Peran dan Tantangan Analis Kebijakan di Pemerintah Daerah

sumber: foto Andhika Pratama (Biro Adpim)

Peran Analis Kebijakan di Era Fungsional

Jabatan fungsional di era penyederhanaan birokrasi menjadi salah satu jabatan fungsional yang cukup favorit disamping jabatan fungsional Peneliti dan Perencana. Para pejabat administrasi di Kementerian dan Lembaga sudah banyak yang disetarakan ke jabatan fungsional Analis Kebijakan. Bahkan tidak menutup kemungkinan penyetaraan jabatan administrasi di level Pemerintah Daerah juga akan banyak yang beralih atau disetarakan menjadi jabatan fungsional Analis Kebijakan, belum lagi yang menjadi Analis Kebijakan melalui jalur inpassing. Jabatan fungsional Analis Kebijakan ini memang jabatan yang bisa “hidup “di mana saja, dan bisa sangat fleksibel dalam pengembangan karier. Di era Fungsional saat ini memang jabatan fungsional menjadi ujung tombak dalam menjalankan roda birokrasi sejalan dengan semakin “slim”nya jabatan struktural. Semakin banyaknya pejabat fungsional Analis Kebijakan tentu membawa konsekuensi logis dalam berperan menghasilkan informasi kebijakan yang berkualitas dan berbasis data (evidence). Perlu disadari di era fungsional saat ini dengan membanjirnya pejabat fungsional Analis Kebijakan, tidak sedikit Analis Kebijakan yang paham akan perannya dikarenakan belum mengertinya esensi jabatan Analis Kebijakan dan kompetensi yang masih dibawah standar. Analis Kebijakan di Pemerintah Daerah merupakan jabatan fungsional yang relatif baru dan berpotensi untuk diminati. Mengingat jabatan yang cukup baru dikenal di Pemerintah Daerah maka perannya secara signifikan belum terlihat nyata dan masih bekerja secara mandiri atau berkelompok secara parsial. Analis Kebijakan yang mulai tumbuh di Pemerintah Daerah memiliki peranan untuk membantu memecahkan masalah kebijakan, memberikan input alternatif kebijakan beserta resikonya, mengidentifikasi isu publik yang menjadi agenda kebijakan Pemerintah Daerah.

Tantangan Analis Kebijakan di Pemerintah Daerah

Maraknya Jabatan fungsional Analis Kebijakan di Pemerintah Daerah merupakan gelombang kedua pasca proses penyederhaan birokrasi di instansi Pemerintah Pusat dan Kementerian/Lembaga, Jabatan Analis Kebijakan menjadi jabatan yang potensial diminati para ASN dan para pejabat administrasi terdampak. Analis Kebijakan menjadi “pendatang baru” di Pemerintah Daerah tentu memiliki banyak tantangan yang harus dihadapi, diantaranya masih minimnya pengetahuan yang dimiliki mengenai jabatan ini, latar belakang pendidikan dan pekerjaan yang belum mendukung kebutuhan seorang Analis Kebijakan serta dari kebijakan yang belum akomodatif dalam perkembangan karier Analis Kebijakan. Disamping itu, tata kerja yang masih parsial vertikal belum sepenuhnya berbasis jejaring kompetensi menjadi tantangan lain yang harus dihadapi oleh para Analis Kebijakan ditambah dengan belum terbentuknya tim penilai internal sebagai pendukung pengembangan karier. Tantangan Analis Kebijakan tidak hanya dari faktor eksternal dalam hal ini lingkungan sekitarnya, kebijakan dan kelembagaan yang belum ajeg karena proses transisi tetapi faktor internal dalam diri seorang Analis Kebijakan seperti kemampuan analisis, kecerdasan membaca konteks, kemampuan ekploratif menjadi bagian yang harus ditumbuhkembangkan. Kemampuan Analis Kebijakan sangat diuji di Pemerintah Daerah terutama dari aspek politis, memecahkan masalah publik yang kompleks, ikut berpartisipasi dalam proses governansi dan berkolaborasi dengan jabatan fungsional yang beririsan seperti peneliti, perancang perundang-undangan, perencana dalam menghasilkan kebijakan yang multidisiplin dan berbasis data.

Pengembangan Kelembagaan Berbasis Kolaborasi

Kelembagaan berbasis jejaring kolaborasi antara semua jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Daerah menjadi solusi dalam mengembangkan kompetensi para pejabat fungsional. Nantinya jabatan Pimpinan Tinggi pun diambil dari para pejabat fungsional yang memenuhi syarat jabatan. Jabatan fungsional menjadi pejabat struktural maupun sebaliknya menjadi fenomena yang biasa dalam birokrasi yang dinamis. Kaitannya dengan kelembagaan, peran Pemerintah Daerah secara kelembagaan sangatlah penting untuk menjaga kualitas Analis Kebijakan terutama dalam profesionalitas dengan mengedepankan kompetensi dan sertifikasi. Selain profesionalitas, dari sisi karier dan kesejahteraan Analis Kebijakan juga merupakan hal yang harus diperhatikan. Dari segi karier, kebijakan dalam peningkatan karier berbasis manajemen talenta perlu terus dikembangkan. Dari sisi kesejahateraan, pemberian tunjangan jabatan dan kelas jabatan yang kompetitif akan memberi semangat dan optimisme tersendiri bagi Analis Kebijakan. Tata kerja yang berubah menjadi flat horisontal berbasis jejaring dengan mengutamakan kolaborasi global antar jabatan fungsional di lingkungan Pemerintah Daerah maupun diantara Pemerintah Daerah serta dengan Kementerian /Lembaga menjadi hal yang penting untuk dipelopori. Kolaborasi antar Analis Kebijakan di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi awalan sinergi jejaring yang harus dibangun agar kebijakan yang dihasilkan oleh Pemerintah Daerah terukur berbasis data dan memiliki mitigasi resiko. Irisan dengan jabatan fungsional yang serumpun seperti Peneliti, Perancang Perundang-undangan ataupun Perencana dijadikan satu kekuatan baru untuk melihat kebijakan multidiplin dan fokus kepada problem solving, sehingga pada akhirnya kualitas pelayanan masyarakat makin meningkat, produktivitas dan kinerja dapat optimal. Tim Penilai Internal (TPI) yang merupakan bagian penting dalam kelembagaan profesi Analis Kebijakan harus segera dibentuk untuk menunjang pengembangan karier Analis Kebijakan, mengingat TPI sangat membantu dalam proses pengumpulan angka kredit dan kontribusi luaran Analis Kebijakan terhadap kualitas kebijakan di Pemerintah Daerah.