Jokowi Klaim IKN Disetujui Seluruh Rakyat Indonesia, Benarkah?

Ilustrasi ibu kota. Gambar dibuat dengan bantuan AI.

Menuju akhir masa jabatannya, Presiden Joko Widodo tampak menghabiskan sisa masa jabatannya di Kantor Ibu Kota Nusantara (IKN). Pergantian presiden terpilih hanya tinggal menghitung pekan. Tepatnya pada 20 Oktober 2024, akan dilaksanakan pergantian Presiden secara resmi.

Dengan segala kemewahan di dalamnya, acap kali IKN disebut sebagai “proyek megah”. Bagaimana tidak, gedung-gedung megah dan mewah, air keran siap minum, panel surya pada fasilitas rumah menteri, tunjangan kinerja puluhan juta, hotel bintang lima, dan masih banyak fasilitas lainnya. Siapa sangka? Di balik segala fasilitas supernya, dibangunnya IKN justru memberikan dampak buruk bagi area sekitarnya. Debu proyek yang tebal kian menyelimuti pemukiman warga, hingga tanaman dan kendaraan. Ketersediaan air bersih pun sulit didapatkan oleh warga sehingga harus membeli.

IKN yang masih terus dibangun hingga saat ini, memunculkan banyak pro dan kontra. Banyak tokoh yang kontra dengan dibangunnya IKN lantaran tidak adanya urgensi, serta melihat kondisi masyarakat yang sulit secara ekonomi. Selain itu, sebanyak sembilan ribu lebih masyarakat telah menandatangani petisi yang menyatakan bahwa 2022-2024 bukanlah momen untuk pemindahan ibu kota. Namun, terdapat klaim dari Presiden yang menyebut bahwa IKN disetujui oleh seluruh rakyat Indonesia. Muncul klaim dari Presiden Jokowi yang menyebut IKN merupakan hasil persetujuan seluruh rakyat Indonesia.

Klaim ini disampaikan dalam momen pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) 2024, di Istana Negara, IKN, Kalimantan Timur, Rabu (25/9).

“Jadi ini bukan keputusan Presiden saja, tetapi juga keputusan seluruh rakyat Indonesia yang diwakili oleh seluruh anggota DPR yang ada di Jakarta," kata Jokowi, dikutip dari Kumparan. Beliau tidak ingin ada ungkapan yang menyebut IKN sebagai keinginannya semata, karena ini sudah sesuai prosedur, katanya.

"Supaya jangan ada sebuah kekeliruan persepsi bahwa ini adalah proyeknya Presiden Jokowi, bukan. Itu sudah melalui tahapan tahapan tahapan yang baik dalam kita berbangsa dan bernegara,"

Beliau juga mengingatkan bahwa rencana perpindahan ibu kota sudah pernah digagas sebelumnya oleh presiden terdahulu, Soekarno dan Soeharto.

"Sehingga betul Bung Karno tahun '60-an sudah menggagas untuk kepindahan ibu kota, Pak Harto juga menggagas kepindahan ibu kota, kalau saya itu hanya mengeksekusi. Gagasan itu sudah gagasan panjang udah lama," ujar Jokowi.

Dengan pernyataan tersebut, ternyata mengundang tanggapan dari warganet yang beramai-ramai komentar dan menunjukkan ketidaksetujuan atas klaim tersebut. Banyak dari warganet yang merasa tidak setuju dengan dibangunnya IKN, hal ini tentunya tidak berbanding lurus dengan klaim Presiden yang menyebut bahwa IKN merupakan hasil persetujuan seluruh rakyat Indonesia.

Tentu Jokowi tidak sembarangan menyebut seluruh rakyat Indonesia, karena katanya klaim ini sudah berdasarkan izin ke DPR.

"Sebuah keputusan yang tidak mudah, tetapi itulah yang sudah kita putuskan, kita juga izin kepada DPR. Saya menyampaikan lisan di dalam rapat paripurna tanggal 16 Agustus [2019], kemudian diikuti dengan pengajuan undang-undang mengenai Ibu Kota Nusantara, dan itu disetujui 93% dari fraksi yang ada di DPR [pada 18 Januari 2022]," ujarnya.

Ternyata, warganet tetap tidak menerima akan klaim tersebut meskipun sudah dijelaskan terkait perizinan ke DPR dan sebagainya. Menurut warganet, DPR bukan lagi merupakan wakil dari seluruh rakyat Indonesia. Dengan begitu, seharusnya tidak bisa dengan mudah memberi klaim seluruh rakyat Indonesia. Presiden dan DPR sebaiknya berbenah untuk dapat mengembalikan trust dari masyarakat. Dengan berbenah diri untuk negara, diharapkan ke depannya memunculkan harmoni hidup dalam kerukunan, dan keluasan hati untuk menaruh percaya pada wakil rakyat dan pemimpin negara.