Catatan Kritis 2 Tahun Pemerintahan: Melayani Oligarki atau Rakyat?

Dalam rangka memonitoring dan mengevaluasi kinerja pemerintah selama 2 tahun terakhir, Majelis Hukum, HAM dan Lembaga Hikmah Kebijakan Publik PP Muhammadiyah mengadakan webinar refleksi akhir tahun yang bertajuk Catatan 2 Tahun Pemerintahan: Melayani Oligarki atau Rakyat?.

Refleksi ini dihadiri oleh Dr. M. Busyro Muqoddas, SH.,M.Hum. selaku Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bidang Hukum, HAM dan Kebijakan Publik. Selain itu, acara ini menghadirkan 5 Narasumber diantaranya adalah Prof. Nurul Barizah, Dr. Herlambang P.W, Prof. Vedi R Hadiz, Dr. Faisal Basri dan Prof. Susi Dwi Harijanti.

Di awal diskusi, Ketua Majelis Hukum dan HAM PP Muhammadiyah, Dr. Trisno Raharjo, SH., M.Hum. menyampaikan bahwa tujuan diadakannya refleksi akhir tahun ini guna untuk mengkaji dan melakukan refleksi 2 tahun kepempinan Jokowi di periode kedua.

"Kami ingin menyoroti berbagai kebijakan publik yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan DPR sebagai komponennya, apakah kebijakan yang dilaksanakan sudah melayani masyarakat?" tuturnya.

Dalam refleksi akhir tahun tersebut, Dr. M. Busyro Muqoddas, SH.,M.Hum. selaku Keynote Speaker menyampaikan bahwa keaslian watak kemanusiaan bangsa telah dicontoh-teladankan oleh rakyat negeri ini selama masa kritis pandemi Covid 19.

"Dua tahun perjalanan birokrasi pemerintah semakin memperkuat relasi imperium oligarki dengan korupsi. Pertanda punahnya budaya welas asih yang tersubstitusi oleh pelembagaan watak basa-basi. Semoga derita rakyat teradvokasi oleh elemen masyarakat sipil yang masih menjunjung tinggi independesni dan harkat martabat diri." Tutur Dr. M. Busyro Muqoddas di akhir pengantar.

Pakar Ekonomi Politik dan Sosial, Prof. Vedi R Hadiz juga mengatakan bahwa seandainya kinerja pemerintah baik-baik saja maka kita tidak mungkin berkumpul di refleksi akhir tahun ini.

Hal ini dipaparkan oleh Prof. Vedi R Hadiz dalam webinar "Refleksi Akhir Tahun Catatan Kritis 2 Tahun Pemerintahan: Melayani Oligarki atau Rakyat pada Kamis 23 Desember 2021.

"Dua tahun terakhir saya mengamati penggunaan semakin meningkat, namun terkesan berbeda dengan era reformasi 1998/1999. Banyak orang berasumsi bahwa pemerintah sekarang melayani oligarki." tuturnya.

Kehadiran Presiden Jokowi yang merupakan presiden pertama di luar kalangan oligarki Orde Baru sebenarnya menjadi harapan terbesar terwujudnya sistem pemerintahan yang pro akan kepentingan masyarakat. Namun nyatanya hal itu berbanding terbalik, kita semua bisa melihat bahwa saat ini oligarki semakin menancapkan kukunya di era demokrasi.

Prof. Vedi R Hadiz juga melihat bahwa arah serang oligarki saat ini lebih fokus kepada penyerangan secara individu. Padahal menurutnya oligarki itu bersifat sosial dan sangat terkait dengan relasi kuasa.

Dibandingkan masa Orde Baru, Prof. Vedi R Hadiz juga menyampaikan bahwa kemampuan adaptasi oligarki kian meningkat dan tidak banyak dilihat orang. Oligarki juga semakin adaptif dan bisa berkembang dalam lingkup otoriter maupun demokrasi.

Dilihat dari beberapa kondisi pula bahwa sebenarnya dua tahun terakhir ini oligarki tidak memberi banyak manfaat terbukti dari lambatnya langkah pemerintah dalam perubahan UU Cipta Kerja yang dibatalkan oleh MK.