news-card-video
Jakarta
imsak
subuh
terbit
dzuhur
ashar
maghrib
isya

Bu Susi ! Jangan Tinggalkan Nelayan

Konten dari Pengguna
18 Maret 2018 12:04 WIB
comment
0
sosmed-whatsapp-white
copy-link-circle
more-vertical
Tulisan dari Leonardo Marboen tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
ADVERTISEMENT
Sontak saya termenung membaca berita berjudul Mata Berkaca-kaca ,Susi: 1 Tahun ke Depan Mungkin Tak Lagi di KKP. Di hadapan para nelayan, Susi mengatakan jabatan yang ia emban saat ini, tidak lama lagi harus dilepasnya. Matanya pun nampak berkaca-kaca, menegaskan masa tugasnya tinggal setahun lagi (m.detikcom,1/3/2018). Seolah signal bahwa keberadaanya di kabinet bakal tidak ada lagi, Bu Susi bukanlah disukai banyak para elite politik negeri ini konon beberapa kali disuarakan agar beliau direshufle. Saya langsung share berita itu ke group WA Aliansi Nelayan Sumatera Utara, organisasi yang tegas mendukung kebijakan Menteri. Mungkinkan negeri ini tak membutuhkan Susi lagi? Pertanyaan itu sangat pesimis. Terlalu dini saya berkesimpulan demikian karena hanya Tuhanlah yang tahu nasib manusia. Rakyat sudah terlanjur cinta padamu Bu Susi. Kata tenggelamkan telah menghinoptis negeri ini untuk bersatu menegakkan kedaulatan. Menjadi tagline untuk merubah situasi buruk bahkan menjadi meme candaan di dunia media sosial. Negeri ini masih ingin seruan tenggelamkan dari seorang wanita baja sepertimu..
ADVERTISEMENT
Di dalam ketegasanmu ada banyak rakyat yang bergembira, tapi ada juga sebagian pihak menganggap bagian dari malapetaka. Sudah lama negeri ini memunggungi laut, kapal asing meraup sumberdaya perikanan kita yang berlimpah yang harusnya bisa dinikmati rakyat. Sudah terlalu lama negara tak hadir di laut, yang berdampak tidak tumbuhnya kesejahateraan masyarakat khususnya nelayan. Merajelelanya mafia narkoba memasukkan barang haram itu ke negeri ini lewat kapal asing. Tapi itu terjawab bahwa penenggelaman kapal asing tidak hanya demi kedaulatan,keberlanjutan sumber daya ikan,tetapi juga untuk keselamatan bangsa dari ancaman narkoba.
Demonstrasi tanggal 16 Januari 2018 di istana negara oleh mereka yang menyebut dirinya nelayan adalah sebuah tanda bahwa politik perikanan menjadi ada. Tapi keberanian Bu Susi menghadapi pihak-pihak yang keras menolak kebijakan larangan cantrang terbukti ketika itu seolah massa yang berdemo takluk di hadapanmu. Massa menyambut teriakan hidup Bu Susi! lalu kemudian tenggelam oleh kepentingan sesaat. Mereka seolah menang ,mereka seolah diijinkan meneruskan operasi alat penangkap ikan jenis cantrang..Eitss...tunggu dulu., itu hanya berlaku sementara, menunggu selesai peralihan alat tangkap. Itu juga hanya berlaku di Pantai Utara Jawa hanya sebagian bukan seluruhnya.
ADVERTISEMENT
Tapi politik perikanan kemudian bergulir, beberapa daerah memaknai cantrang dilegalkan, parahnya lagi jenis trawlpun diminta dilegalkan. Mereka menjadikan keputusan cantrang di Pantura sebagi celah untuk kembali curang di laut. Padahal selama ini sudah curang, menggunakan yang ilegal, merusak, dan menipu ukuran kapasitas kapal (markdown) agar dapat ijin.
Bu Susi..bila saja tak hadir dalam kabinet kerja, belum tentu bangsa ini disegani. Beberapa negara telah memuji penenggelaman ilegal fishing di Indonesia. Buah ketegasan itu juga terlihat dengan adanya beberapa testimoni nelayan yang hasil tangkapan ikan perlahan tapi.pasti meningkat. Namun segelintir elite negeri ada yang mengkritik kebijakan itu,seolah hanya pencitraan minus pertumbuhan ekonomi sektor perikanan walau kemudian Presiden memberi dukungan penuh atas kebijakan penenggelaman kapal.
ADVERTISEMENT
Tak banyak di negeri ini yang bekerja dengan tulus, yang bekerja profesional. Kebanyakan para pelaku usaha perikanan hanya ingin hasil tapi tak mau berproses agar sumberdaya ikan berkelanjutan. Itu jugalah yang berlaku pada aparat manakala Dinas Kelautan dan Perikanan di daerah kurang bekerja mensukseskan kebijakan larangan trawl. Sesuai dengan Permen KP No.71 tahun 2016 maka seharusnya terhiting 1 Januari 2018,trawl tidak ada lagi beroperasi, tapi kenyataanya di lapangan masih ada. Kebijakan itu dianggap remeh oleh aparatur di daerah. Akhirnya penangkapan ikan dengan trawl,cantrang dan konflik antar nelayan masih saja berlansung. Kecepatan gerak Menteri dengan bawahan sangat jauh beda. Ini juga menjadi bukti bahwa aparat birokrat selama ini tidak terbiasa bekerja. Para Dinas tak ubahnya sebagai Even Organizing (EO) program pemerintah bukan sebagai pelayan masyarakat.
ADVERTISEMENT
Tak banyak di negeri ini yang bekerja dengan tulus, yang bekerja profesional. Kebanyakan para pelaku usaha perikanan hanya ingin hasil tapi tak mau berproses agar sumberdaya ikan berkelanjutan. Itu jugalah yang berlaku pada aparat manakala Dinas Kelautan dan Perikanan di daerah kurang bekerja mensukseskan kebijakan larangan trawl. Sesuai dengan Permen KP No.71 tahun 2016 maka seharusnya terhiting 1 Januari 2018,trawl tidak ada lagi beroperasi, tapi kenyataanya di lapangan masih ada. Kebijakan itu dianggap remeh oleh mereka di daerah. Akhirnya konflik antar nelayan masih saja ada. Kecepatan gerak Menteri dengan bawahan sangat jauh beda. Ini juga menjadi bukti bahwa aparat birokrat selama ini tidak terbiasa bekerja. Para Dinas tak ubahnya sebagai Even Organizing (EO) program pemerintah bukan sebagai pelayan masyarakat.
ADVERTISEMENT
Bu Susi ! Pemilu 2019 tak lama lagi dan memilih Presiden, maka sudah pasti akan terjadi bongkar pasang kabinet . Tapi saya masih yakin bahwa dukungan rakyat terhadap Jokowi untuk melanjutkan pemerintahan dua periode. Dan jika terpilih lagi Jokowi nelayan masih mengharapkan Bu Susi untuk menahkodai kementrian Kelautan dan Perikanan. Posisi itu akan ditempati oleh anak bangsa yang tulus,tegas dan profesional seperti Bu Susi. Dan hingga saat ini belum tergantikan, mesipun banyak pihak yang ingin menggeser ibu. Ingatlah...Satyam Eva Jayate,Pada Akhirnya Kebenaralah Yang Akan menang (Raden Wijaya 1293). Maka karena itu, Bu Susi Jangan tinggalkan Nelayan
Penulis : Leonardo Marbun
Sekretaris Aliansi Nelayan Sumatera Utara (ANSU)
ADVERTISEMENT