Menilik Peran Pendidikan dalam Mengatasi Ketimpangan di Indonesia

Pendidikan sebagai solusi ketimpangan pembangunan Indonesia. (Sumber: Photo by Nick Agus Arya on Unsplash https://unsplash.com/photos/5i3oyOrojvk)

Pendidikan secara tidak langsung merupakan hal yang tidak bisa dipisahkan dari pembangunan. Jika kita cermati, pembangunan yang kini sedang digalakkan di negara kita tercinta Indonesia, tak dapat disangkal hanya dapat dinikmati oleh sebagian daerah saja, terutama di Pulau Jawa. Adapun daerah-daerah yang kurang terjamah oleh pembangunan ini, menjadi daerah-daerah yang kurang sejahtera. Padahal sejatinya, setiap warga negara Indonesia, di mana pun ia berada, memiliki hak-hak sosial yang di dalamnya mencakup kesejahteraan ekonomi.

Hak ini diberikan oleh negara, sebagai timbal balik yang bersifat resiprokal. Selain itu, sudah jelas dinyatakan dalam pembukaan UUD 1945, bahwasanya negara dalam hal ini hadir, dalam upaya memajukan kesejahteraan umum. Jika negara dalam kegiatan pembangunannya kemudian mengabaikan adanya ketimpangan, itu berarti negara telah mengabaikan amanat UUD 1945 sebagai dasar hukum tertinggi dan juga menyalahi hak-hak sosial para warga negara di wilayah-wilayah yang mengalami ketertinggalan.

Sebagai sesama warga negara, kita tentu menyadari bahwa dalam menyikapi pembangunan, menjadi tertinggal dan terbelakang adalah musibah yang perlu diatasi. Hal ini menjadi lebih relevan lagi terutama jika mengingat kondisi ketimpangan ekonomi di Indonesia sendiri, di mana total kekayaan dari 4 penduduk kaya bisa setara dengan kekayaan 100 juta penduduk miskin.

Meskipun begitu, ketimpangan merupakan sebuah keniscayaan yang pasti akan dilalui dalam sebuah proses pembangunan. Memang benar, bahwa ketimpangan wilayah disebabkan oleh tidak meratanya proses pembangunan, akan tetapi faktor-faktor lainnya seperti perbedaan potensi daerah, dan juga latar belakang penduduk daerah juga mempengaruhi ketimpangan tersebut.

Terkait perbedaan potensi daerah, dinyatakan bahwa salah satu penyebab ketimpangan antar daerah di Indonesia adalah perbedaan potensi sumber daya alam (SDA). Daerah dengan potensi SDA yang besar akan cenderung memiliki perekonomian yang lebih kuat, dibandingkan daerah dengan potensi sumber daya alam yang sedikit. Meskipun begitu, penulis dalam hal ini mengambil sikap sebaliknya.

Papua dan Papua Barat, Kalimantan Barat, Sulawesi Barat dan Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Barat, Maluku dan Maluku Utara, hingga Sumatera Utara merupakan daerah-daerah dengan potensi kekayaan alamnya yang tidak sedikit, namun di satu sisi juga merupakan daerah yang relatif tertinggal berdasarkan pembangunan infrastruktur (Sukwika, 2018). Jika benar perbedaan potensi daerah, terutama berkaitan dengan sumber daya, menjadi penyebab ketimpangan di daerah, mengapa justru daerah dengan kekayaan alam melimpah menjadi daerah-daerah tertinggal dalam pembangunan?

Faktor selanjutnya yang perlu diperhatikan adalah faktor demografi daerah itu sendiri. Dalam hal ini, daerah dengan struktur demografi yang baik, terutama berkaitan dengan tingkat pengangguran yang rendah, akan meningkatkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi daerah tersebut. Hal inilah yang kemudian menjadi salah satu permasalahan mendasar dari ketimpangan pembangunan. Dengan begitu, selain merevisi kebijakan pemerataan pembangunan, perlu juga diciptakan suatu kebijakan yang berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) di daerah tersebut.

Bahkan menurut penulis, sebaiknya pemerintah menggalakkan pembangunan kualitas SDM terlebih dahulu, dibandingkan pembangunan infrastruktur dan ekonomi. Karena bagaimanapun juga, jika SDM di suatu daerah sudah berdaya dan dapat berdiri sendiri, maka pembangunan ekonomi daerah tersebut pun akan meningkat dengan sendirinya.

Pendidikan menjadi suatu jawaban yang tepat atas permasalahan ketimpangan ini. Pembangunan daerah-daerah yang masih tertinggal sebaiknya difokuskan pada penyediaan akses pendidikan yang memadai dan juga berkualitas. Permasalahan yang terjadi saat ini adalah, fasilitas pendidikan yang memadai dan berkualitas itu hanya tersedia di wilayah Pulau Jawa saja. Dalam hal ini, bahkan di bidang pendidikan pun terjadi ketimpangan yang nyata.

Banyak penduduk di daerah luar Pulau Jawa kemudian pergi dan menuntut ilmu di Pulau Jawa, yang justru mengakibatkan semakin padatnya pulau yang nyatanya telah dinobatkan sebagai pulau terpadat ini. Banyak dari pelajar tersebut pun enggan untuk kembali lagi dan membangun daerahnya. Hal ini merupakan sebuah ironi yang dalam jangka panjang akan semakin mempertegas kesenjangan antar wilayah di Indonesia.

Dengan begitu, dapat dikatakan bahwa sebuah solusi yang tepat dalam menjalankan pembangunan demi tercapai kesejahteraan masyarakat Indonesia secara keseluruhan dalam hal ini adalah dengan memfokuskan pembangunan kualitas pendidikan di daerah-daerah tertinggal, baik dengan menyediakan beasiswa untuk para pelajar di daerah-daerah, menyediakan fasilitas pendidikan yang memadai, dan tenaga pengajar yang andal dan berkualitas. Harapannya, pembangunan kualitas pendidikan ini akan menjadi sebuah investasi jangka panjang, yang akan mendatangkan keuntungan berlipat ganda bagi Indonesia, di masa depan.