyusun laporan statistik tingkat regional. Atas dasar itulah Kanwil DJPb Provinsi Jambi sebagai institusi kantor vertikal Kementerian Keuangan yang diberi mandat menyusun LSKP tingkat regional, menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian Tingkat Wilayah (LKPK-TW) dan Laporan Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah (LSKP-TW).

Sumber data dalam penyusunan LKPK-TW dan LSKP-TW adalah data/informasi keuangan pemerintah yang dihasilkan dari Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Laporan Statistik Keuangan Pemerintah tingkat wilayah terdiri dari Laporan Operasional Statistik Keuangan Pemerintah, Neraca Statistik Keuangan Pemerintah, dan Laporan Sumber dan Penggunaan Kas Statistik Keuangan Pemerintah.

Laporan Operasional Statistik Keuangan Pemerintah Tingkat Wilayah Provinsi Jambi secara garis besar digambarkan sebagai berikut:

Sumber: Laporan GFS Strategis Tingkat Wilayah Kanwil DJPb Provinsi Jambi Tahun 2023 Audited

Kondisi Laporan Operasional Statistik Keuangan Pemerintah Konsolidasian menunjukkan surplus sebesar Rp14,82 triliun yang disebabkan jumlah pendapatan yang lebih besar dari beban. Dibandingkan dengan tahun 2022, Pendapatan mengalami kenaikan sebesar Rp3,66 triliun atau 11,22 persen. Kenaikan tertinggi terletak pada pendapatan lainnya sebesar Rp2,90 triliun atau 12,49 persen sedangkan Beban mengalami kenaikan sebesar Rp1,86 triliun atau 9,51 persen.

Saldo peminjaman untuk LO Statistik Keuangan Pemerintah menunjukkan nilai positif sebesar Rp7,38 triliun artinya di wilayah provinsi Jambi masih terdapat saldo peminjaman yang dapat dimanfaatkan untuk pengeluaran pembiayaan, biaya operasional dan pembangunan tanpa harus menerbitkan hutang yang baru sehingga terdapat saldo Keseimbangan Primer Positif sebesar Rp7,40 triliun.

Berdasarkan Neraca Statistik Keuangan Pemerintah Umum Tingkat Wilayah, Kekayaan Bersih per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 tercatat sebesar Rp87,50 triliun dan Rp83,68 triliun naik sebesar Rp3,81 triliun atau 4,56 persen dibandingkan dengan tahun 2022. Kenaikan tertinggi terletak pada Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp4,41 triliun atau 10,11 persen. Secara garis besar Neraca Statistik Keuangan Pemerintah digambarkan sebagai berikut:

Sumber: Laporan GFS Strategis Tingkat Wilayah Kanwil DJPb Provinsi Jambi Tahun 2023 Audited

Utang Bruto Pemerintah Konsolidasian adalah sebesar Rp1.07 triliun, dengan demikian jumlah tersebut menunjukkan posisi klaim keuangan yang membutuhkan pembayaran bunga dan/atau pokok oleh pemerintah di masa yang akan datang.

Kekayaan keuangan neto juga menunjukkan hal yang positif dimana total aset keuangan sebesar Rp5,86 triliun dengan kewajiban sebesar Rp1,07 triliun jauh lebih besar (5 berbanding 1) jika dibandingkan dengan jumlah kewajiban. Artinya posisi utang pemerintah konsolidasian di wilayah Provinsi Jambi masih dalam batas yang aman. Kekayaan neto juga menunjukkan indikator yang positif. Kekayaan neto menunjukkan seberapa besar kekayaan yang dimiliki oleh masing-masing tingkatan pemerintahan. Jumlah kekayaan bersih sebesar Rp87,50 triliun naik Rp3,81 triliun atau 4,56 persen dibandingkan dengan tahun 2022, menjadi pertanda bahwa pengeluaran-pengeluaran pemerintah tidak semata-mata hanya digunakan untuk biaya-biaya operasional namun lebih ditujukan untuk belanja-belanja yang berkontribusi terhadap penambahan aset non keuangan.

Laporan Sumber dan Penggunaan Kas Pemerintah menyajikan aliran kas masuk dan kas keluar Pemerintah yang secara garis besar digambarkan sebagai berikut:

Sumber: Laporan GFS Strategis Tingkat Wilayah Kanwil DJPb Provinsi Jambi Tahun 2023 Audited

Dibandingkan dengan tahun 2022, terjadi kenaikan Arus Kas Neto dari Aktivitas Operasi sebesar Rp1,79 triliun, Likuiditas pemerintah umum menunjukkan hal yang positif karena kas dari pendapatan yang dikumpulkan dari aktivitas operasi sebesar Rp14,82 triliun mampu digunakan untuk membiayai aktivitas investasi sebesar Rp7,44 triliun dan aktivitas pembiayaan dengan akumulasi sebesar Rp130 milyar sehingga menghasilkan Perubahan Kas Neto pemerintah konsolidasian sebesar Rp7,51 triliun.

Laporan GFS Kanwil DJPb Provinsi Jambi dapat diperboleh melalui link berikut ini: https://sites.google.com/view/monikarapi/