Memulihkan Nurani ASN sebagai Kompas Moral Bangsa
Tulisan dari Lewak Karma tidak mewakili pandangan dari redaksi kumparan
Loket pelayanan publik masih terdapat kondisi pengap, tertutup, dan tidak nyaman. Pelayanan yang tidak humanis, berbelit-belit dan lambannya respons petugas juga sering dijumpai. Fasilitas tidak ramah terhadap kelompok rentan, penyandang disabilitas dan masyarakat awam masih ditemukan di berbagai instansi pemerintahan. Beberapa layanan sangat ditentukan prosesnya, karena ada akses “orang dalam” dan imingan gratifikasi. Lantas, di mana kepercayaan publik terkulai, karena kehilangan nurani integritas.
Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri), sebagai rumah bagi lebih dari 4 juta Aparatur Sipil Negara (ASN). Misi Korpri bukanlah menciptakan mesin birokrasi yang patuh secara mekanis. Melainkan membentuk pribadi-pribadi bernurani yang menjadi agen perubahan sosial, menjembatani nilai-nilai luhur sebagai manifesto integritas.
Acap kali integritas direduksi menjadi sekadar kepatuhan pada aturan, daftar hadir yang penuh, atau laporan harta kekayaan yang tepat waktu. Padahal, integritas sejati adalah suara hati yang tetap memilih jalan benar ketika tidak ada seorang pun yang melihat. Integritas merujuk pada kualitas yang hidup, bukan kotak kaku dalam daftar periksa administratif.
Krisis pada birokrasi kita adalah giat membangun sistem, tetapi alpa merawat nurani. Haryatmoko, dalam bukunya Etika Publik untuk Integritas Pejabat Publik dan Politisi (2011), memberikan fondasi pemikiran yang kokoh, “Etika publik bukan sekadar kepatuhan pada aturan, melainkan komitmen batin untuk mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi atau golongan. Tanpa komitmen batin, aturan hanya akan melahirkan kepatuhan semua yang rapuh dan mudah retak oleh godaan.”
Peran Korpri, khususnya ASN muda sebagai agen perubahan sosial harus menemukan relevansinya dalam idealisme. Semangat membara, ketika ditempatkan di lingkungan kerja, namun masih ada jejak budaya “gratifikasi”, tentu akan menjadi ironi. Jika Korpri hanya hadir sebagai organisasi seremonial sibuk dengan seragam dan senam bersama, tetapi absen dalam pembinaan mental, maka ASN muda itu hanya punya dua pilihan, yaitu menyerah pada arus atau terisolasi secara sosial.
Korpri yang sehat adalah “komunitas moral” bagi yang merangkulnya, memberinya kekuatan untuk berkata tidak pada pelanggaran. Ini menunjukkan bahwa menjadi jujur bukanlah tindakan heroik yang menyiksa, melainkan standar normal yang membanggakan. Penelitian dari Martini, Setiyono, dan Purnaweni dalam Jurnal Ilmiah Administrasi Publik (2023) berjudul "Membangun Integritas ASN Melalui Penguatan Etika Organisasi di Era Disrupsi" menguatkan hal ini. Riset tersebut membuktikan bahwa keterlibatan aktif ASN dalam organisasi profesi yang menekankan internalisasi nilai etika, seperti Korpri, secara signifikan mampu menaikkan indeks integritas hingga 27%. Ini adalah bukti bahwa kekuatan kolektif sebuah organisasi.komunitas mampu menjadi benteng bagi moral individu.
ASN adalah teks hidup yang dibaca oleh masyarakat setiap hari. Tindakan mereka adalah definisi konkret dari “negara” di mata rakyat. Di sini, etika bukan hanya tentang anti korupsi, tetapi juga tentang kemampuan untuk mencintai dan menghormati perbedaan. Inilah modalitas unik yang dimiliki Korpri. Semisal ASN asal suku Sunda yang bertugas sebagai penyuluh pertanian di pedalaman NTT bukan hanya sedang mentransfer ilmu, tetapi juga sedang mempraktikkan diplomasi budaya dan etika multikultural.
ASN belajar bahwa menghormati tanah adat adalah bagian dari etika pelayanan yang lebih tinggi. Agus Pramusinto dalam orasinya Reformasi Birokrasi dan Revolusi Mental (2020) menegaskan, “Korpri harus menjadi motor yang menghalususkan sekat-sekat hierarki dan kedaerahan, menciptakan budaya kerja di mana seorang staf merasa aman dan bermartabat untuk menegur atasannya.” Inilah esensi dari budaya kerja tanpa sekat vertikal dan horizontal, di mana nilai kemanusiaan dijunjung lebih tinggi dari jabatan.
Untuk mencapai itu, Korpri perlu keluar dari zona nyaman dari sekadar bimtek dan seminar beralih ke pendekatan yang lebih humanis dan kontekstual. Pendidikan etika tidak boleh lagi hanya berupa “ceramah kering” tentang pasal-pasal gratifikasi. Akan tetapi, harus menyentuh akar kultural dan spiritual.
Meminjam tradisi pengajaran nilai siri’ na pacce (rasa malu dan solidaritas) dari suku Bugis adalah bentuk pengawasan sosial yang lebih kuat dari CCTV mana pun. Dengan menanamkan filosofi Jawa sepi ing pamrih, rame ing gawe (bekerja tanpa pamrih) sebagai sumber kebanggaan diri, bukan sebagai bahan tertawaan sinis. Inilah yang dimaksud oleh Yudi Latif dalam Negara Paripurna (2011), bahwa “integritas penyelenggara negara adalah pondasi moral bagi berdirinya negara yang bermartabat.” Fondasi itu harus dibangun dari batu bata budaya kita sendiri, disemen oleh nilai-nilai agama, dan diikat oleh Pancasila sebagai puncak arsitekturnya.
Muara menjadi ASN yang berintegritas adalah pilihan sadar untuk menjadi sebuah prasasti kesederhanaan yang bermakna. Di saat dunia memuja gemerlap materialisme, ada ASN memilih jalan lurus adalah sebuah revolusi diam-diam. Ada bidan desa yang menolak amplop, guru yang tetap mengajar dengan hati meski gaji terlambat, setiap petugas administrasi yang tersenyum membantu tanpa mengharap imbalan, mereka semua sedang menulis ulang narasi tentang Indonesia.