Perlu Bantuan Hukum, Silahkan Klik lsc.bphn.go.id

Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN), Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Enny Nurbaningsih, mengatakan bahwa aplikasi Sistem Informasi Database Bantuan Hukum (SIDBANKUM) lsc.bphn.go.id yang diciptakan dan dikembangkan ini, sangat penting dalam rangka mewujudkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang dan termasuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional di dalam Nawacita Presiden. Salah satunya dengan penguatan dan perluasan akses keadilan melalui Bantuan Hukum bagi masyarakat miskin. “Khususnya pada point 4 yaitu menghadirkan negara untuk penegakan hukum yang bermartabat. Sehingga negara dapat mewujudkan prinsip equality before the law,” tuturnya, Senin (22/5).

Dia menjelaskan aplikasi dapat memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi apapun yang dibutuhkan untuk layanan bantuan hukum. Hal itu mulai dari data Organisasi Bantuan Hukum hingga sebarannya serta jenis perkara yang dibantu. Aplikasi Sidbankum online ini memudahkan penyelenggaraan Bantuan Hukum dengan mengedepankan prinsip-prinsip PASTI. “Profesional, Akuntabel, Sinergi, Transparan dan Inovatif,” ujarnya.

Bahkan pengembangan sistem Sidbankum terus selalu dilakukan seiring dengan komitmen dunia dalam mewujudkan Sustainable Development Goals (SDG’S) bahwa no one left behind pada tahun 2030. Hal ini berkaitan dengan tujuan ke-16 dari SDGs yang berkaitan dengan akses keadilan.

Pengembangan sistem Sidbankum ini telah terintegrasi dengan beberapa aplikasi yang ada di instansi lain. semisal dengan database TNP2K, Mahkamah Agung RI, serta Pos Bantuan Hukum yang ada di Rutan melalui Posbankum Rutan Online. Birokrasi harus berjalan transparan, memiliki kepastian, sekaligus mewujudkan pelayanan yang maksimum. “Aplikasi ini sebagai bahan memotivasi untuk terus berinovasi guna menciptakan pelayanan publik yang lebih baik lagi di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM,” Enny menjelaskan. Ayo dicoba aplikasi SIDBANKUM ini!