Tantangan Menuju Swasembada Pangan Melalui Program Petani Milenial

Ilustrasi Petani Milenial (Foto: Freepik)

Program petani milenial yang dijanjikan gaji 10 juta dari Menteri Pertanian Andi Amran seolah membawa angin segar di tengah banyaknya tantangan yang menghambat kemajuan sektor pertanian Indonesia. Program tersebut telah menarik minat 20.000 pemuda untuk terjun ke dunia pertanian dan sebanyak 3.000 diantaranya telah lolos seleksi. Hal tersebut menunjukkan bahwasanya masih ada harapan dari para pemuda untuk bergelut dengan profesi petani.

Program petani milenial dimaksud untuk mewujudkan swasembada pangan program Prabowo dengan Brigade Pangan. Brigade Pangan merupakan program kelompok usaha yang mengelola pertanian dengan beranggotakan 15 orang yang mengoordinasikan lahan pertanian dengan luas wilayah mencapai 200 hektare. Program ini juga akan difasilitasi alat mesin pertanian.

Meski begitu, tantangan untuk mencapai swasembada pangan sangatlah kompleks. Salah satu isu utamanya adalah konversi lahan yang terus terjadi. Kebutuhan akan lahan pertanian terus meningkat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk, di sisi lain alih fungsi lahan juga berjalan tak terkendali, maka dengan mengatur tata ruang yang berkelanjutan, mengoptimalkan lahan yang ada, serta menggunakan teknik pertanian modern bisa menjadi solusi dari permasalahan tersebut tanpa perlu membuka lahan baru.

Selain permasalahan lahan, tantangan lain adalah kendala pascapanen dan distribusinya. Sistem logistik dan distribusi pangan yang tidak merata di Indonesia menyebabkan harga komoditas turun pada puncak musim panen. Oleh karena itu, untuk menjaga harga dan pasokan, perlu dikembangkan sistem informasi produksi dan distribusi pangan yang terintegrasi. Sistem ini sebaiknya melibatkan berbagai pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah hingga swasta untuk mencapai hasil yang optimal.

Di satu sisi, keterbatasan literasi finansial di kalangan petani juga menjadi masalah yang perlu segera diatasi. Usaha tani membutuhkan modal yang besar, tetapi program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari pemerintah belum dimanfaatkan secara efektif. Hal ini disebabkan oleh pemikiran konvensional petani yang menganggap KUR rumit dan kurang relevan dengan kebutuhan mereka, maka pemerintah perlu memberikan edukasi literasi pembiayaan pada para petani melalui kelompok tani ataupun pendekatan layanan pembiayaan ke desa-desa.

Target yang merangkul 50.000 petani milenial harus diimbangi dengan penguatan sistem pertanian dan diversifikasi produk. Yang lebih penting, program petani milenial ini harus dipandang sebagai bagian dari solusi jangka panjang bukan hanya sekadar program populis. Ketergantungan pada impor beras bukanlah solusi berkelanjutan, perlu adanya perubahan mendasar dalam sistem pertanian Indonesia. Petani milenial harus menjadi agen perubahan dengan memanfaatkan teknologi dan praktik manajemen modern.

Keberhasilan program ini sangat bergantung pada konsistensi pelaksanaan dan koordinasi antar pemangku kepentingan. Dengan memanfaatkan bonus demografi dan sumber daya alam yang ada, serta instrumen kebijakan yang tepat, Indonesia memiliki potensi yang besar untuk mewujudkan swasembada pangan yang berkelanjutan.