Seminar Nasional: Ketimpangan dan Urgensi Politik Redistribusi di Indonesia

Busyro Muqoddas, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia menyampaikan pembukaannya saat menjadi keynote speaker pada acara Seminar Nasional di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (13/11).

Pada hari Rabu (13/11), telah diselenggarakan seminar nasional kolaborasi dari Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Center of Economics and Law Studies (CELIOS). Kegiatan ini bertempat di Amphitheater E6 Gedung K.H Ibrahim Lantai 5, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Adapun yang bertindak sebagai Keynotes pada pembuka acara yaitu, Dr. Busyro Muqoddas, M. Hum, selaku ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia. Seminar Nasional ini turut menghadirkan empat pembicara diantaranya, Galau D Muhammad (peneliti CELIOS), Muhammad Saleh (pakar hukum CELIOS), Herni Ramadlaningrum (Policy Analyst The Prakarsa), dan David Efendi (Dosen Ilmu Pemerintahan UMY). Kegiatan ini turut diramaikan oleh peserta yang merupakan mahasiswa Ilmu Pemerintahan dan Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.

Rangkaian seminar pada kegiatan tersebut diawali dengan pemutaran film, pemaparan materi oleh empat pemateri, sesi tanya jawab, dan penutupan. Model seminar ini bertujuan untuk mengamplifikasi hasil riset CELIOS terkait ketimpangan ekonomi di Indonesia kemudian diintegrasikan dengan berbagai disiplin ilmu dari pemateri. Selain itu, kegiatan ini bertujuan untuk menyuarakan kegelisahan masyarakat sipil, akademisi, institusi riset, dan aktor non governmental organizations untuk lebih progresif mengupayakan distribusi kekayaan yang lebih adil.

Peserta dan Pembicara pada Seminar Nasional: Ketimpangan dan Urgensi Politik Redistribusi di Indonesia bersama LHKP PP Muhammadiyah, Prodi Ilmu Pemerintahan UMY, dan CELIOS.

Tema yang diangkat pada seminar nasional kali ini adalah Ketimpangan dan Urgensi Politik Redistribusi di Indonesia. Hal ini dilatarbelakangi oleh laporan ketimpangan ekonomi Indonesia 2024 yang dirilis oleh CELIOS. Dalam penelitiannya, CELIOS memberi gambaran secara rinci bagaimana kekayaan dan pendapatan yang tidak terdistribusi merata memperburuk situasi sosial dan ekonomi. Dalam laporan ini juga disebutkan data yang menunjukkan bahwa kekayaan terkonsentrasi di tangan segelintir orang kaya, sementara mayoritas masyarakat berjuang untuk bertahan hidup dengan sumber daya yang terbatas. ketimpangan ini semakin diperparah oleh kekuatan korporasi besar dan oligarki ekonomi yang berpengaruh.

Data menunjukkan adanya peningkatan kekayaan hingga 174% dari 2020 hingga 2023 dari triliuner teratas di Indonesia. Disisi lain, pejabat publik juga lihai mengakumulasi kekayaan beramai-ramai. Para menteri di kabinet Joko Widodo hingga februari 2024 memiliki total kekayaan mencapai Rp 24,64 triliun dan setengahnya, sekitar 13,36 triliun, disumbang oleh kekayaan 4 menteri yang terafiliasi dengan perusahaan tambang. Dengan total kekayaan sebesar itu, sebenarnya terdapat potensi pajak kekayaan (wealth tax) yang dapat dioptimalkan oleh negara untuk pemasukan perpajakan ditengah peningkatan rasio hutang. Pada kegiatan ini CELIOS memberikan catatan bahwa potensi pajak kekayaan dari 50% orang terkaya di Indonesia mencapai 81,6 triliun. Dengan begitu pendapatan pajak kekayaan dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan publik yang mendesak dan lebih berkelanjutan.

Akhirnya dengan diselenggarakannya seminar nasional ini diharapkan dapat membuka diskusi publik mengenai dampak ketimpangan ekonomi terhadap stabilitas sosial, serta mengajukan rekomendasi yang konstruktif bagi para pemangku kepentingan. Melalui laporan tersebut diharapkan dapat memantik pemahaman mengenai ketimpangan yang lebih luas, dan tindakan konkret untuk mengatasi ketimpangan dapat diambil oleh para pengambil kebijakan, akademisi, serta masyarakat.