Kepercayaan Publik dan Stabilitas Rupiah

Sumber: https://www.bi.go.id/id/publikasi/ruang-media/news-release/Pages/sp_2817726.aspx

Nilai tukar bukan hanya sekadar angka konversi mata uang dan dampaknya kepada perekonomian. Di balik pergerakan Rupiah, terdapat satu faktor yang sering tidak terlihat yaitu kepercayaan publik.

Fluktuasi Rupiah

Stabilnya nilai Rupiah cukup banyak dipengaruhi oleh ketidakpastian global dan stabilitas dalam negeri yang berdampak pada kondisi pasar. Oleh karena itu, selain memilih instrumen moneter yang tepat untuk mengintervensi pasar, bagaimana cara otoritas untuk dapat membangun kepercayaan publik dalam rangka stabilitas tidak bisa diabaikan begitu saja. Apa yang terjadi pada Rupiah belakangan ini merupakan salah satu bukti bahwa pergerakan nilai tukar Rupiah sangat dipengaruhi oleh kedua faktor tersebut. Konflik di Timur Tengah yang terus mengalami eskalasi semakin menekan pasar keuangan, pergerakan harga komoditas, dan perdagangan internasional serta stabilitas dalam negeri yang turut berdampak ke kondisi pasar. Sebagai otoritas moneter, Bank Indonesia melakukan intervensi pasar dengan harapan stabilitas Rupiah semakin menguat dan menjaga inflasi tetap berada di target yang ditetapkan Pemerintah.

Tekanan terhadap Rupiah juga pernah dialami pada tahun 1998. Berbagai macam faktor menjadi pemicunya. Diawali dengan krisis mata uang yang terjadi di berbagai negara Asia yang kemudian diperparah dengan tingginya utang luar negeri Indonesia. Selain itu, sistem perbankan dan fondasi ekonomi Indonesia yang dinilai masih cukup lemah membuat nilai Rupiah terdepresiasi cukup dalam dan menyebabkan inflasi semakin melonjak tinggi.

Keadaan ini menyebabkan hilangnya kepercayaan publik terhadap perekonomian Indonesia. Kebijakan-kebijakan yang bersifat reformatif kemudian diambil, seperti restrukturisasi perbankan untuk menarik kembali kepercayaan masyarakat kepada perbankan. Langkah besar lainnya yang dianggap menjadi salah satu turning point adalah reformasi bank sentral yaitu Bank Indonesia. Seluruh langkah tersebut akhirnya berhasil menciptakan perekonomian yang lebih kredibel dan mengembalikan kepercayaan publik.

Kepercayaan dan Stabilitas Nilai Tukar

Satu hal yang menurut saya cukup penting untuk diperhatikan dari upaya yang pernah diambil dalam rangka menjaga stabilitas nilai tukar adalah fokus pada upaya untuk mengembalikan kepercayaan publik. Seperti yang pernah disampaikan oleh Prof. Didik J. Rachbini, bahwa kembali menguatnya Rupiah pasca krisis tahun 1998 sangat dipengaruhi oleh keberhasilan dalam membangun kepercayaan publik. Indikator ini menurut saya pribadi bisa dikatakan cukup menantang mengingat mengukur dan menjamin adanya kepercayaan merupakan hal yang tidak bisa diukur dengan angka.

Mengingat peran stabilitas nilai tukar dipegang oleh otoritas moneter/bank sentral, maka kepercayaan terhadap sektor kebijakan moneter memang cukup sering menjadi sorotan. Contoh yang pernah terjadi ketika krisis yang dialami Jepang di tahun 1996. Salah satu langkah yang diambil adalah melakukan reformasi Bank of Japan (BoJ). Langkah serupa yang juga dilakukan pemerintah Indonesia pada saat krisis 1998. Namun yang menarik adalah, mengatasi krisis melalui reformasi BoJ awalnya bukanlah sebagai prioritas utama untuk mengatasi krisis. Reformasi dilakukan dalam rangka menjaga ekspektasi publik terhadap otoritas, dengan harapan krisis dapat diatasi.

Melihat penjelasan di atas, maka pada prinsipnya menjaga kepercayaan publik merupakan hal yang perlu diperhatikan ketika terjadi pelemahan terhadap nilai tukar. Chief Economist IMF pernah menyatakan bahwa kepercayaan terhadap bank sentral harus dijaga dalam rangka menjaga ekspektasi inflasi dan stabilitas makroekonomi. Selain itu, Central Bank Study Group (CBSG) yang dibentuk dalam rangka reformasi BoJ menyatakan bahwa di tengah globalisasi, kepercayaan publik terhadap bank sentral merupakan hal yang krusial. Pandangan serupa disampaikan Keidanren (1996) yang menekankan pentingnya membangun pasar keuangan dan sistem keuangan yang kuat yang dipercaya dalam negeri dan sebagai fondasi pembangunan ekonomi Jepang.

Menjaga Kepercayaan Publik

Dari pengalaman menegaskan bahwa setiap otoritas masing-masing memiliki peran, baik itu pemerintah maupun otoritas moneter/bank sentral. Bahkan pada krisis 1998, pemerintah menjadi salah satu aktor utama reformasi sektor moneter untuk mendapatkan kembali kepercayaan publik. Tantangan untuk menyelaraskan tujuan pro growth dan pro stability akan terus ada. Oleh karena itu, yang menjadi kunci adalah bagaimana setiap otoritas mampu merumuskan kebijakan yang tepat sasaran, selaras, dan saling mendukung

Pengalaman Bundesbank merupakan preferensi yang cukup sering dijadikan acuan bagaimana stabilitas ekonomi dapat tetap dicapai dengan memperhatikan kepentingan kebijakan sektor moneter dengan pemerintah, termasuk industri keuangan. Dari pengalaman tersebut juga terlihat bahwa kepercayaan serta dukungan publik dapat tumbuh melalui keberhasilan sinergi antarotoritas.

Di sisi lain, era digitalisasi saat ini menghadirkan tantangan tersendiri dalam menjaga stabilitas mata uang. Cepatnya informasi yang tersebar dapat mempengaruhi kondisi pasar sangat signifikan. Diseminasi kebijakan kepada publik memang merupakan salah satu bentuk transparansi kebijakan yang dapat mendukung efektivitas kebijakan, di tengah derasnya informasi yang beredar, risiko munculnya disinformasi di masyarakat juga semakin besar. Oleh karena itu, peran publik dalam memilah dan menyaring informasi menjadi sama pentingnya guna menjaga stabilitas Rupiah.

Pada akhirnya, stabilitas nilai tukar tidak hanya ditentukan oleh seberapa kuat instrumen moneter yang dimiliki, tetapi juga oleh kepercayaan publik terhadap arah kebijakan yang diambil otoritas. Di tengah ketidakpastian global dan derasnya arus informasi digital, menjaga sinergi kebijakan, kredibilitas otoritas, dan kepercayaan publik juga menjadi kunci utama dalam menjaga stabilitas Rupiah.